Gerindra Sebut Presiden Jokowi Dilibatkan dalam Pembahasan Kabinet Prabowo-Gibran
Partai Gerindra tak menampik pelibatan Presiden Jokowi dalam pembahasan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo disebut dilibatkan dalam proses pembahasan penyusunan kabinetPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, selain para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Masukan serta pandangan Jokowi yang sudah dua periode memerintah itu diperlukan untuk mendapatkan komposisi kabinet terbaik.
Perihal pelibatan Presiden Jokowi dalam pembahasan penyusunan kabinet itu disampaikan Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, Senin (25/3/2024). Namun, pelibatan itu bukan berarti Jokowi menitipkan sejumlah nama agar bisa masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran nantinya. Apalagi, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo setelah dilantik menjadi presiden.
”Barangkali ada masukan, pandangan (dari Presiden Jokowi), itu sesuatu yang wajar-wajar saja,” ujar Prasetyo.
Bukan hanya Presiden Jokowi, para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) secara informal telah membicarakan mengenai pembagian kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dapat dipastikan komposisi kabinet yang disiapkan Prabowo tidak didasarkan pada transaksi politik, tetapi didasarkan kepentingan bangsa dan negara.
Barangkali ada masukan, pandangan (dari Presiden Jokowi), itu sesuatu yang wajar-wajar saja.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengungkapkan, komposisi kabinet Prabowo-Gibran, begitu pula jatah kursi menteri untuk setiap partai, sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. Meski demikian, Prabowo dipastikan tetap membuka komunikasi dengan partai-partai pengusung, pendukung, apalagi nanti kemudian dengan pendukung baru.
”Karena itu, nanti kita tunggu saja Pak Prabowo. Saya kira dalam waktu dekat akan mengundang para ketua umum parpol itu, atau mungkin sebetulnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan informal sebelumnya,” ujar Doli.
Menurut Doli, Prabowo pasti sudah memiliki rumusan-rumusan terkait konfigurasi dari kabinet mendatang. Konfigurasi tersebut mulai dari berapa banyak jatah untuk setiap parpol hingga berapa banyak dari kalangan profesional.
”Jadi, saya kira, kami sepenuhnya percayakan ke Pak Prabowo dan saya yakin rumusan itu dikomunikasikan dengan ketum-ketum parpol yang lain, termasuk Golkar,” ucap Doli.
Kepentingan bangsa dan negara
Secara terpisah, Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prasetyo Hadi tidak bersedia mengungkapkan sejauh mana bentuk rumusan itu. Namun, hal yang pasti, Prabowo tidak akan berpikir kursi menteri dibagikan hanya demi kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.
”Jadi, tidak berpikir kelompok ini jatahnya berapa, ini berapa. Saya rasa sepanjang sepengetahuan saya, cara berpikirnya Pak Prabowo tidak seperti itu,” ujar Prasetyo.
Pabowo, lanjutnya, akan mencari putra-putri terbaik bangsa, terlepas apa pun latar belakangnya, termasuk tidak melihat dari partai yang mana. Namun, kursi kabinet akan diisi oleh orang-orang yang dilihat memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang bakal diemban.
Selain itu, menurut dia, tidak bisa pula sebuah partai merasa paling ”berkeringat” memenangkan Prabowo dan meminta jatah kursi menteri paling besar. Sebab, banyak pihak terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran, bukan hanya partai, melainkan juga sukarelawan.
”Kami semua merasa bahwa tidak ada satu sama lain yang lebih berkeringat. Ini semua kerja bersama-sama. Termasuk tidak hanya teman-teman parpol, tetapi juga teman-teman sukarelawan juga ikut bekerja. Yang selama ini disebut silent voters, juga signifikan bekerja. Rakyat juga dalam menentukan pilihan seringkali tidak melihat afiliasi antara parpol ataupun relawan,” tutur Prasetyo.
Namun, Gerindra menghargai jika ada partai yang meminta alokasi jatah kursi menteri tertentu. Itu merupakan pandangan atau keinginan yang wajar sebagai partai pendukung. ”Jadi, kita tunggu saja, dalam prosesnya, masih komunikasi terus, tidak ada problem,” katanya.
Ia tidak menampik bahwa Presiden Joko Widodo juga dilibatkan dalam proses pembahasan kabinet Prabowo-Gibran. Namun, ia membantah jika itu diartikan Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk posisi menteri tertentu. ”Barangkali ada masukan, pandangan, itu sesuatu yang wajar-wajar saja,” ujarnya.