PSI, Dulu Dukung Ganjar, Kini Mendekat ke Prabowo

Sepuluh bulan setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, PSI membuka komunikasi dengan Prabowo Subianto.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di halaman kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Memiliki rekam jejak mengkritisi Prabowo Subianto, kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbalik arah mulai membuka komunikasi dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra tersebut. Padahal, PSI telah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo jauh sebelum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bakal calon presiden. Perubahan sikap itu tentu menimbulkan banyak spekulasi, ke mana sebenarnya PSI akan memberikan dukungan?

Masih lekat dalam ingatan, naik-turunnya tensi politik menjelang Pemilihan Presiden 2019. Berkali-kali tensi politik memanas akibat aksi saling lempar kritik pedas antar-partai politik pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang akan maju dalam kontestasi.

PSI menjadi salah satu partai politik yang kerap melempar kritik pedas. Kritik terutama dilancarkan bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, lawan politik pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saat itu, PSI masuk dalam barisan parpol pengusung dan mendukung Jokowi-Amin.

Tak hanya lantang mengritik Prabowo, PSI bahkan pernah memberikan penghargaan ”Kebohongan Award” kepada Prabowo. Prabowo dianggap telah melontarkan kebohongan saat menyampaikan satu selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, digunakan sebanyak 40 kali. Faktanya, RSCM menyebut hanya sekali pakai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon presiden nomor 01, Joko Widodo, dan calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto, saling menyambut dengan ekspresi gembira setelah mengakhiri debat kedua calon presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Sekretaris Jenderal PSI kala itu Raja Juli Antoni juga pernah mengkritik pernyataan Prabowo mengenai Indonesia bubar pada tahun 2030. Ia mempertanyakan dari mana sumber data yang disampaikan oleh Prabowo.

Grace Natalie, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSI, juga pernah menyindir Prabowo dengan sebutan ”politisi kuno” dan ”politisi genderuwo” karena Prabowo dinilai kerap berbicara bahaya asing dan menebarkan ketakutan kepada publik.

Namun, semua itu berubah menjelang Pilpres 2024. Pada Rabu (2/8/2023), jajaran elite PSI, termasuk Raja Juli dan Grace, menyambut hangat kedatangan Prabowo beserta jajaran Dewan Pimpinan Pusat Gerindra ke kantor DPP PSI di Jakarta. PSI bahkan memberikan hadiah foto berbingkai yang memperlihatkan kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Tulisan ”Indonesia Solid” menjadi latar foto saat Prabowo berpelukan dengan Jokowi. Pada bagian atas terdapat pula logo Partai Gerindra dan PSI.

Baca juga: Prabowo Galang Dukungan Partai Nonparlemen

Ketua DPP PSI Sigit Widodo saat dihubungi dari Jakarta, Senin (7/8/2023), mengatakan, pada Pemilu 2019, Prabowo merupakan rival politik Jokowi dan faktanya saat itu tim Prabowo kerap menyebarkan berita bohong. Karena itu, PSI yang merupakan bagian dari koalisi parpol pendukung Jokowi mengeluarkan ”Kebohongan Award kepada Prabowo.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di halaman kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

”Seusai Pemilu 2019, Pak Prabowo bergabung dengan koalisi Pak Jokowi sebagai Menhan dan dengan sendirinya PSI dan Gerindra berada dalam satu perahu koalisi yang sama. Salah satu yang saya apresiasi dari Pak Prabowo juga tidak ada dendam pada rivalitas kami di masa silam. Tentunya kami tidak bisa melepaskan diri dari histori di masa silam dan faktanya kami pernah berseberangan,” ujar Sigit.

Dalam situasi politik saat ini, kata Sigit, PSI dan Gerindra merupakan sesama parpol pendukung Jokowi. Karena itu, wajar jika kedua parpol itu menjalin komunikasi politik dan berpikir bersama tentang kemajuan bangsa ke depan.

Ia menegaskan, pertemuan PSI dengan Gerindra sama sekali tidak membicarakan tentang pencalonan presiden. Lagi pula, pertemuan dengan Prabowo bukanlah inisiatif PSI. ”Kami sebagai sesama partai pendukung Pak Jokowi memang sudah sewajarnya melakukan komunikasi politik yang saling menghargai dan menghormati seperti di pertemuan 2 Agustus kemarin,” ujarnya.

Spekulasi alihkan dukungan

Meski PSI menampik pertemuan dengan Gerindra membahas pilpres, beragam spekulasi tetap saja mengemuka. Tidak sedikit yang menduga, PSI akan mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Padahal, sebelumnya, PSI sangat tegas memberikan dukungan Ganjar Pranowo.

Mencermati perkembangan politik terkini, kami masih menunggu arahan Pak Jokowi soal capres dan rencananya sekitar tanggal 22 Agustus kami akan melakukan Kopi Darat Nasional untuk menerima masukan dari struktur PSI di tingkat DPW dan DPD.

Nama Ganjar paling banyak diusulkan dalam Rembuk Rakyat yang digagas PSI. Rembuk Rakyat merupakan mekanisme demokrasi internal PSI untuk mencari sosok bakal capres penerus Jokowi.

Sigit menegaskan, sampai saat ini hasil Rembuk Rakyat masih menjadi pedoman bagi PSI untuk menetapkan pilihan capres-cawapres. Oleh sebab itu, sampai sekarang PSI masih konsisten mendukung Ganjar sebagai bakal capres. Selain itu, PSI juga mendukung Zannuba Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menjadi pendamping Ganjar.

Namun, PSI menyadari tidak bisa mengusung sendiri pasangan kandidat hasil Rembuk Rakyat karena hanya mengantongi 1,89 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019. Karena itu, mau tidak mau PSI harus bergabung dengan parpol lain untuk bersama-sama mengusung capres-cawapres. Saat ini, PSI masih memantau perkembangan situasi politik sambil merumuskan sikap final.

KOMPAS

Pasca-penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, pada Senin (3/10/2022), Partai Solidaritas Indonesia mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

”Mencermati perkembangan politik terkini, kami masih menunggu arahan Pak Jokowi soal capres dan rencananya sekitar tanggal 22 Agustus kami akan melakukan Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) untuk menerima masukan dari struktur PSI di tingkat DPW dan DPD,” tutur Sigit.

Kendati sudah sejak jauh-jauh hari mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres, PSI justru belum masuk dalam barisan parpol koalisi PDI-P yang telah memutuskan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Saat ini, baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura yang telah menyatakan akan bersama-sama PDI-P mengusung Ganjar.

PDI-P memang mempertanyakan saat PSI mendeklarasikan Ganjar pada Oktober 2022. PDI-P menganggap pencalonan Ganjar oleh PSI tidak sesuai dengan mekanisme internal partai mereka dan PSI menghormati itu.

”Grace Natalie sudah menyampaikan permohonan maaf terkait ini. PDI-P tidak berkenan kami memasang billboard dan baliho juga kami ikuti. Apakah masih ada yang dipermasalahkan oleh teman-teman PDI-P, saya kurang tahu juga. Yang jelas kami tetap menghormati PDI-P sebagai partai senior dan kakak kami,” ujar Sigit.

Baca juga: Di Hadapan Kader dan Simpatisan, Prabowo Janji Lanjutkan Program Jokowi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan, partainya tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun untuk berkomunikasi dalam urusan pencapresan. PDI-P pada prinsipnya selalu membuka pintu, siap berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan partai mana pun.

”Apa yang disampaikan bahwa sepertinya PDI Perjuangan tidak membuka pintu, kemudian PDI Perjuangan tidak mau melakukan komunikasi, kan, bisa dilihat bahwa saya selalu membuka pintu,” ujar Puan.

Puan mengaku, selalu menyempatkan diri untuk menghadiri undangan silaturahmi dari partai-partai politik lain. ”Saya, kan, enggak bisa juga ujug-ujug datang, tetapi kemudian enggak ada prolog yang ingin disampaikan bahwa menginginkan pertemuan atau menginginkan kehadiran. Pertemuan itu hanya bisa terjadi kalau kedua belah pihak itu sama-sama menginginkan adanya pertemuan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat, pertemuan PSI dan Gerindra tidak terlepas dari konteks sakit hati yang dialami PSI karena dukungan politiknya kepada Ganjar tidak diakui oleh PDI-P. Hal ini diduga menjadi alasan PSI membuka hati dan membuka komunikasi politik dengan Prabowo.

Menurut Adi, hambatan komunikasi antara PSI dan PDI-P merupakan buntut dari keputusan PSI mendeklarasikan Ganjar tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan PDI-P. ”Artinya, bagi PDI-P, keadaban dalam berdemokrasi ketika mengumumkan Ganjar sebagai capres mestinya melibatkan partai yang selama ini membesarkan Ganjar, yaitu PDI-P,” ujarnya.

Langkah PSI yang secara tiba-tiba menjalin komunikasi dengan Prabowo ini, kata Adi, juga bisa dilihat sebagai sikap partai yang justru jauh dari nilai-nilai demokratis. Sebab, jika dilihat dari berbagai survei, termasuk Parameter Politik Indonesia, mayoritas elite, kader, dan konstituen PSI memiliki kecenderungan politik ke Ganjar, bukan capres lain. Jargon demokrasi yang selama ini kerap digaung-gaungkan ke publik oleh PSI pun tidak ada artinya. Sebab, riilnya jauh panggang dari api.

”Kita tahu juga bahwa PSI adalah parpol yang paling lantang, paling depan menyerang Prabowo Subianto selama ini. Oleh karena itu, tak heran kalau kemudian belakangan PSI dihujat sebagai partai yang plintat-plintut. Dulu menyerang Prabowo, sekarang buka komunikasi bahkan puji-puji,” kata Adi.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Padahal, PSI sebenarnya sudah memberikan ajaran baik kepada partai politik lain dengan membuat jajak pendapat untuk menjaring capres pilihan publik. Namun, demokrasi internal itu hancur seketika karena PSI tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan PDI-P. ”Kalau PSI serius dukung Ganjar, tinggal deklarasi ulang, undang PDI-P dan undang Ganjar. Selesai urusan. Ini, kan, soal etika politik saja yang dipersolkan PDI-P. Tak lebih,” ujarnya.