Sepanjang Tahun Ini, 1.100 Informasi Hoaks Terkait Pemilu Beredar di Media Digital

Informasi hoaks dapat memengaruhi pemilih keliru dalam menentukan pilihan dan berdampak menurunnya kualitas demokrasi.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperlihatkan contoh surat suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada pengunjung dalam acara sosialisasi melawan hoaks terkait pemilu di Gedung Sarinah, Jakarta, Minggu (24/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat Antifitnah Indonesia bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sepanjang 2023 menemukan 1.100 lebih informasi hoaks terkait pemilu. Masyarakat diingatkan untuk hati-hati mengonsumsi informasi dan agar melaporkan informasi hoaks kepada Badan Pengawas Pemilu.

Peneliti Perludem, Nurul Amalia Salabi, dalam ”Collabs Fest: Bersama Lawan Disinformasi Pemilu 2024”, Jumat (24/12/2023), di Jakarta mengungkapkan, dari 1.100 informasi hoaks tersebut, 80 persen terkait dengan pemilihan presiden dan sisanya terkait pemilu secara umum.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Hoaks Terkait Pemilu Merajalela, Bawaslu Kesulitan Menindak

Hadir juga sebagai pembicara dalam acara yang digelar oleh Bawaslu ini, Tenaga Ahli Bawaslu RI Ronald Michael Manoach serta jurnalis politik dan hukum Harian Kompas, Antony Lee.

”Ketiga calon presiden tidak luput dari serangan hoaks, tetapi jumlahnya berbeda. Namun, sekarang pemilih pun mulai diserang hoaks,” kata Amalia.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Dengan menggunakan replikasi surat suara, anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan tata cara mencoblos kepada pengunjung di Gedung Sarinah, Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Amalia menuturkan, informasi hoaks tersebut sebagian besar menyerang personal ketiga calon presiden dengan tendensi negatif. Meski demikian, ada juga informasi hoaks yang bertendensi positif.

Amalia menilai informasi hoaks tersebut diproduksi oleh orang yang punya pengetahuan dan kemampuan mumpuni karena narasi dan tampilan cukup baik. Konten tersebut disebar melalui media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok, dan X.

”Kami menemukan 90 akun yang memproduksi hoaks, 20 akun di antaranya memproduksi setiap hari,” kata Amalia.

Amalia mengatakan, data akun penyebar informasi hoaks telah diserahkan kepada Bawaslu. Dia berharap Bawaslu menindaklanjuti agar produksi hoaks tidak semakin gencar. ”Informasi yang salah akan membuat masyarakat salah dalam menentukan pilihan. Hoaks dapat merusak demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Iklan

Menurut Amalia, ada dua tujuan informasi hoaks diproduksi, yakni untuk kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan politik menyerang calon tertentu dan membangun citra positif untuk calon yang lain. Sementara kepentingan ekonomi agar akun tersebut banyak dikunjungi oleh pengguna internet sehingga dia berpotensi mendapatkan keuntungan finansial dari iklan.

Ronald menuturkan, Bawaslu menyediakan kanal pengaduan hoaks dan pelanggaran pemilu yang dapat digunakan warga dalam mengawasi proses pemilu. Kanal tersebut melalui e-mail, pesan Whatsapp, dan laman web.

Ronald mengatakan, warga harus peduli dan berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu. ”Jika menemukan hoaks harus diklarifikasi agar hoaks terhenti dan tidak menyebarluaskan,” ujarnya.

Baca juga: Melawan Hoaks Pemilu

Menurut Ronald, informasi hoaks sangat banyak, tetapi Bawaslu tidak mampu menindak semuanya sebab jumlah personel dan sumber daya manusia terbatas. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak partisipasi masyarakat untuk sama-sama melawan hoaks.

”Informasi hoaks terkait pemilu bisa juga ditindak dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Ronald.

Ia menambahkan, Bawaslu berperan mencegah pelanggaran, mengawasi, dan menindak. Namun, menurut Ronald, upaya pencegahan harus dilakukan lebih masif agar tidak ada peluang untuk terjadinya pelanggaran. Kampanye melawan hoaks adalah bagian dari mencegah terjadi pelanggaran.

Media berfungsi menjernihkan informasi, tetapi karena sangat banyak hoaks, tidak semua mampu kami verifikasi.

Antony Lee mengatakan, informasi hoaks dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi fakta. Selain karena kontennya yang tendensius dan provokatif, rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia membuat hoaks mudah diterima.

”Kemampuan masyarakat kita untuk mencerna dan memverifikasi informasi masih rendah,” kata Antony.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Diskusi tentang melawan informasi hoaks terkait pemilu menghadirkan pembicara dari Badan Pengawas Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, serta wartawan Kompas, Minggu (24/12/2023), di Gedung Sarinah, Jakarta.

Menurut Antony, warga harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang dicurigai sebagai hoaks dengan cara mendalami sumbernya dan mencari informasi serupa pada media arus utama. Jika tidak ditemukan, maka patut dicurigai sebagai informasi hoaks.

”Media berfungsi menjernihkan informasi, tetapi karena sangat banyak hoaks, tidak semua mampu kami verifikasi,” kata Antony.

Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendidikan literasi warga agar kritis dan skeptis terhadap informasi yang diterima.

Baca juga: Sosialisasi Lawan Hoaks Terkait Pemilu