Porsi Politisi dan Profesional dalam Komposisi Kabinet Mesti Proporsional

Komposisi kabinet mendatang harus mengakomodasi kepentingan politisi dan profesional secara proporsional.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Prabowo Subianto, yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Presiden 2024, bersama pimpinan Koalisi Indonesia Maju dalam jumpa pers di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Kabinet pemerintahan mendatang dinilai harus menjaga keberimbangan kalangan politisi dan profesional. Perbandingan yang ideal dibutuhkan untuk mengakomodasi semua kepentingan dan aspirasi politik dari mitra koalisi.

Menurut peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, komposisi kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden untuk membentuk pemerintahan yang ideal demi mewujudkan program dan kebijakan. Namun, penentuannya bakal tergantung pada visi-misi dan negosiasi internal dengan rekan koalisi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Komposisi akan tergantung pada visi-misi presiden dan negosiasi internal koalisi untuk merumuskan perbandingan ideal, apakah itu 60 banding 40 atau 50 banding 50 antara politisi dan profesional atau teknokrat,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (15/4/2024).

Formasi kabinet atau menteri yang ideal sejak era reformasi adalah keberimbangan antara politisi dan profesional. Kondisi ini diperlukan untuk mengakomodasi semua kepentingan dan aspirasi politik dari mitra koalisi. Selain itu, stabilitas politik nasional juga akan tercipta.

Baca juga: Safari Prabowo Dinilai demi Perkuat Posisi Pemerintah Mendatang

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Lagi pula, lanjut Wasisto, tak semua politikus itu murni berkecimpung di bidang politik saja, tetapi ada juga kalangan profesional yang merupakan seorang politikus. Walakin, ia berharap komposisi menteri yang bakal terbentuk tetap mempertahankan proporsionalitas.

”Saya pikir tidak semuanya politisi itu murni politisi. Ada juga yang profesional, tetapi juga seorang politisi. Lebih baik profesional dan politisi itu saling berimbang,” ujarnya.

Komposisi akan tergantung pada visi-misi presiden dan negosiasi internal koalisi untuk merumuskan perbandingan ideal, apakah itu 60 banding 40 atau 50 banding 50 antara politisi dan profesional atau teknokrat.

Adapun formasi menteri kabinet pemerintahan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat dibahas secara informal. Partai politik (parpol) pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berharap andil pemenangan juga menjadi bahan pertimbangan.

Baca juga: Silaturahmi Prabowo di Tengah Isu Tarik Ulur Jatah Kursi Menteri

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menemui pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Hasil quick count atau hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan Prabowo-Gibran unggul satu putaran.

Dalam pelaksanaan Kompas Collaboration Forum (KCF) edisi Maret 2024, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, memastikan menteri bidang ekonomi kabinet mendatang akan profesional. Merujuk Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo, sedikitnya terdapat 16 menteri bidang dan dua menteri koordinator yang berkaitan dengan ekonomi.

Baca juga: “Mimpi” Mendorong Ekonomi Mandiri, Prabowo-Gibran Pacu Tiga Mesin Pertumbuhan

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, dari tujuh partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), kontribusi Gerindra untuk kemenangan Prabowo-Gibran mencapai 50,31 persen. Disusul Golkar 23,07 persen, Demokrat 11,59 persen, PAN 9,56 persen, dan PSI 4,71 persen. Sisanya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda memberikan sumbangan di bawah 1 persen.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers seusai Rapat Pleno yang diselenggarakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (10/3/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpandangan, sejumlah pemilu di Indonesia tidak ada yang dimenangi oleh parpol tunggal, selalu bersama koalisi atau kerja sama. Ini tidak hanya memengaruhi konstelasi pemilihan presiden, tetapi juga konfigurasi pemerintahan mendatang.

”Mudah-mudahan (andil parpol dipertimbangkan). Kemenangan ini berkat kita semua (parpol pendukung), kerja-kerja ini tentu perlu diapresiasi. Pengalaman saya, sebelum menyusun, presiden terpilih biasanya meminta masukan dari partai-partai,” tuturnya.

Baca juga: Golkar Berharap Andil Elektoral Dipertimbangkan Saat Pembagian Jatah Menteri

Merujuk survei Litbang Kompas, kata Doli, Partai Golkar memiliki kontribusi yang besar dalam proses kemenangan Prabowo-Gibran. Kontribusi ini menjadi modal awal bagi Golkar untuk kontrak politik dengan Prabowo.