Lobi Politik Berlanjut Pascapemilu, Gabung Koalisi atau Pilih ”Oposisi”?

Lobi politik demi dukungan mayoritas di parlemen mulai digencarkan meski tahapan Pemilu 2024 belum sepenuhnya tuntas.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Hampir seluruh Ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Lobi-lobi politik tak berhenti meski hasil Pemilu 2024 sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret lalu. Delapan partai politik yang dipastikan lolos ke parlemen masih terus membangun komunikasi satu sama lain, baik antarpartai politik dalam satu koalisi maupun antara satu partai politik dan partai politik lain di luar koalisi pengusung calon presiden dan wakil presiden.

Adalah Prabowo Subianto, calon presiden (capres) dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang, pada kesempatan pertama setelah hasil pemilu diumumkan, mencoba membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) pengusung rival politiknya. Hanya berselang dua hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu, Jumat (22/3/2024), Prabowo menyambangi Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, di markas besarnya di Nasdem Tower, Jakarta.

Pertemuan itu tak pelak memunculkan spekulasi, Nasdem yang mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar akan merapat ke barisan parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres-cawapres pemenang Pilpres 2024. Apalagi, sebelumnya, Surya Paloh telah menyatakan menerima hasil pemilu dan memberikan selamat kepada Prabowo-Gibran.

Ihwal kedatangannya ke markas besar Nasdem, Prabowo disebut tergerak karena Surya Paloh telah memberikan ucapan selamat. Seusai pertemuan, Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat dari Surya Paloh. Tak sebatas itu, Prabowo juga mengajak Surya Paloh bergabung ke barisan koalisi parpol pendukungnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Setelah mengunjungi Nasdem, Prabowo juga berniat menyambangi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu parpol pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun, sampai saat ini, niat tersebut belum terealisasi.

Bukan hanya itu, sejak hasil pemilu diumumkan, Menteri Pertahanan itu juga berkeliling mengunjungi sejumlah parpol pengusungnya. Mulai dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan terakhir, pada Rabu (27/3/2024), menghadiri buka puasa bersama yang digelar Partai Demokrat di bilangan Kuningan, Jakarta. Menurut rencana, Prabowo juga akan hadir pada buka bersama Partai Golkar, Jumat (29/3/2024) petang ini.

Baca juga: Akhir Penantian Prabowo Subianto

Sejak awal Prabowo memang menyatakan, bersama pasangannya, Gibran, dirinya akan merangkul semua unsur dan kekuatan. Namun, langkah politiknya sejak diumumkan menjadi pemenang pilpres tetap saja menimbulkan spekulasi bahwa ia tengah berupaya memperkuat dukungan di parlemen.

Spekulasi itu tentu beralasan. Meski Prabowo memenangi pilpres, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo tidak berhasil memenangi pemilihan legislatif (pileg). Kontestasi Pileg 2024 tetap dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dengan perkiraan perolehan kursi sekitar 110 atau 18,97 persen kursi DPR, PDI-P akan kembali memegang posisi Ketua DPR. Ini tentu berlaku sepanjang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur Ketua DPR adalah anggota DPR dari parpol yang menguasai kursi terbanyak, tak direvisi.

Bukan hanya itu, empat parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran yang lolos ke parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, hanya menguasai 280 atau 48,27 persen kursi DPR. Ini artinya, mayoritas kursi di DPR dikuasai oleh partai-partai politik pengusung rival Prabowo-Gibran, yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies-Muhaimin menguasai 190 atau 32,76 kursi DPR. Akan halnya PDI-P, satu-satunya parpol pengusung Ganjar-Mahfud yang dipastikan lolos ke parlemen, menguasai 18,97 persen kursi DPR.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024), mengungkapkan, komunikasi dengan semua kekuatan politik dijalankan setiap hari. Komunikasi, bahkan, dijalin pula dengan PDI-P.

Sebelumnya, pada awal pekan ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, tidak ada halangan yang berarti bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk bertemu dengan Prabowo. Hanya saja, pertemuan baru bisa direalisasikan setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan salam kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat Prabowo akan meninggalkan kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan Megawati dengan Prabowo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tidak menjawab secara gamblang. Beberapa kali, Puan yang ditanya wartawan di gedung DPR, Kamis, hanya menjawab, ”Insya Allah.”

Melihat dinamika politik

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi F Taslim, dalam bincang-bincang Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (27/3/2024) malam, mengungkapkan, Nasdem belum memutuskan untuk menerima ajakan Prabowo untuk bergabung di barisan koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran.

”Kalau mau bergabung, masih fifty-fifty. Kami masih melihat dinamika tujuh bulan ke depan ini. Kami masih harus berdialog dengan kawan-kawan di daerah,” kata Hermawi dalam bincang-bincang yang dipandu wartawan senior Budiman Tanuredjo tersebut.

Hadir dalam diskusi bertajuk ”Pasca-Pemilu 2024, Koalisi atau Oposisi?” tersebut petinggi delapan partai politik yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Selain Hermawi, ada Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Sekjen Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.

Hermawi menambahkan, saat ini, Nasdem masih mengkaji apakah akan bergabung dengan pemerintahan ke depan atau memilih di luar pemerintahan. Hal yang pasti, keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kebaikan bagi bangsa dan negara.

Baca juga: ”Fifty-fifty Possibility”, Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Gabung Prabowo

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan mereka di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (1/6/2022).

PKB yang berada di dalam satu koalisi dengan Nasdem juga belum menentukan akan berada di dalam koalisi pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan, menurut Daniel Johan, PKB belum membahas persoalan itu karena saat ini masih fokus menuntaskan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, lanjut Daniel, PKB akan menjaring masukan dari kalangan internal ataupun eksternal partai. ”Tentu nanti kami akan menerima masukan dari seluruh struktur partai, termasuk dari para kiai NU, para tokoh lintas agama, serta segenap sukarelawan. Dari seluruh masukan itu nanti yang terbaik yang akan kami pilih,” tuturnya.

PKS yang juga mengusung Anies-Muhaimin bersama Nasdem dan PKB juga belum menentukan sikap. Bahkan, menurut Aboe Bakar Al-Habsyi, Majelis Syura PKS meminta kepada jajaran pengurus partai agar saat ini fokus untuk menyelesaikan PHPU di MK.

PDI-P juga menganggap masih terlalu terlalu dini membicarakan masalah posisi parpol, apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau di luar pemerintahan. Sebab, masih ada satu tahap lagi yang belum terlampaui, yakni persidangan PHPU di MK. ”Belum momennya membicarakan itu karena pemilu masih satu tahapan lagi, yakni PHPU di MK,” kata Basarah.

Membangun bangsa bersama

Pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite parpol saat ini baru permulaan. Sebab, menurut Wihadi, akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan para elite parpol. Bukan sekadar untuk menarik partai-partai politik ke dalam barisan koalisi, melainkan guna mengajak semua kekuatan politik bersama-sama membangun bangsa dan negara.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto (kedua dari kanan) berbisik kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Prabowo, lanjut Wihadi, paham betul bahwa untuk membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Rekonsiliasi pascapilpres dinilai penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang merupakan modal utama untuk membangun bangsa.

”Memang intinya, kan, Pak Prabowo menginginkan bahwa kita ini membangun bangsa tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama bagaimana memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan kemudian kita menyongsong Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Baca juga: Prabowo: Kami Akan Merangkul Semua Unsur

Andi Mallarangeng mengamini pernyataan Wihadi. Menurut dia, untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan baik diperlukan dukungan mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, wajar jika Prabowo ingin menarik partai-partai politik lain dari kubu lawan untuk masuk ke dalam barisan Koalisi Indonesia Maju.

Memang intinya, kan, Pak Prabowo menginginkan bahwa kita ini membangun bangsa tidak bisa sendirian.

Meski demikian, kata Andi, koalisi yang terlalu besar juga bisa rapuh karena akan lebih sulit mengatur partai-partai politik di dalamnya. ”Jadi, yang penting dapat dukungan mayoritas di parlemen. Biasanya pakemnya secukupnya, 50 persen lebih sedikit. Jangan terlalu mepet, jangan juga terlalu besar,” ujarnya.

Sebab, menurut Andi, pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kontrol di parlemen. Hal ini berarti kehadiran kelompok atau partai politik yang tetap berada di luar pemerintahan tetap diperlukan.

Aboe Bakar juga mengingatkan pentingnya checks and balances dalam sistem pemerintahan. ”Kalau misalnya enggak ada yang di luar (pemerintahan), lalu siapa yang kontrol?” ujarnya.

Bagi PKS, tidak ada persoalan jika tetap berada di luar pemerintahan. Namun, tidak pula menjadi masalah jika PKS bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Sebab, PKS punya pengalaman menjadi parpol pendukung pemerintah pada 2004-2014, serta parpol nonpemerintah setelah Pemilu 2014 hingga saat ini.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Massa mengibarkan bendera PKS dan Partai Nasdem dalam kampanye terbuka calon presiden Anies Baswedan di halaman GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).

Menurut Aboe Bakar, posisi PKS pasca-Pemilu 2024 akan sangat tergantung dengan peta politik setelah MK mengeluarkan putusan perkara PHPU. Baik perselisihan hasil pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

Sama dengan PKS, PDI-P juga punya pengalaman di luar pemerintahan pada 2004-2014 serta di dalam pemerintahan sejak Pemilu 2014 hingga saat ini. Basarah menjelaskan, selama berada di luar pemerintahan, PDI-P menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan seperti diamanatkan dalam konstitusi.

Baca juga: Bagi-bagi Kursi KIB, Saling Klaim Paling Berjasa Menangkan Prabowo-Gibran

”Saat itu, kami tidak menyebut sebagai partai oposisi yang kemudian mengajak partai-partai politik di luar pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bergabung,” tuturnya.

Lobi-lobi politik, penjajakan demi penjajakan, diperkirakan masih terus berlangsung hingga presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada Oktober nanti. Masih ada waktu bagi partai-partai politik untuk merenung dan mengkaji, apakah akan bergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintah atau tetap berdiri di luar pemerintahan.