Presiden Jokowi Tidak Menutup Kemungkinan ”Reshuffle” Lagi

Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan mengganti menteri di kabinet jika memang diharuskan oleh kebutuhan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto (kiri) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo tidak menutup kemungkinan mengganti personel di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut dimungkinkan apabila memang ada kebutuhan yang mengharuskan penggantian menteri di kabinet.

Kepala Negara menuturkan hal tersebut kepada awak media seusai melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

”Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan, kenapa tidak,” kata Presiden Joko Widodo kepada awak media seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Saat ditanya terkait pertimbangan pemilihan Hadi sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi mengaitkannya dengan latar belakang yang bersangkutan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). ”Kita tahu beliau dulu Panglima, untuk mengatasi hal berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan sangat siap,” ujarnya.

Baca juga: Filosofi Rabu Pon dalam Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi

Kepala Negara menuturkan, dirinya pun sudah berpesan kepada Hadi mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (kanan), saat memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jaga kondusivitas

Seusai pelantikan, Hadi mengatakan akan memastikan kondusivitas Indonesia pascapemilu. ”Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pascapesta demokrasi tangga 14 Februari 2024,” tutur Hadi kepada wartawan.

Dia pun menambahkan, beda pilihan boleh saja, tetapi persatuan dan kesatuan adalah yang utama dan harus dijaga. Posisi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dibutuhkan untuk menjaga situasi kondusif. ”Semuanya adalah untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan,” kata Hadi.

Hadi mengesampingkan adanya dorongan hak angket DPR terkait kecurangan pemilu. ”Ya, itu nanti dululah. Itu kita lihat nanti. Suasana sekarang sedang kita jaga (agar) kondusif. Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Hak Angket sebagai Hak Demokrasi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) memberikan selamat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto seusai acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hadi enggan mengomentari kemungkinan adanya partai politik atau peserta pemilu yang menolak hasil pemilu. ”Saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas saat ini, kita utamakan persatuan kesatuan bangsa,” tambahnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Temukan Indikasi Awal Kecurangan Pemilu

Selain menjaga kondusivitas negara, Hadi mengatakan akan melanjutkan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ”Skema sudah kita buat dan segera kita koordinasikan, termasuk juga mana-mana yang jadi prioritas utama. Kita tunggu, ya. Hari ini saya akan koordinasi segera. Setelah itu, turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI,” tuturnya.

Seperti diketahui, Hadi mengisi kekosongan jabatan Menko Polhukam setelah ditinggalkan Mahfud MD yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Adapun posisi yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas saat ini, kita utamakan persatuan kesatuan bangsa.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto saat menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti acara Pelantikan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto mengapresiasi kecepatan Presiden Jokowi mengisi jabatan strategis yang ditinggalkan Mahfud. Dia menilai Hadi memiliki cukup pengalaman untuk mengatasi berbagai masalah dan ancaman bangsa. ”Saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden,” ujarnya.

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, PDI-P Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan

Sebelumnya, Wiranto sempat berseloroh dan berfoto bersama Hadi. ”Ini Menko Polhukam dan penggantinya. Panglima TNI dan penggantinya. Sama-sama masih muda,” ujarnya.

Wiranto memang pernah menjabat Panglima ABRI pada 1997-1999 dan menjadi Menko Polkam 2016-2019. Hadi pun menjabat Panglima TNI pada 2017-2021 dan kini mengisi posisi Menko Polhukam.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Hadi Tjahjanto (kiri) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hadir dalam acara ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.