Pada Tahun Politik, Utamakan Persatuan di Tengah Perbedaan
Mahfud MD menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan yang ada. Perbedaan hanya pada cara memilih jalan, tetapi tujuannya tetap sama, yakni negara berdaulat, adil, dan makmur.
Oleh
Mis Fransiska Dewi
·3 menit baca
MIS FRANSISKA DEWI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat memberikan tausiah dalam acara halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) di Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023) malam.
JAKARTA, KOMPAS - Menjelang pemilihan umum, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai perbedaan primordial atau ikatan kesukuan sering kali menjadi persoalan. Padahal, yang terpenting adalah program yang diusung oleh masing-masing peserta pemilu agar anak bangsa dapat bersaing dalam pemilu.
”Ketika semua anak bangsa memenuhi konstitusi, memenuhi perundang-undangan, biarkan untuk bersaing. Kita masing-masing punya dukungan dan tidak apa-apa,” kata Mahfud saat memberikan tausiah dalam acara halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) di Jakarta, Jumat (12/5/2023) malam.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Mahfud mengatakan, untuk masuk ke Istana Kepresidenan, jika tidak dapat melewati satu pintu, dapat melewati pintu lainnya. Mereka bisa datang dari berbagai macam partai politik karena parpol, bukan agama. Ketika sudah berhasil masuk ke Istana Kepresidenan seperti halnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka bisa ikut memanggil teman-temannya.
”(Dalam hal ini) tidak harus orangnya. Bisa visinya. Itu kenapa ICMI didirikan, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) didirikan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah didirikan bertemu di sini,” ujar Mahfud.
Ia pun menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Mahfud, perbedaan hanya pada cara memilih jalan, tetapi tujuannya tetap sama. ”Boleh berbeda dalam berorganisasi, dalam strategi dan taktik, tapi tujuannya sama,” ujar Mahfud.
Ratusan peserta berkumpul dalam acara halalbihalal ICMI di Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023) malam.
Mahfud mengibaratkan perbedaan yang ada di masyarakat dengan permainan sepak bola yang dimainkan oleh 11 pemain. Setiap pemain memiliki tugas masing-masing. Hal serupa, lanjutnya, tidak jauh berbeda dengan tata hidup bernegara.
”Hidup bernegara begitu. Jadi bagi-bagi tugas, tapi tujuannya sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda, satu berdaulat adil dan makmur. Penuh kerukunan di dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika,” tutur Mahfud.
Halalbihalal ICMI turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Dalam sambutannya, Kalla menyinggung mengenai biaya politik yang tinggi. Misalnya, untuk menjadi anggota DPR perlu biaya yang tidak sedikit sehingga membutuhkan sponsor.
Sponsor tersebut diperoleh dari teman yang menjadi pengusaha. Ketika sudah menang menjadi kepala daerah, teman-teman tersebut bisa mendapatkan izin membangun mal atau izin membangun perumahan. Hal itu terjadi karena seseorang memiliki utang atas biaya politik pencalonannya.
”Gaji gubernur hanya Rp 7 juta ongkos (biaya politik) ratusan miliar (rupiah). Jadi saya harus bicara menurunkan biaya politik. Banyak masalah sebetulnya, tapi ini (biaya politik) masalah terbesar yang kita hadapi sekarang dan masa datang. Nanti kalau ini terjadi akan jadi gap sosial dan nantinya akan menjadi konflik sosial,” kata Kalla.
Menjelang tahun politik pada 2024, Ketua Umum ICMI Arif Satria menyatakan ICMI tetap mengawal etika, moral, dan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ICMI tidak menjadi partisan.
Dewan Kehormatan ICMI itu mengungkapkan, kesenjangan sosial sudah sering muncul belakangan ini. Ia mencontohkan, saat ini banyak ibu-ibu memakai tas mahal menjadi musuh masyarakat. Ke luar negeri dengan tidak wajar semakin menjadi musuh masyarakat. Kemudian, anak-anak yang memakai sepeda motor dan mobil bagus juga menjadi musuh masyarakat.
”Nanti ada yang foto lalu dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menjadi korban suaminya. Itu awal dari suatu gap sosial yang bisa menjadi konflik sosial apabila ini terus berlanjut,” ucap Kalla.
MIS FRANSISKA DEWI
Ketua Umum ICMI Arif Satria di Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023) malam.
Bersikap netral
Menjelang tahun politik pada 2024, Ketua Umum ICMI Arif Satria menyatakan ICMI tetap mengawal etika, moral, dan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ICMI tidak menjadi partisan atau berpihak secara langsung atau tidak langsung kepada partai politik atau kontestan Pemilu 2024.
”ICMI tidak partisan, kami netral dan tidak berpolitik praktis. ICMI bersama organisasi masyarakat yang ada akan terus mengawal proses demokrasi ini agar lebih substansial,” ucapnya.
Arif mengungkapkan, demokrasi yang terjadi saat ini sifatnya transaksional, prosedural, dan belum mencapai pada demokrasi yang substansial. Oleh karena itu, ICMI mendorong akan memperkuat kerangka etik untuk proses demokrasi yang lebih berkualitas.
Demokrasi substansial, kata Arif, berbicara mengenai gagasan besar mengenai visi besar bangsa. Menurut dia, politik jangan direduksi hanya sekadar survei sehingga pembicaraan politik saat ini seolah-olah hanya bicara persoalan elektoral. ”Saat ini kita miskin gagasan tentang masa depan bangsa,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Arif, ICMI ingin merekatkan elite politik agar menyadari hakikat politik sesungguhnya. ICMI terus mendorong agar wacana muncul di publik mengenai gagasan-gagasan besar tentang masa depan bangsa dan memperkuat Indonesia pada level global.
