Kesulitan Integrasikan 27.000 Aplikasi, Pemerintah Fokus pada Sembilan Layanan Publik

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital, Senin (25/3/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengakui bukan perkara mudah untuk mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi layanan publik ke dalam satu aplikasi super. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk fokus memberikan sembilan layanan melalui aplikasi super yang disebut INA Digital. Selain administrasi kependudukan, aplikasi super buatan pemerintah itu juga akan memberikan informasi mengenai layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Keputusan untuk fokus pada sembilan layanan itu diambil lantaran Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital untuk masyarakat. Dalam rapat tertutup yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/3/2024), Presiden bahkan meminta agar rencana penggunaan aplikasi super untuk layanan publik segera direalisasikan.

Hadir dalam rapat ini, antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim; dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Super Apps untuk Beragam Layanan

Budi Arie, seusai rapat, mengungkapkan, untuk mengintegrasikan 27.000 aplikasi dari semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bukanlah perkara mudah. Namun, Presiden sudah memutuskan seluruh layanan digital diintegrasikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik, transparan, dan lebih cepat.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital, Senin (25/3/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Anas mengemukakan, ada kendala dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi milik kementerian dan lembaga. Sebab, setiap kementerian dan lembaga memiliki konsultan dan ahli teknologi informasi (TI) masing-masing. Karena itu, memerlukan waktu cukup panjang untuk mengoordinasikan dan mendapatkan jalan tengah.

Alih-alih menginteroperabilitaskan 27.000 aplikasi, pemerintah akhirnya memilih memfokuskan INA Digital pada sembilan layanan terlebih dahulu. Layanan pertama terkait administrasi kependudukan. Kedua, program Indonesia Pintar baik untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar maupun layanan kuliah. Ketiga, layanan terkait kesehatan mulai antrean rumah sakit, registrasi dokter, surat tanda registrasi (STR), sertifikasi vaksin, sampai imunisasi.

Layanan keempat berkaitan dengan izin penyelenggaraan event di kepolisian yang akan bisa dikerjakan secara daring. Layanan berikut terkait bantuan sosial.

Alih-alih mengintegrasikan 27.000 aplikasi, pemerintah akhirnya memilih memfokuskan INA Digital pada sembilan layanan terlebih dahulu.

Layanan keenam adalah smart ASN, layanan aparatur yang juga akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini, menurut Anas, akan membuat ASN tak perlu berulang-ulang mengerjakan administrasi untuk penilaian kinerja, pelatihan, dan data kepegawaian.

Layanan berikutnya terkait pembayaran digital pendapatan negara bukan pajak (PNBP), keimigrasian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pertanahan, ketenagakerjaan, dan lainnya.

Aplikasi super INA Digital tersebut ditargetkan sudah mulai digunakan pada Mei tahun ini. Namun, pengintegrasian kesembilan layanan ditargetkan rampung pada September 2024.

Pemerintah juga akan mengintegrasikan layanan-layanan di pemerintah daerah pada INA Digital mulai Mei nanti, bersamaan dengan penyelenggaraan SPBE Summit. Kendati demikian, menurut Anas, beberapa pemerintah daerah sudah menginteroperabilitaskan ratusan aplikasi layanan dalam satu portal.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Warga memindai kode batang untuk mengakses layanan pembuatan surat-menyurat pada stiker Lumbung Digital Desa Pandak Daun, yang ditempel di pintu bengkel sepeda motor di Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (22/8/2023).

Oleh karena itu, lanjut Anas, Presiden meminta supaya ke depan tidak ada lagi belanja teknologi yang tidak efisien. Belanja aplikasi di berbagai kementerian/lembaga dan pemda nanti langsung dijembatani INA Digital.

Budi Arie mengatakan, Kementerian Kominfo mendukung transformasi digital ini melalui penyiapan pusat data (data center). ”Agustus akan kita resmikan pusat data nasional pertama di Cikarang,” ujarnya.

Pusat data di Cikarang ini sekaligus menjadi lokasi server pertama dari tiga lokasi server. Dua lainnya terdapat di Batam dan IKN.

Baca juga: Mangkraknya Moratorium Pengembangan Aplikasi

Dengan transformasi digital atau govtech yang dinamakan INA Digital ini, menurut Anas, banyak manfaat akan diperoleh. India, misalnya, memangkas program pembangunannya dari 47 tahun menjadi 7 tahun saja. Estonia dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bisa meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) sepuluh kali lipat dalam dua puluh tahun. Adapun China bisa mengurangi penduduk miskin dari 0,6 persen menjadi sekarang 0 persen dengan menggunakan sistem pembayaran digital pada bantuan sosialnya.