Keadaan Dunia Tak Normal, Presiden: Jangan Salah Pilih Pemimpin

Rentang waktu selama 13 tahun ke depan, menurut Presiden Jokowi, sangat krusial bagi Indonesia. Jika keliru mengarahkan haluan, Indonesia tak bisa beranjak dari status sebagai negara berkembang.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para sukarelawan pendukungnya di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 agar jangan sampai salah memilih pemimpin. Hal ini karena ketidakpastian global, baik menyangkut krisis keuangan, krisis energi, maupun krisis pangan, masih menyelimuti dunia. Demikian pula kondisi geopolitik dunia yang juga tidak pasti karena ada perang.

”Oleh sebab itu, jangan salah memilih pemimpin karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal, geopolitiknya karena perang dan juga geoekonominya,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato di perayaan 1 Dekade Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden), kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, di Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (18/6/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Oleh sebab itu, jangan salah memilih pemimpin karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal, geopolitiknya karena perang dan juga geoekonominya.

Pada kesempatan tersebut, kepala negara pun mengingatkan jangan sampai salah menentukan karena rentang waktu 13 tahun ke depan sangat krusial bagi Indonesia. ”Begitu kita keliru mengarahkan haluan, bisa kita menjadi negara berkembang terus, terjebak dalam middle income trap, jebakan negara berkembang,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Kembali Tekankan Keberlanjutan dan Kepemimpinan Kuat

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET)

Aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas (TPK) Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (11/6/2023).

Presiden Jokowi mencontohkan negara-negara di Amerika Latin yang sejak tahun 1950-an dan 1960-an sudah menjadi negara berkembang. Namun, hingga saat ini negara-negara tersebut juga masih tetap menjadi negara berkembang.

Para pakar global menyampaikan, Indonesia memiliki kesempatan dalam 13 tahun ke depan. Artinya, kepemimpinan di tahun 2024, 2029, dan 2034 sangat menentukan. ”Kita diberi kesempatan. Tapi kalau tidak bisa mengambil peluang dan kesempatan ini, ini yang perlu saya minta agar kita semua bekerja keras agar negara kita bisa melompat,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur yang telah dibangun dapat menjadi fondasi menuju ke arah negara maju. Hilirisasi dan industrialisasi yang sedang diproses sekarang ini juga diarahkan untuk memajukan Indonesia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Konsistensi Hilirisasi Kunci Memajukan Indonesia

Presiden Jokowi pun menyindir beberapa kalangan yang sempat mempertanyakan guna infrastruktur dan jalan tol. ”Lha kalau enggak ada gunanya, ya, negara-negara maju itu tidak ada yang membangun jalan tol. Kita sampai saat ini, alhamdulillah, sudah bisa membangun 2.040 kilometer jalan tol,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kendaraan melintasi jalan tol Trans-Sumatera ruas Palembang-Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (16/6/2023). Perbaikan terus dilakukan di ruas tol sepanjang 42 kilometer itu karena masih banyak ditemui kondisi badan jalan yang bergelombang serta berlubang.

Pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia karena dapat mempercepat mobilitas barang dan jasa serta mengefisienkan biaya logistik. ”Dan, yang kita bangun bukan jalan tol saja. Ada 311.000 kilometer jalan desa sudah terbangun dalam 9 tahun ini,” kata Presiden Jokowi.

Jalan desa yang diperkeras dengan aspal maupun cor itu merupakan jalan produksi yang berguna untuk mendekatkan sektor pertanian dan perkebunan menuju ke pasar. ”Bayangkan kalau jalan di desa becek dan berlubang-lubang, ongkos angkut dari desa menuju pasar di kota pasti lipat tiga kali, (lipat) empat kali,” ujarnya.

Berdasarkan pengecekan di lapangan, Presiden Jokowi menuturkan, banyak jalan provinsi maupun kabupaten di daerah yang rusak. Pemerintah pusat pun mengambil alih perbaikan jalan di daerah ketika daerah tersebut tidak mampu. ”Tapi saya juga sudah sampaikan kepada gubernur dan bupati, bagi-bagi (dalam memperbaiki), jangan semuanya diberikan ke sini (pemerintah pusat) semua,” ujarnya.

Baca juga: Keroyokan Pusat dan Daerah Atasi Jalan Rusak

Sebagai gambaran, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pemerintah pusat ikut menangani perbaikan jalan daerah. Anggaran Rp 32,79 triliun dialokasikan secara bertahap pada tahun anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di sejumlah wilayah. Pada tahap pertama, anggaran yang sudah dialokasikan Rp 14,64 triliun.

”KSP akan terus melakukan monitoring pelaksanaan Inpres No 3/2023 guna percepatan penanganan jalan rusak di seluruh Indonesia,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian seusai audiensi bersama Pemerintah Aceh dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, di Banda Aceh, Selasa (13/6/2023).

Berkaitan hilirisasi, Presiden Jokowi mengatakan, sejak zaman VOC sudah dikirim barang mentah ke Eropa, terutama ke Belanda. Hal seperti ini tentu tidak dapat diteruskan. Indonesia pun lalu menyetop ekspor bahan mentah yang dimulai dengan nikel. ”Bauksit, baru saja, bulan ini, stop. Saya hari Selasa mau cek smelter tembaga di Newmont sama di Freeport sudah selesai belum? Kalau sudah hampir selesai, stop, tembaga stop lagi, sehingga semuanya berproduksi di dalam negeri,” katanya.

Namun, menurut Presiden Jokowi, langkah penyetopan bahan mentah itu juga memerlukan nyali. Dia mencontohkan gugatan Uni Eropa terhadap langkah Indonesia yang menyetop nikel. Ketika kalah saat digugat, Indonesia pun mengajukan banding. ”Indonesia itu negara besar. Jangan digugat lalu nyalinya ciut,” ujarnya.

Baca juga: Larangan Ekspor Bauksit Berpotensi Timbulkan Proteksionisme Negara Lain

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga berpesan kepada para sukarelawan pendukung bahwa dalam organisasi adalah hal biasa ketika terjadi perbedaan. ”Saya tahu di Bara JP ini ada perbedaan-perbedaan. Saya ngerti, 100 persen ngerti. Berbeda itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai berantem yang menyebabkan perpecahan,” katanya.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa sukarelawan di Bara JP adalah kawan sejak awal. ”Saudara-saudara ini juga kawan semua sejak awal. Jangan karena urusan dukung-mendukung menjadi perpecahan. Jangan. Kalau berbeda enggak apa-apa, ini demokrasi, alam demokrasi, enggak apa-apa,” kata Presiden Jokowi.