Tanggapi Keluhan Investor, Presiden Minta Percepat Penyediaan Lahan di IKN

Menteri Basuki mengutip kalimat Presiden Jokowi soal kerja cepat tapi tidak melanggar aturan dalam konteks lahan di IKN.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono didampingi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono ketika memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengarahkan agar segera ada penetapan status lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini menjawab banyaknya keluhan yang disampaikan investor terkait dengan kesiapan lahan dan percepatan investasi.

”Ada dua hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono ketika memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Basuki menuturkan hal ini seusai mengikuti rapat internal tentang percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN yang dipimpin Presiden Jokowi. Hadir pula pada rapat tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Presiden Tak Lagi Disambut Rumput Sintetis di IKN

Menurut Basuki, Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota. Pembangunan IKN juga akan menjadi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Suasana pagi di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (1/1/2024).

Terkait dengan lahan investasi, Presiden Jokowi memberikan arahan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan. ”Tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden: beli. Jadi, tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau: kerja cepat tapi tidak melanggar aturan,” tutur Basuki.

Baca juga: Presiden: Pembangunan IKN untuk Ubah Pola Pikir agar Dapat Bersaing

Arahan lain dari Presiden Jokowi terkait investasi adalah agar disediakan desk atau meja khusus untuk pengaduan bagi investor. Presiden juga minta disediakan person in charge (PIC) atau penanggung jawab untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor. Kehadiran PIC ini dibutuhkan karena pelayanan bagi investor dinilai masih kurang intens.

Itu juga kalimatnya beliau: kerja cepat tapi tidak melanggar aturan.

Presiden Jokowi juga meminta agar Otorita IKN bisa bekerja dengan cepat sehingga menjadi contoh bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jangan sampai Otorita IKN terbawa sistem langgam birokasi yang berbelit-belit dan lambat.

Bambang Susantono menambahkan, lima tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang sudah dilakukan 32 institusi di IKN telah mencapai nilai investasi Rp 49,6 triliun. Peletakan batu pertama ini diharapkan bisa segera diwujudkan seiring dengan tahapan pembangunan infrastruktur dan gedung fasilitas publik yang dilakukan Kementerian PUPR.

”Investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk, di samping Istana, kemudian kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, dan sebagainya. Tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang layak huni dan dicintai,” kata Bambang.

Baca juga: Ihwal ”Kota 10 Menit” di IKN Nusantara

Di sisi lain, pada Senin (4/3/2024), Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur menolak perampasan tanah dan pembongkaran paksa rumah warga untuk pembangunan IKN. KMS menyebut Badan Otorita IKN mengancam masyarakat lokal dan masyarakat adat di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Otorita IKN memberikan batas waktu selama tujuh hari agar warga Pemaluan segera angkat kaki dari tanah yang sudah mereka huni selama puluhan tahun. ”Ini adalah bentuk intimidasi yang menyebar teror dan ketakutan kepada warga. Sama persis yang dilakukan terhadap Wadas, Rempang, Poco Leok, Air Bangis, dan lainnya,” ujar pengajar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN telah mengeluarkan ”Surat Teguran Pertama” No 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024. Isi surat tersebut adalah bahwa dalam jangka waktu tujuh hari warga diminta segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Revisi UU IKN Disetujui Komisi II, Hak Masyarakat agar Diperhatikan

KMS menolak upaya-upaya penggusuran paksa masyarakat lokal dan masyarakat adat dari tanahnya dengan dalih apa pun. Masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan bagian kelompok rentan yang wajib dilindungi negara dan bukan justru mengalami pembongkaran paksa atas nama pembangunan IKN.

Terkait dengan penolakan masyarakat adat ini, Bambang Susantono menegaskan, Otorita IKN sedang membangun komunikasi intensif dengan warga Pemaluan. Komunikasi melibatkan tokoh masyarakat serta para investor yang telah masuk ke wilayah tersebut.

Bambang menegaskan bahwa tenggat tujuh hari akan tetap berlaku. ”Prinsipnya, sekali lagi, kita tidak akan menggusur semena-mena, ya, dan komunikasi itu berjalan sekarang,” tambahnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Istana Presiden yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/1/2024).

Rencana presiden pindah

Menurut Basuki, Presiden akan segera pindah di IKN jika pembangunan tol dan bandara serta penyediaan air bersih di IKN sudah rampung. Aliran air di IKN direncanakan sudah bisa masuk pada bulan Juni, jalan tol ditargetkan selesai pada Juli, sedangkan Bandara IKN rampung sekitar Juli.

”Jadi, (hal yang) utama air dan airport. Dan, insya Allah itu Juli sudah siap. Makanya, nanti 17 Agustus-an insya Allah bisa dilakukan di sana. Dan, beliau akan berkantor di sana,” kata Basuki.

Baca juga: Menghitung Kapan Presiden Jokowi Bakal Berkantor di IKN

Jika Kantor Presiden direncanakan siap pada Juli, Basuki mengatakan, Istana Wakil Presiden baru akan dibangun dan masih tahapan lelang. Lambannya pembangunan Istana Wapres ini disebabkan karena terjadi perubahan desain. ”Waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama. Tapi, setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi,” ujarnya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat (1/3/2024). Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut.

Pembangunan rumah menteri juga masih berproses. Salah satu yang telah rampung adalah rumah Basuki. Basuki, yang berencana pindah IKN pada Juli, menegaskan bahwa rumah menteri di IKN tidak mewah dan lebih kecil dibandingkan dengan luasan rumah menteri di Kompleks Widya Chandra.

Baca juga: Bermalam di IKN yang Bikin ”Nagih”

Fasilitas rumah menteri di IKN terdiri dari kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan ruang rapat. ”Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin, ya, lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan, Pak Luhut bilang, lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Tetapi, dengan konsep compact city (maka) disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” ujar Basuki.