Tim Hukum Anies dan Ganjar Lampirkan Bukti Baru dalam Kesimpulan

Tim hukum pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud siapkan bukti baru dan bantahan terhadap narasi para menteri di MK.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kanan) dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Tim hukum pasangan calon nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyiapkan bahan kesimpulan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sejumlah bukti baru turut dilampirkan dalam hasil kesimpulan mereka.

Adapun MK memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan kesimpulan tertulis maksimal pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Kesimpulan ini dimanfaatkan para pihak untuk menanggapi keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat sidang pemeriksaan terakhir serta sejumlah saksi yang diajukan tim hukum kedua paslon.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan, kesimpulan sidang sengketa membuktikan adanya politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan aparat negara. Ini diambil dari analisis saksi dan bukti yang terdapat dalam persidangan.

Baca juga: Sebelum Putusan MK, Kuasa Hukum Ketiga Capres-Cawapres Akan Sampaikan Kesimpulan

”Intinya, benar terjadi politisasi bantuan sosial dan penyalahgunaan aparat, baik penyelenggara pemilu maupun pemerintah, dari aparat negara sampai kepala desa ikut bermain. Itu benar semua ternyata dari kesimpulan kami,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/4/2024).

KOMPAS

Anies dukung Ganjar gulirkan hak angket kecurangan dalam pemilu.

Selain itu, kesimpulan memuat bantahan terhadap narasi yang disampaikan para menteri. Misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjelaskan pemerintah boleh saja menambah anggaran. Padahal, kata Ari, ketentuan penambahan anggaran tidak boleh mendadak dan perlu perencanaan sebelumnya dan persetujuan DPR.

Beragam bantahan dan analisis disusun untuk menjadi bahan pertimbangan hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Hasilnya, proses pelaksanaan pemilu dinilai melanggar konstitusi dan mengancam demokrasi Indonesia.

Ada tambahan bukti, karena kemarin sidang ramai jadi banyak orang memberikan bukti tambahan karena mereka mengikuti persidangan. Yang kami lihat penting, kami masukkan sebagai bukti persidangan.

”Ada tambahan bukti, karena kemarin sidang ramai jadi banyak orang memberikan bukti tambahan karena mereka mengikuti persidangan. Yang kami lihat penting, kami masukkan sebagai bukti persidangan,” ucapnya.

Baca juga: Hasil Akhir Pilpres Segera Diputus Delapan Hakim MK

Secara keseluruhan, kesimpulan Tim Hukum Anies-Muhaimin menyoroti politisasi bantuan sosial, penyalahgunaan wewenang aparat, hingga manipulasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

”Sirekap itu juga bagian dari kecurangan. Kesimpulan dari berbagai ahli, termasuk pemohon 2, itu ternyata tidak bisa dijawab oleh pihak terkait oleh pihak KPU kan,” terangnya.

Tambahakan hal-hal baru

Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, menuturkan, pihaknya sudah siap memberikan kesimpulan yang dirangkum dari keterangan saksi, ahli, dan fakta persidangan. ”Kami yakin permohonan kami diterima,” ungkapnya.

Baca juga: Merunut Rekam Jejak Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres

Sama seperti Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ronny menyebut pihaknya juga menambahkan hal-hal baru dalam kesimpulan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan. ”Ada beberapa hal baru yang kami sampaikan. Semoga bisa membantu hakim dalam mengambil keputusan sesuai hati nuraninya,” tambahnya.