KSP: Survei Litbang ”Kompas” Buktikan Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan. Hal itu disebabkan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras, akibat kekeringan.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meningkat. Survei Litbang Kompas pada Desember 2023 menunjukkan 80,1 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Hal ini dinilai sebagai cerminan bahwa pemerintah telah membuktikan komitmen peningkatan kesejahteraan sosial.

Angka kepuasan di bidang kesejahteraan sosial menjadi yang tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. ”Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan akses perlindungan sosial di Indonesia,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo, menanggapi hasil survei Litbang Kompas, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Presiden Jokowi: Bantuan 10 Kilogram Beras hingga Maret 2024

Di sisi lain, survei Litbang Kompas periode Desember 2023 juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih relatif tinggi kendati ada penurunan dibanding hasil survei pada Agustus 2023. Saat ini, 73,5 persen responden menyatakan puas atas kinerja pemerintah, sedangkan Agustus lalu angkanya masih 74,3 persen.

”Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan akses perlindungan sosial di Indonesia.”

Hasil survei juga menunjukkan penurunan tingkat keyakinan publik terhadap upaya pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Derajat keyakinan publik pada survei sebelumnya 74,6 persen, sedangkan saat ini 70,7 persen. Hal ini selaras dengan penurunan citra kepemimpinan Presiden Jokowi yang turun 4 persen dari survei sebelumnya menjadi 81,3 persen.

Pencawapresan

Menurut pengajar kebijakan publik pada Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo, gencarnya pemberitaan negatif stigmatik yang terkait dengan kecawapresan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Joko Widodo menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tingkat keyakinan publik. ”Karena itu, media (dan kubu seberangnya) hanya menyoroti (menafsirkan) hal-hal yang dianggap kelemahannya,” ucap Gitadi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat pertama dari total lima debat capres-calon wakil presiden selama gelaran Pilpres 2024 ini mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.

”Untuk menaikkan tingkat keyakinan tersebut masih mungkin meski waktu makin pendek. Apabila ada counter strategy yang cerdas, soft, dan diperkuat evidences based kuat, khususnya yang menyentuh pemilih-pemilih muda/ pemula dan masyarakat kelas menengah ke bawah.”

Sikap Presiden Jokowi yang cenderung diam, makin lama juga akan makin menurunkan tingkat keyakinan tersebut. ”Untuk menaikkan tingkat keyakinan tersebut, masih mungkin meski waktu makin pendek. Apabila ada counter strategy yang cerdas, soft, dan diperkuat evidences based kuat, khususnya yang menyentuh pemilih-pemilih muda/ pemula dan masyarakat kelas menengah ke bawah,” tambah Gitadi.

Tak takut pergi ke dokter

Lebih jauh, Abraham Wirotomo meyakini masyarakat bisa melihat bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi secara konsisten terus bekerja memastikan peningkatan akses setiap warga negara terhadap perlindungan sosial, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan bantuan sosial. Dengan demikian, ia menilai menjadi wajar jika kepuasan dari masyarakat juga meningkat.

Data akses pelayanan kesehatan per 1 Desember 2023, misalnya, sudah ada 266 juta warga Indonesia atau 95,98 persen dari total penduduk yang menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) di BPJS Kesehatan. ”Ini artinya hampir seluruh warga negara tidak lagi takut pergi ke dokter karena kendala biaya,” ucapnya.

Di bidang pendidikan, terdapat 12,6 juta siswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejak tahun 2014. Sebanyak lebih 600.000 mahasiswa juga telah merasakan manfaat program KIP Kuliah. Data ini menunjukkan hampir seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan formal.

”Ini artinya hampir seluruh warga negara tidak lagi takut pergi ke dokter karena kendala biaya.”

Lebih lanjut, Abraham mengatakan peningkatan kesejahteraan sosial juga dirasakan warga miskin. Hal ini terlihat dari data persentase penduduk miskin ekstrem yang mengalami penurunan signifikan, dari 6,2 persen pada 2013 menjadi 1,1 persen pada 2023.

Capaian tersebut tidak terlepas dari program Kartu Sembako yang diberikan kepada 18,8 juta keluarga, Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga, Program Bantuan Beras kepada 21,3 juta keluarga, dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada 18,8 juta keluarga. Di samping itu, ada program BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 per bulan untuk masyarakat desa yang dinilai masih layak mendapatkan bansos dari Dana Desa.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog Bondasari, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023). Masyarakat pun antusias karena pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan tersebut hingga tahun 2024.

Kerja gotong royong

Di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023), Presiden Jokowi juga kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat. Presiden Jokowi menyebut bahwa BLT El Nino tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan.

Presiden Jokowi menekankan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan gizi. Presiden juga memastikan bahwa penerima manfaat yang hadir saat itu juga merupakan penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang penyalurannya sudah dimulai sejak September 2023.

”Nah nanti kalau anggaran APBN itu masih ada, ditambah lagi April, Mei, Juni.”

Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa penyaluran BLT El Nino akan dilanjutkan oleh pemerintah pada 2024, tepatnya untuk Januari, Februari, dan Maret. Selain itu, Presiden juga menyebut bahwa bantuan senilai Rp 400.000 ini akan ditambah untuk periode bulan selanjutnya. ”Nah, nanti kalau anggaran APBN itu masih ada, ditambah lagi April, Mei, dan Juni,” ucapnya.

Di Gudang Bulog Bondasari, Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/12/2023), Presiden juga menyalurkan bantuan pangan CBP berupa beras 10 kilogram kepada sejumlah penerima manfaat. Masyarakat pun antusias karena pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan tersebut hingga tahun 2024. ”Iya, nanti Januari, Februari, Maret, yang 10 kilogram dilanjutkan,” ucap Presiden.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mulai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Puso kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023). Presiden menyebut bahwa pemberian bantuan tersebut bertujuan agar para petani yang terdampak puso dapat segera melakukan penanaman kembali.

Presiden juga mulai penyaluran BLT Puso kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Presiden menyebut bahwa pemberian bantuan tersebut bertujuan agar para petani yang terdampak puso dapat segera melakukan penanaman kembali.

Baca juga: Bansos Jelang Pemilu

Bantuan senilai Rp 8 juta per 1 hektar lahan tersebut diberikan kepada para petani yang lahannya terdampak banjir pada tahun lalu. Presiden menilai hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah agar para petani bersemangat untuk segera memulai kembali penanaman di awal musim hujan ini. BLT Puso di Jateng nantinya akan diserahkan kepada 6.000 petani dengan luas lahan terdampak seluas 16.000 hektar.

Abraham menegaskan, peningkatan akses perlindungan sosial tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bansos berupa materi. Pemerintah juga memiliki program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) yang memberikan pendampingan, bantuan modal, dan pelatihan usaha bagi warga miskin sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka. ”Bukan sekadar memberikan ikan, tapi juga kail,” ucapnya.

Dari sisi perlindungan sosial ketenagakerjaan, pemerintah terus mendorong agar seluruh pemangku kepentingan dari tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perusahaan, UMKM, dan perguruan tinggi untuk melindungi seluruh pekerjanya dengan mengikutsertakan ke program jaminan sosial ketenagakerjaan. Per Desember 2023, sudah ada 39 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Abraham menilai pengurangan beban warga miskin hasil dari kerja-kerja seluruh pihak, baik kementerian/lembaga di pusat, pemerintahan daerah, maupun seluruh elemen masyarakat. ”Kerja-kerja gotong royong yang nyata dan berkeadilan sosial seperti inilah yang harus terus berlanjut,” ucapnya.