Guru Besar Universitas Syiah Kuala Ingatkan Pejabat Negara Tidak Salahgunakan Kekuasaan

Masyarakat kampus gelisah melihat perilaku elite politik yang menabrak etika dalam berpolitik di masa Pemilu 2024.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Para guru besar dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Provinsi Aceh, menyampaikan sikap keprihatinan atas proses Pemilu 2024, Jumat (9/2/2024).

BANDA ACEH, KOMPAS — Empat hari menjelang pemungutan suara, puluhan guru besar dan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh mengingatkan pemerintah dan pejabat negara tidak memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok. Para tenaga pendidik dari kampus ”Jantong Hatee Rakyat Aceh” itu mengajak rakyat Indonesia mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan pada Jumat (9/2/2024) di depan Tugu Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma), Banda Aceh. Profesor Akhyar, perwakilan guru besar USK, menuturkan, proses pemilu harus berjalan sesuai dengan aturan agar hasil pemilu berkualitas. Dia mengatakan, semua pihak harus menegakkan prinsip pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Seruan dari Kampus Terus Bergulir

”Proses memengaruhi hasil. Jika proses tidak sesuai, pemilu tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan memiliki legitimasi dari rakyat,” kata Akhyar.

Akhyar mengatakan, pemerintah dan pejabat negara seharusnya tidak memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan politik individu atau kelompok. Kini, beberapa menteri aktif tanpa mengajukan cuti tetapi mempromosikan calon presiden tertentu.

Pemilu 2024

Iklan

Akhyar menuturkan, dalam demokrasi, etika dan hukum harus dijunjung tinggi. Pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi terbesar di Indonesia untuk mereposisi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, dia mendesak penyelenggara negara bersikap adil dan menjadi fasilitator bagi semua kontestan.

Pernyataan sikap para guru besar adalah respons atas kondisi politik dan demokrasi saat ini. Pertarungan di antara pasangan calon presiden-calon wakil presiden memicu ketegangan hingga kelompok masyarakat akar rumput.

Belakangan, banyak sivitas dari berbagai kampus di Tanah Air menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung. Di Aceh, sivitas akademika dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe juga menyerukan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap bersikap netral dalam Pemilu 2024, pekan lalu.

Baca juga: Memahami Kegelisahan di Balik Gelombang Seruan Para Akademisi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural para presiden RI di sebuah gang di kawasan Cibuluh, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/10/2023).

Dosen Ilmu Hukum dan Politik Universitas Abulyatama Aceh Besar, Usman Lamreung, menuturkan, munculnya seruan dari berbagai kampus untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia merupakan respons atas perilaku elite politik, Mereka dianggap menerabas nilai-nilai etika dan moral dalam berpolitik.

Usman menyebutkan, elite politik telah melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk menabrak tatanan hukum. Dia menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/puu-xxi/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi bentuk pengabaian terhadap etik dan moral.

Putusan tersebut membuka karpet merah bagi anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Dia kini menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Usman mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bersikap netral dan tidak mempromosikan calon tertentu. ”Biarkan rakyat memilih tanpa intervensi. Siapa pun yang terpilih, dia harus melanjutkan pembangunan,” kata Usman.

Baca juga: Ketika Kampus Mulai Bersuara