Presiden Jokowi Ajak Penerima Beasiswa LPDP Pulang dan Berkarya di Tanah Air

Presiden Joko Widodo meminta para penerima beasiswa LPDP untuk berkarya setelah selesai studi. Mereka diminta pulang karena Tanah Air membutuhkan kontribusi generasi muda dengan pemikiran dan visi yang lebih baik.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara LPDP Fest yang digelar di Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030, yakni ketika 68,3 persen penduduk berada pada usia produktif. Kondisi seperti ini biasanya hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban sebuah negara.

”Ini bisa jadi peluang, tapi bisa juga jadi beban, bahkan bisa jadi bencana, kalau tidak bisa mengelolanya dengan baik,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara LPDP Fest yang digelar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Pada kesempatan itu Kepala Negara mengapresiasi LPDP Fest sebagai sarana sosialisasi untuk memperkenalkan LPDP dan program pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Presiden Jokowi menuturkan, pada tahun 2015 dana di LPDP sekitar Rp 15 triliun. ”Hari ini dana LPDP kita sudah Rp 139 triliun. Ini adalah sovereign wealth fund yang kita miliki khusus untuk pendidikan,” katanya.

Baca juga : Beasiswa Kuliah untuk Masyarakat dan ASN Diperbanyak

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara LPDP Fest yang digelar di Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sejak tahun 2019, Presiden Jokowi pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memasukkan minimal Rp 20 triliun ke LPDP. Ini karena kunci kemampuan bersaing dengan negara lain, terlebih dunia saat ini berubah sangat cepat, terletak pada sumber daya manusia.

Kepala Negara pun meminta menteri terkait dan LPDP dapat membuat desain besar untuk 5-25 tahun yang akan datang. ”Kita harus betul-betul memiliki desain sesuai kebutuhan dan visi negara kita. Jurusan apa? Jumlahnya berapa? Bidang penelitian misalnya apa? Harus betul-betul bisa tepat sasaran, tidak buang-buang anggaran,” ujarnya.

Kita harus betul-betul memiliki desain sesuai kebutuhan dan visi negara kita. Jurusan apa? Jumlahnya berapa? Bidang penelitian misalnya apa? Harus betul-betul bisa tepat sasaran, tidak buang-buang anggaran.

Presiden mencontohkan, LPDP harus dapat menentukan apa yang mesti disiapkan ketika Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi negara maju dengan melakukan hilirisasi atau ingin membangun ekosistem besar kendaraan listrik.

Baca juga : Kesempatan Meraih Beasiswa LPDP yang Semakin Luas

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Seorang laki-laki mendatangi Unit Layanan Terpadu Pendidikan Tinggi di Kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Tempat ini kerap dikunjungi mahasiswa lulusan kedokteran universitas luar negeri untuk proses penyetaraan ijazah.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki kekuatan berupa adanya dana LPDP yang besar. ”Karena kita memiliki dana yang tidak kecil sekarang ini, Rp 139 triliun. Universitas yang top 20 itu datang ke kita menawarkan diri. Enggak kayak dulu, kalau dana masih kecil, kita yang minta-minta (diberi jatah mahasiswa),” ujarnya.

Kepala Negara pun mengajak para penerima beasiswa LPDP untuk berkarya setelah selesai studi. Ilmu yang diterima jangan diendapkan untuk diri sendiri.

”Dan, yang paling penting, saya titip, (Saudara-saudara) pulang. Pulang. Pulang. Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit, tetep, pulang. Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain, tetep, pulang. Karena negara kita saat ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran, yang memiliki visi ke depan yang lebih baik, dan kita memang kurang SDM yang seperti itu,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga : Beasiswa LPDP Diperluas untuk Tingkatkan Jenjang Pendidikan Masyarakat

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural foto-foto presiden RI tergambar di kawasan Cibuluh, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/8/2022). Pemerintah bersama DPR, DKPP, KPU, dan Bawaslu memutuskan bahwa pemilu presiden-wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024. Sementara pilkada serentak diselenggarakan pada 27 November 2024.

Menentukan bagi Indonesia

Kepala Negara untuk kesekian kali juga mengingatkan bahwa kurun waktu 13 tahun ke depan adalah saat yang sangat menentukan bagi Indonesia untuk dapat melompat menjadi negara maju atau tidak.

Ada banyak contoh negara-negara di Amerika Latin yang sudah menjadi negara berkembang tahun 1950, 1960, dan 1970, tetapi hingga sekarang masih tetap menjadi negara berkembang. Hal ini karena negara-negara tersebut tidak dapat memanfaatkan peluang yang diberikan.

Baca juga : Kesempatan Tak Datang Berkali-kali, untuk Kemajuan Bangsa Jokowi Akui Cawe-cawe

Terkait hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, kepemimpinan nasional pada tahun 2024, 2029, dan 2034 akan menjadi sangat menentukan negara Indonesia dapat maju atau tidak. ”Kalau saya dibisiki, dari IMF (Dana Moneter Internasional), dari OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), dari World Bank (Bank Dunia), pakar-pakar ekonomi mereka menyampaikan Indonesia bisa menjadi lima besar negara dengan GDP (produk domestik bruto) tertinggi di dunia. Dan, itu berada di tangan Saudara-saudara semuanya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara LPDP Fest yang digelar di Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan 20 persen dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Bagi Indonesia, sejak tahun 2010, masalah bukan lagi pada alokasi anggaran, melainkan lebih pada tantangan menggunakan anggaran pendidikan secara tepat guna.

”(Hal ini) Untuk menyiapkan anak-anak dan generasi muda agar mereka menjadi generasi yang betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi solusi dari seluruh tantangan zaman,” kata Sri Mulyani.

Anggaran pendidikan mesti digunakan secara tepat untuk menyiapkan anak-anak dan generasi muda agar mereka menjadi generasi yang betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi solusi dari seluruh tantangan zaman.

Sebagai wujud dari amanat konstitusi tersebut, sejak tahun 2010, dibentuk dana pengembangan pendidikan nasional yang kemudian berbentuk badan layanan umum LPDP. ”Sebelas tahun lalu, LPDP baru dimulai dengan dana Rp 1 triliun dan sekarang sudah mencapai Rp 139,1 triliun,” ujarnya.

Sampai hari ini, Sri Mulyani menyampaikan, LPDP telah menyekolahkan dan memberikan beasiswa kepada 40.174 putra-putri terbaik. ”Ini adalah beasiswa LPDP yang murni LPDP. Kalau dana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 159.752 penerima dan untuk Kementerian Agama 20.089 penerima. Jadi, total sekitar 200.000 yang sekarang menerima beasiswa,” katanya.