Rumor Ganti Menteri dan Istana yang Sepi

Rumor perombakan Kabinet Indonesia Maju beredar saat suasana Istana Kepresidenan sepi agenda. Sejak Oktober lalu, rapat-rapat kabinet tak sepadat sebelumnya. Sidang kabinet paripurna juga sudah tiga bulan tidak digelar.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maâ??ruf Amin bersiap untuk mengumumkan nama menteri yang akan dilantik, di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju.

Foto selembar surat berkop dan berlogo Kementerian Sekretariat Negara beredar di media sosial dan grup-grup media percakapan, beberapa hari belakangan. Pada surat itu tertulis daftar nama menteri yang akan diganti berikut penggantinya. Tak sedikit kalangan menganggap surat itu resmi dari Istana karena tercantum tanda tangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Surat itu memuat 13 nama dan jabatan menteri serta kepala lembaga yang akan diganti dalam reshuffle (perombakan) ke-7 Kabinet Indonesia Maju. Empat di antaranya menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni Pramono Anung yang dalam surat itu disebut sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Yasonna Laoly (Menkumham), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), dan Abdullah Azwar Anas (Menteri PAN dan RB). Satu menteri berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pengganti para menteri dari PDI-P dan PKB yang tertulis dalam surat itu adalah para politikus dari partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka, antara lain, politisi PAN Yandri Susanto sebagai pengganti Pramono dan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, yang disebut menggantikan Yasonna.

Namun, ada kejanggalan dalam penulisan nomenklatur menteri. Dalam surat tertulis Menteri Sekretaris Kabinet, padahal yang benar adalah Sekretaris Kabinet.

Baca juga: Menteri Ikut Kontestasi Politik, Netralitas ASN Jadi Taruhan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

(dari kiri ke kanan) Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri rapat kabinet paripurna tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Saat dikonfirmasi, Pratikno langsung menjawab, ”Hoax.” Dia menambahkan, tak ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana juga mengatakan dokumen tersebut mengandung informasi yang tidak benar/bohong. ”Mengingat banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami mengimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel,” tuturnya, Rabu (22/1).

Sepi agenda

Beredarnya kabar bohong mengenai perombakan kabinet melengkapi hiruk-pikuk politik pascapenetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pemilu 2024 oleh KPU. Perbedaan posisi politik partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2024 menimbulkan rumor akan adanya reshuffle kabinet. Kabar penggantian sejumlah menteri dari PDI-P yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pun menyeruak.

Mengingat banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami mengimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel

Seiring dengan itu, Istana Kepresidenan Jakarta makin sepi agenda. Kompleks Istana yang biasanya dinamis karena banyaknya kegiatan kini terasa lebih sepi. Ini terutama terasa setelah pada 16 Oktober Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi syarat batas usia capres dan cawapres yang disebut sebagai jalan bagi Gibran, putra Presiden Joko Widodo, dicalonkan di pilpres.

Rapat-rapat kabinet tak lagi sepadat sebelumnya. Sejak medio Oktober, hanya satu kali rapat terbatas digelar, yakni pada 30 Oktober, untuk membahas perkembangan konflik Israel-Palestina. Bahkan, tiga bulan terakhir, Presiden Jokowi tidak menggelar sidang kabinet paripurna. Padahal, biasanya, sidang kabinet paripurna diadakan satu bulan sekali.

Berdasarkan catatan Kompas, sidang kabinet paripurna terakhir digelar pada Agustus lalu. Sidang kabinet di Istana Negara itu membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Para menteri dari Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama sebelum Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8/2023)

Saat itu, wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar pada awal sidang. Awak media diminta keluar Istana Negara saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai memaparkan Nota Keuangan dan RAPBN 2024.

Hasil sidang kabinet yang digelar secara tertutup itu disebut akan disampaikan kepada media setelah pertemuan usai. Namun, keterangan pers yang dijanjikan pun urung digelar. Padahal, saat itu, semua menteri hadir dan sempat berfoto bersama sebelum sidang kabinet berlangsung.

Sejumlah rapat intern yang berlangsung tertutup tetap digelar. Namun, frekuensinya menurun. Beberapa rapat intern yang tercatat antara lain terkait pengembangan sistem penyediaan air minum dan perpanjangan bantuan pangan.

Mendekati pemilu, sejumlah menteri, terutama mereka yang terlibat kontestasi dan tim sukses, makin sibuk. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, misalnya, kian sibuk bersosialisasi dengan masyarakat setelah masing-masing ditetapkan sebagai cawapres dan capres dari koalisi berbeda. Begitu pula menteri yang menjadi ketua umum partai, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN).

Baca juga: Menteri Ikut Pemilu, Wapres Ikut Kawal dan Awasi Kinerja Kabinet

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tiga pasangan calon foto bersama usai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Saat dikonfirmasi, Ari Dwipayana membantah jika menurunnya dinamika kerja di Istana disebabkan komunikasi tersendat setelah hiruk-pikuk kontestasi pilpres. Menurut dia, beberapa bulan terakhir, Presiden banyak melakukan kunjungan kerja ke daerah ataupun lawatan ke luar negeri. Komunikasi diklaim lancar kendati tak semua staf perangkat istana selalu berada di kantor.

Menurut pengajar ilmu politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, makin sepinya pertemuan para menteri mengindikasikan kepentingan mempertahankan kekuasaan dianggap lebih penting dibandingkan menuntaskan tugas sebagai pejabat negara. Hal itu akan mengakibatkan pelayanan kepada rakyat juga terganggu.