Presiden: Pemimpin Masa Depan Harus Lanjutkan Pekerjaan Saat Ini

Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR menyatakan, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Sebab, tantangan ke depan tidaklah mudah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemimpin ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Siapa pun presiden yang nantinya terpilih, Presiden Jokowi berharap agar pemimpin masa depan tersebut mampu meneruskan kebijakan pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

”Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu, tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Presiden mengatakan, pemimpin harus mampu untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.

Presiden mengatakan, pemimpin harus mampu untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. ”Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan Lurah, Saya Presiden Republik Indonesia

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) Ketua DPR Puan Maharani (kedua dari kanan) dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti seusai memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Presiden Jokowi menegaskan, pemimpin harus memiliki kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan dari masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. ”Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa,” kata Presiden.

Seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Selain itu, dibutuhkan juga konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. ”Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan,” ujarnya.

Presiden menyatakan, pemerintah terbukti telah berhasil menurunkan angka tengkes (stunting) menjadi 21,6 persen pada 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 tahun 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Jender menjadi 76,5 pada 2022. Pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 3.212 triliun untuk 2015-2023.

Konsistensi reformasi struktural harus dijalankan, terutama dalam penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik, politisi, aparat pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah.

Baca juga: Jokowi Lempar Kode Ciri Pemimpin yang Memikirkan Rakyat

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana saat Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Persiapan pemilu

Dalam pidatonya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa proses demokrasi akan terus berjalan setiap hari. Proses demokrasi ini tidak hanya berlangsung pada masa tahapan Pemilu 2024. Bambang pun mengajak masyarakat menyambut Pemilu 2024 dan mewujudkan demokrasi konstitusional.

Menurut Bambang, wujud demokrasi bukan sekadar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat. ”Kita berharap, siapa pun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya,” kata Bambang.

Bambang pun mengajak masyarakat menyambut Pemilu 2024 dan mewujudkan demokrasi konstitusional.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

Baca juga: Ketua MPR: Idealnya MPR Dikembalikan Jadi Lembaga Tertinggi Negara

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Anggota MPR, DPR, dan DPD menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Seluruh pemimpin partai politik dan para pemimpin serta tokoh bangsa diajak untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib didukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia Maju.

”Air mengalir dari daratan, hilirnya pastilah di lautan. Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anies yang dicalonkan, pembangunan harus terus dilanjutkan,” kata Bambang ketika membacakan pantun penutup pidato.