Potensi Rp 80 Triliun dari Program CSR Didorong Dukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Upaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 bukan perkara mudah. Perlu penguatan komitmen memperbaiki implementasi program yang ada, termasuk pemanfaatan dana-dana CSR.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan Penganugerahan Padmamitra Award 2022 dengan kategori pengentasan kemiskinan kepada salah satu perusahaan, di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (4/7/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong agar program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa digunakan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Jika dimanfaatkan secara optimal, potensi CSR ini bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun dan sanggup membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
”Sebenarnya masih belum optimal sebab kalau CSR itu bisa betul-betul dioptimalkan, itu bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun, artinya itu cukup besar dan pasti masalah-masalah sosial sudah bisa kita selesaikan. Karena itu, ini akan terus kita kembangkan dan kita dorong terus,” ujar Wapres Amin ketika memberikan keterangan pers seusai menyerahkan Penganugerahan Padmamitra Award 2022, di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (4/7/2023).
Padmamitra Award 2022 merupakan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Forum CSR Indonesia. Terdapat 11 kategori penghargaan, antara lain kategori Pengentasan Kemiskinan (PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Cilacap dan Petrosea Tbk), Keagamaan yang Inklusif (PT Kaltim Nitrate Indonesia), serta Penanganan Keterpencilan (PT Paiton Energy).
Sebenarnya masih belum optimal sebab kalau CSR itu bisa betul-betul dioptimalkan, itu bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun, artinya itu cukup besar dan pasti masalah-masalah sosial sudah bisa kita selesaikan. Karena itu, ini akan terus kita kembangkan dan kita dorong terus.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan seusai menyerahkan Penganugerahan Padmamitra Award 2022 di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (4/7/2023).
Wapres Amin menegaskan bahwa upaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, atau 6 tahun lebih cepat dari konsensus global, bukan perkara yang mudah. Waktu yang tersisa adalah kurang dari 2 tahun. Untuk itu, perlu penguatan komitmen untuk terus memperbaiki implementasi program-program yang ada saat ini.
Untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem, Wapres mengingatkan bahwa penerima program harus adalah mereka yang benar-benar berhak. Upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem harus berbasis data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Bagi perusahaan yang menyalurkan bantuan CSR-nya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, saya imbau untuk memanfaatkan Data P3KE tersebut, yang sudah ber-nama, ber-alamat, dan ber-peringkat berdasarkan desil terbawah tingkat kesejahteraan,” ucap Wapres Amin.
Bagi perusahaan yang menyalurkan bantuan CSR-nya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, saya imbau untuk memanfaatkan Data P3KE tersebut, yang sudah ber-nama, ber-alamat, dan ber-peringkat berdasarkan desil terbawah tingkat kesejahteraan.
Program pengentasan rakyat dari kemiskinan juga harus dikonvergensikan dengan anggaran yang berasal dari pemerintah ataupun pihak swasta. ”Perlu dipastikan besaran bantuan yang diterima oleh kelompok miskin ekstrem mencapai kebutuhan nilai manfaat untuk keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujar Wapres.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memberikan keterangan pers seusai menyerahkan Penganugerahan Padmamitra Award 2022 di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (4/7/2023).
Untuk itu, upayakan agar perencanaan program CSR oleh korporasi/badan usaha dapat lebih dulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
Pelaksanaan program juga harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Penerima bantuan harus betul-betul memenuhi kriteria, dengan kata lain Tepat Salur, Tepat Kualitas, dan Tepat Kuantitas. ”Untuk itu, upayakan agar perencanaan program CSR oleh korporasi/badan usaha dapat lebih dulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Wapres.
Penyaluran program bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan bantuan infrastruktur dasar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dapat dikoordinasikan dengan Kemenko Bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat, korporasi/badan usaha dapat berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian.
Lebih jauh Wapres Amin menegaskan bahwa saat ini Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem. Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, antara lain, melalui program CSR diharapkan dapat mendorong proses tersebut.
Dalam ajang penghargaan yang diikuti 110 perusahaan BUMN, swasta, dan multinasional tersebut, Ketua Umum Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut mengakui bahwa saat ini CSR di Indonesia belum memiliki common goal dan common strategy. ”Semangat kolaborasi antara Forum CSR Indonesia dengan pemerintah dan dunia usaha harus kita tingkatkan,” kata Mahir.
Menurut Mahir, semua pihak harus bergerak untuk mendorong pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem. ”Kami dari Forum CSR mencoba menjembatani dan mengakselerasi perusahaan-perusahan yang memang di luar data tersebut, apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan, kita akan mengonsolidasikan dan mengoordinasikan kepada kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.
