14 Kelompok Anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam Resah dan Prihatin Kondisi Demokrasi
Sejumlah ulama melihat situasi politik terkini rentan perpecahan bangsa. Pembiaran akan berdampak sistemik.
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (tengah) beserta ulama yang tergabung menyampaikan sikap mereka atas fenomena politik terkini di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
JAKARTA, KOMPAS — Setelah kalangan akademisi, mahasiswa, dan tokoh bersuara, kini giliran 14 kelompok anggota Lembaga Persahabatan Organisasi massa Islam atau LPOI beserta ulamanya prihatin dengan krisis demokrasi dan keadilan sosial jelang Pemilu 2024. Mereka resah atas kondisi ketimpangan, pelanggaran konstitusi, dan ketidaknetralan penyelenggara negara dalam Pemilu 2024.
Anggota LPOI tersebut di antaranya Al Washliyah, Al Irsyad, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), dan Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
LPOI mengeluarkan petisi guna menjaga agama dan negara serta melindungi kepentingan publik. Mereka meminta seluruh pihak untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi, mewujudkan pemerataan ekonomi, menghentikan ketidaknetralan, serta menjaga keutuhan nasional.
Baca juga: Seruan Pemuka Agama Ajak Politik Nurani untuk Tentukan Pemimpin Negarawan
Selama ini, penyelenggara negara sebagaimana dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo tak hanya menyatakan boleh berkampanye dan berpihak, tetapi terus membagi-bagikan amplop dan beras yang disebut bantuan sosial dan bantuan pangan.
Said Aqil Siroj mengatakan, dinamika politik belakangan memicu ketidakteraturan nasional yang mendorong terciptanya ketidakpercayaan publik. Lebih jauh, fenomena itu bisa berujung pada ketidakpatuhan sosial yang mengarah pada kekacauan.
”Pembiaran terhadap kondisi tersebut akan berdampak sistemik terhadap masa depan demokrasi dan masa depan keadilan sosial di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).
Pembiaran terhadap kondisi tersebut akan berdampak sistemik terhadap masa depan demokrasi dan masa depan keadilan sosial di Indonesia.
Petugas mengamati sejumlah peserta aksi Maklumat Jawa Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang berasal dari mahasiswa sejumlah universitas serta elemen masyarakat lainnya berdemonstrasi terkait keprihatinan terhadap demokrasi jelang Pemilihan Umum 2024.
Dalam pernyataan bersama, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menyebut Islam mengutuk keras kesewenang-wenangan dan otoritarianisme. Bagi dia, penegakan hukum dalam Islam adalah mandat kehidupan yang harus dijalankan.
Pernyataan bersama LPOI diklaim sebagai peringatan dan kritik terhadap situasi nasional yang tidak sejalan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak boleh dibungkam dan pemerintah tidak boleh anti terhadap kritik. Sebab, pemerintah adalah pelayan umat.
Baca juga: Bertemu Tokoh Bangsa dan Pemuka Agama, Jusuf Kalla Singgung Etika Politik
”Negara tetap harus tegak berdiri dengan tata kelola yang demokratis, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa ditolerir,” tuturnya menegaskan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F31%2F325ff776-8cca-4f9d-82e4-217085346c47_jpg.jpg){kind=logo}
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Prof Koentjoro (tengah) membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Dalam penutup, Said dan barisan ulama bakal mengawal gerakan bertajuk ”Gerakan Sosial Demokrasi Muslim (Gersosdem) Indonesia”. Mereka mengklaim akan bergerak masif dan terstruktur secara nasional.
Pembiaran terhadap kondisi tersebut akan berdampak sistemik terhadap masa depan demokrasi dan masa depan keadilan sosial di Indonesia.
Pemilu damai
Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyerukan agar pemilu berlangsung secara bersih dan damai. Seruan yang tertuang dalam surat edaran itu ditandatangani oleh Ketua Umum DMI Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruqutni.
Lewat surat edaran tersebut, pengurus meminta seluruh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), takmir masjid, khatib, mubalig, serta jamaah untuk turut serta menjamin pemilu bersih dan damai.
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla saat penandatanganan surat edaran pemilu damai di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Sebelumnya, delapan pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai di Grha Oikoumene, Jakarta, Senin (5/2/2024), menyerukan semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Pemilih diminta menggunakan suara hati dan kecerdasan serta mengabaikan segala rayuan dan tekanan dalam menentukan pilihan di bilik suara nanti.
Hal itu disampaikan anggota Forum Peduli Indonesia Damai, yakni Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, dan Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Widjaja.
Hadir pula Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Dewan Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) Budi S Tanuwibowo, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Engkus Ruswana, serta Sri Eko Sriyanto Galgendu dari kepemimpinan Spiritual Nusantara.
Baca juga: Seruan Pemuka Agama Ajak Politik Nurani untuk Tentukan Pemimpin Negarawan
