Meski menerima parpol kubu lawan bergabung, parpol pengusung Prabowo-Gibran minta tetap diprioritaskan di kabinet.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak mempersoalkan langkah Prabowo yang ingin menggandeng partai politik kubu lawan. Lagi pula, semakin banyak partai yang bergabung, semakin mulus pula jalan bagi pemerintahan selanjutnya dalam pembuatan kebijakan. Hanya saja, untuk bagi-bagi kursi di kabinet, partai pengusung Prabowo berharap tetap diprioritaskan terlebih dahulu.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2024, Prabowo mulai gencar mendekati partai-partai kubu lawan, baik partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun parpol pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Terakhir, pada Jumat (22/3/2024), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Prabowo mengakui menawari Paloh untuk bergabung dengan pemerintahan selanjutnya. Paloh pun menegaskan, kemungkinan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran terbuka.
Tak hanya Nasdem, ada sinyal kuat pula Prabowo akan bertemu dengan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai pengusung Ganjar-Mahfud. Sinyal ini telah disambut baik oleh elite PPP. Komunikasi informal antara elite Gerindra dan PPP pun telah terjalin dan PPP hanya tinggal menunggu undangan pertemuan.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo, saat dihubungi, Minggu (24/3/2024), mengatakan, partainya sangat terbuka dan mendukung ikhtiar Prabowo untuk mengajak partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bergabung. Kehadiran partai-partai tersebut, menurut dia, penting untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
”Salah satu alasannya adalah agar kebijakan Prabowo-Gibran dapat dijalankan dengan efektif, dengan hasil semaksimal mungkin,” ujar Dradjad.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran ini enggan mengungkapkan apakah ada tawaran kursi menteri untuk Nasdem ataupun PPP jika akhirnya memilih bergabung di barisan partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hal yang pasti, menurut dia, soal kursi kabinet, itu merupakan hak prerogatif Prabowo setelah dilantik nanti.
Salah satu alasannya adalah agar kebijakan Prabowo-Gibran dapat dijalankan dengan efektif, dengan hasil semaksimal mungkin.
”Tentu sebelumnya para ketua umum partai di KIM nanti akan diajak membahas bersama-sama agar diperoleh pengaturan yang adil. Adil antarparpol KIM yang sekarang ataupun adil dengan parpol yang baru masuk KIM. PAN dan Pak Prabowo sudah lama sekali berjuang bersama. Chemistry, saling percaya, dan saling menjaga di antara kami sangat kuat,” ucap Dradjad.
Prioritas partai KIM
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng sependapat dengan Dradjad. Demokrat sebagai salah satu partai pengusung Prabowo berharap partai yang masuk belakangan tidak seharusnya langsung mendapat kursi di kabinet. Prabowo-Gibran semestinya memprioritaskan partai-partai politik KIM, termasuk Demokrat, dalam pembagian kursi kabinet. Apalagi, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah sampai turun gunung untuk berjuang bersama Prabowo pada Pilpres 2024.
”Jadi, tentu saja mereka (partai yang belakangan bergabung) berbeda dengan kami yang sudah berjuang bersama dalam pilpres kemarin. Apalagi Demokrat sudah jelas, kami all out. Nah, tentu saja, nilainya berbedalah antara yang berkeringat dan yang tiba-tiba mau masuk belakangan,” tutur Andi.
Terlepas dari itu, lanjut Andi, KIM akan sangat menghargai keputusan partai kubu lawan jika akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kehadiran mereka memang sangat diharapkan agar bisa memperkuat suara partai koalisi pemerintahan di parlemen.
”Kami menyadari bahwa kursi-kursi dari partai KIM yang ada di DPR nantinya masih lebih kecil sehingga memang ada kebutuhan untuk mencapai mayoritas dukungan di parlemen. Jadi, itu secara pragmatisnya begitu, lebih untuk stabilitas pemerintahan. Karena itu, memang tampaknya perlu ada tambahan kekuatan dari partai lain untuk masuk dalam koalisi pemerintahan. Kan, enggak munkgin bisa stabil kalau pemerintahnya minoritas di parlemen,” kata Andi.