INA Digital Dibentuk, Lebih dari 27.000 Aplikasi Dihapus

Pemerintah membentuk Govtech Indonesia. Ribuan aplikasi pemerintah akan diintegrasikan. Nama INA Digital pun dipilih.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Para menteri koordinator mendampingi di jajaran depan.

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 27.000 aplikasi yang disiapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan disederhanakan menjadi satu portal nasional. Sistem ini ditarget rampung Juli 2024.

Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi digital adalah keharusan. Keterpaduan data dan sistem layanan harus dilakukan. Untuk itu, ke depan tak diperlukan lagi berbagai aplikasi yang dibangun supaya ada proyek yang dikerjakan.

”Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform, aplikasi yang baru yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Aplikasi Info.go.id Integrasikan Layanan Informasi Publik

Selama ini, banyaknya aplikasi dinilai menyulitkan masyarakat dan pemerintah dalam mengintegrasikan layanan. Selain itu, terjadi pemborosan belanja infrastruktur digital.

Di sisi lain, kata Presiden, keamanan digital harus terus ditingkatkan. Karena itu, Presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mengonsolidasikan semua portal dalam satu portal nasional, serta memperkuat keamanan digital.

Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform, aplikasi yang baru yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir juga diminta mendukung percepatan transformasi tersebut melalui Perum Peruri yang menjadi goverment technologi (govtech) nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga ditugaskan untuk mempercepat penerapan digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menkominfo juga diminta segera mempercepat layanan digital serta menyiapkan kebijakan government cloud.

”Semuanya nanti dikoordinir oleh Menkomarinves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi),” kata Presiden Jokowi.

Semuanya nanti dikoordinir oleh Menkomarinves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).

Seusai Sidang Kabinet yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Azwar Anas juga menyampaikan, sejauh ini ada kementerian yang sudah mulai menyederhanakan platform-platform di jajarannya, seperti Kementerian Kesehatan yang mengintegrasikan sekitar 400 aplikasi puskesmas menjadi satu saja, ”Satu Sehat”. Namun, untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah lain yang kesulitan mengintegrasikan platform digitalnya, Govtech akan membantu. Sebab, semua platform ini akan diintegrasikan dalam satu portal nasional saja ke depannya.

Untuk melakukannya, lembaga yang akan menjadi Govtech Indonesia adalah Perum Peruri. Erick Thohir menyebut, Peruri siap untuk menjadi Govtech Indonesia karena sejak 2019, image percetakan Peruri sudah ditinggalkan. ”Banyak yang lupa karena mereka sekarang sudah menjadi digital printing dan bicara digitalisasi di Kementerian BUMN sudah (berlangsung) dari 2020,” ujarnya kepada wartawan.

Peruri juga dinilai cocok karena selama ini sudah melayani hal-hal untuk kepentingan negara, seperti pencetakan uang. Selain itu, ekosistem untuk membangun Govtech ini akan didukung penuh oleh Kementerian BUMN dan jajarannya.

Untuk menjalankan penugasan dari Presiden ini, nantinya akan ada 852 ahli yang dikonsolidasikan dari perbankan, kementerian, dan lainnya di Peruri. ”Tadi Pak Presiden minta bulan enam (Juni) selesai. Kita akan maksimalkan,” ujarnya.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyampaikan keterangan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Tujuh opsi

Presiden Jokowi, lanjut Anas, sudah memilih nama Govtech Indonesia ini dari tujuh opsi yang ada. Nama yang akan digunakan adalah Indonesia Digital atau disingkat menjadi INA Digital.

Karena itu, menurut Anas, dalam tiga-empat bulan ini akan diintegrasikan berbagai platform dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam portal nasional yang disiapkan tim SPBE, yakni Menkominfo, Menteri Keuangan, Mendagri, BRIN, BSSN, dan Menpan RB.

Peruri sebagai Govtech Indonesia akan bekerja dengan sembilan prioritas layanan. Pertama, digital ID atau IKD yang dikerjakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo.

Menurut Budi Arie, digital ID akan selesai September 2024, sedangkan sistemnya rampung Juni 2024. Meskipun waktu terbatas, Budi mengatakan, hal ini perlu dicoba.

”Secara konsep sudah rapi. Tinggal bagaimana menyatukan semua (platform) kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah,” katanya seusai Sidang Kabinet.

Secara konsep sudah rapi. Tinggal bagaimana menyatukan semua (platform) kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah.

Prioritas layanan kedua adalah pertukaran data. ”Sekarang kementerian/lembaga punya data bagus-bagus, tetapi tidak saling bertukar sehingga tidak bermakna banyak,” kata Anas.

Prioritas layanan ketiga adalah pembayaran digital. Hal ini sedang dikonsolidasikan bersama Kementerian Keuangan.

Prioritas layanan keempat adalah layanan administrasi aparatur sipil negara (ASN). Ini akan memudahkan ASN untuk menyelesaikan berbagai administrasi terkait kenaikan pangkat, mutasi, pelatihan, dan lainnya.

Saat ini, para menteri koordinator mengaudit di setiap kementerian di jajarannya ada berapa banyak aplikasi. Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah menyelesaikannya. ”Ditemukan tidak hanya antarditjen atau antarkementerian yang tidak connect, tetapi antardeputi dan direktur ada yang tidak sambung dan ini akan dipangkas semua, diintegrasikan,” kata Anas.

Hasil dari integrasi ini adalah pelayanan publik portal satu data yang menjadi prioritas layanan berikutnya. Ini memudahkan masyarakat mengakses beragam layanan hanya dari satu portal nasional saja.

Delapan langkah

Prioritas layanan lainnya adalah SIM online dan perizinan keramaian dari Kepolisian Negara RI, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan.

Sambil menunggu portal nasional selesai, semua kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota diminta menyatukan portal layanan. Mulai minggu depan Mendagri dan Menpan RB akan ’zoom meeting’ dengan semua bupati, penjabat gubernur, dan wali kota seluruh Indonesia memerintahkan dalam tiga bulan menyatukan (semua platform layanan pemda) dalam satu portal layanan.

Untuk itu, ada delapan langkah percepatan transformasi digital. Pertama, Presiden meminta menyatukan semua layanan dalam satu portal. ”Sambil menunggu portal nasional selesai, semua kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota diminta menyatukan portal layanan. Mulai minggu depan Mendagri dan Menpan RB akan zoom meeting dengan semua bupati, penjabat gubernur, dan wali kota seluruh Indonesia memerintahkan dalam tiga bulan menyatukan (semua platform layanan pemda) dalam satu portal layanan,” kata Anas.

Baca juga: Pemerintah Integrasikan Hulu-Hilir Sawit Berbasis Sistem Digital

Kedua, mempercepat pembangunan layanan dan sistem digitalisasi. Ketiga, transformasi struktural BUMN Peruri untuk menjadi Govtech Indonesia. Keempat, Presiden memerintahkan pemangkasan proses bisnis untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. ”Bukan sekadar (pemangkasan) aplikasi, tetapi pemangkasan proses bisnis berdasarkan testimoni dan pengalaman pengguna,” ujar Anas.

Kelima, Presiden meminta mengakomodasi kebutuhan Cloud pemerintah yang mumpuni dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk itu, penyedia Cloud terbaik di dunia perlu dilibatkan.

Keenam, Presiden meminta data lintas sektor dimanfaatkan untuk layanan terintegrasi dan proaktif. Keamanan data juga menjadi perhatian. Karena itu, ISO dari setiap kementerian/lembaga juga penting. Ketujuh, Presiden memerintahkan transformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.