Amran Sulaiman Kembali ke Kabinet, Dudung Diganti Agus Subiyanto
Presiden Jokowi mengganti personel di Kabinet Indonesia Maju. Amran Sulaiman kembali jadi Mentan dan Agus Subiyanto dilantik jadi KSAD.
JAKARTA, KOMPAS - Pergeseran personel di Kabinet Indonesia Maju kembali terjadi. Presiden Joko Widodo melantik pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023) pagi pukul 09.00 WIB.
Sehari sebelumnya, Selasa (24/10/2023), seusai menghadiri pembukaan BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan reshuffle kabinet mungkin dilangsungkan pekan ini. "Lagi disiapkan," ujarnya kepada wartawan.
Presiden mengatakan akan mengisi pos Menteri Pertanian yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi. Presiden sebelumnya telah menunjuk Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian.
Dari penelusuran Kompas, muncul nama mantan Menteri Pertanian tahun 2014 pada awal era Presiden Jokowi berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Amran Sulaiman.
Selain itu, Presiden juga dijadwalkan melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru di Istana Negara, yaitu Letjen TNI Agus Subiyanto. Pasalnya, Jenderal Dudung Abdurachman KSAD saat ini akan memasuki masa pensiun pada November tahun 2023 ini.
Baca Juga: Mahfud Ungkap Mentan Syahrul Yasin Limpo Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka
Presiden Jokowi juga akan melantik Duta Besar RI untuk Argentina, Sulaiman. "Harusnya, Sulaiman berbarengan dengan pelantikan Dubes pada Juni lalu. Namun, karena belum mendapat persetujuan dari negara tujuan, Sulaiman belum dilantik Presiden.
Saat dikonfirmasi Kompas, Selasa sore Menteri Sekretaris negara Pratikno membenarkan dan tersenyum. Namun, saat ditanya soal isu pergantian Kepala Badan Intelijen Nasional dari Budi Gunawan kepada Dudung, Praktino menyatakan belum tahu sama sekali.
"Lagi disiapkan"
Senin (23/10/2023) lalu, Presiden Jokowi sebelumnya menerima beberapa orang seperti Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Agus Subiyanto yang juga pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada November 2020-Agustus 2021 dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Terkait pertemuan dengan Agus, Presiden menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi. "Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan (saat) ketemu dengan (ketua) partai," tutur Presiden kepada wartawan di Jakarta, Selasa lalu.
Partai Demokrat adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowo, sebagai calon wakil presidennya. Ketua umum parpol KIM seperti Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra; Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar; dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sudah bertemu Presiden sebelumnya, Sabtu (21/10/2023) sore.
Baca Juga: AHY, Ulama, dan ”Yang Ini Pun Akan Berlalu”
Pasrah
Sementara itu, Partai Nasdem hanya bisa pasrah dengan keputusan Presiden Jokowi. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, keputusan perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Saat ini, fokus Nasdem adalah menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.
Adapun isu reshuffle yang berkaitan dengan penunjukan Menteri Pertanian yakni semula dari Partai Nasdem, Willy mengatakan apapun keputusan presiden, Nasdem mendukung sepenuhnya hingga masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir. Nasdem berharap proses transisi pemerintahan ke depan juga bisa berjalan dengan baik.
"Kita sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat) saja sama Presiden. Tidak apa-apa (jatah Nasdem berkurang). Kita sebagai partai yang mengusung dua periode Pemerintah Jokowi hanya ingin proses transisi pemerintahan nanti dapat berjalan dengan baik dan menciptakan pemerintahan Jokowi dengan akhir yakni success story-nya"
"Kita sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat) saja sama Presiden. Tidak apa-apa (jatah Nasdem berkurang). Kita sebagai partai yang mengusung dua periode Pemerintah Jokowi hanya ingin proses transisi pemerintahan nanti dapat berjalan dengan baik dan menciptakan pemerintahan Jokowi dengan akhir yakni success story-nya," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa ( 24/10/2023).
Turun pasca putusan MK
Pergantian personel di Kabinet Indonesia Maju ini pun terjadi saat persepsi publik pada lembaga negara menurun. Seusai putusan MK yang mengabulkan batasan usia capres-cawapres, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada semua lembaga negara turun.
Terkait menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja keras, optimal, dan fokus.
“Fokus kerja untuk bisa mengembalikan. Dengan bekerja itu kan orang nanti kita harapkan timbul kepercayaan bahwa pemerintah ini bekerja dengan baik dan memerhatikan masalah-masalah yang menjadi dihadapi oleh rakyat”
“Fokus kerja untuk bisa mengembalikan. Dengan bekerja itu kan orang nanti kita harapkan timbul kepercayaan bahwa pemerintah ini bekerja dengan baik dan memerhatikan masalah-masalah yang menjadi dihadapi oleh rakyat,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika memberikan keterangan pers di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (24/10/2023).
Seluruh jajaran pemerintah daerah baik gubernur, bupati dan wali kota juga diminta bekerja keras. Hal ini supaya kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak terus turun. “Ya bahkan naik. Jadi jangan sampai karena hal-hal sedikit yang sebenarnya tidak ada relevansi dengan kerja pemerintah,” tambah Wapres.
Baca Juga: MK Didesak Bentuk Majelis Kehormatan dan Anwar Usman Diminta Mundur
Wapres menegaskan bahwa putusan MK sebenarnya tidak terkait langsung dengan capaian kinerja pemerintah. “Itu kan hal lain ya, kinerjanya kan tidak terkait dengan itu kan. Kinerja satu masalah, itu masalah. Jangan sampai kinerja kok terimbas oleh itu. Kita bekerja dengan keras. Semua bekerja dengan keras,” kata Wapres Amin.
Adapun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tertawa ketika ditanyakan mengenai kepercayaan publik yang menurun. "Itu kan asumsi. Belum ada hasil survei (seperti itu)," ujarnya, Selasa (24/10/2023). Padahal, ada hasil survei LSI. (WKM/DYT/INA)