Jokowi-Tony Blair Bahas Investasi Panel Surya UEA ke IKN
Tony Blair Institute akan memfasilitasi pembahasan lebih lanjut kerja sama investasi panel surya dari UEA.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Mereka membahas sejumlah hal seperti alur logistik, penyimpanan karbon, dan digitalisasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rencana investasi panel surya dari Uni Emirat Arab pun turut dibahas pada pertemuan tersebut.
Tony Blair yang juga Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024) sekitar pukul 10.15 WIB. Blair didampingi Regional Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed, Regional Director TBI South East Asia Damian Hickey, Country Director TBI Indonesia Shuhaela Haqim, dan Manajer TBI Indonesia David Batubara.
Adapun Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas.
Saat memberikan keterangan seusai pertemuan, Bahlil menuturkan, ada rencana investasi energi baru terbarukan terkait solar panel dari Uni Emirat Arab di IKN. Selain itu, masih ada investasi terkait penyimpanan karbon (carbon storage) dan beberapa alur logistik di IKN. ”Detailnya kami lagi susun,” ujar Bahlil.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada wartawan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Executive Chairman Tony Blair Institute Tony Blair, Kamis (18/4/2024).
Kerja sama investasi panel surya dari UEA ini akan dibahas lebih lanjut dengan fasilitasi Tony Blair Institute. Salah satu BUMN, yakni PT PLN (Persero), diperkirakan akan bekerja sama terkait kerja sama investasi panel surya berkapasitas 1,2 gigawatt tersebut.
Menurut Bahlil minat ini akan segera ditindaklanjuti. Kontrak diharapkan dapat ditandatangani tahun ini atau setidaknya bisa diselesaikan Otorita IKN.
Pembahasan antara Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mencakup rencana pemanfaatan penyimpanan karbon di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru. Hal ini akan dikelola untuk memberi insentif bagi industri yang masuk Indonesia.
Pembahasan antara Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mencakup rencana pemanfaatan penyimpanan karbon di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru. Hal ini akan dikelola untuk memberi insentif bagi industri yang masuk Indonesia.
”Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” kata Bahlil.
Sehubungan hal itu disepakati supaya dibentuk tim kecil untuk mempercepat realisasi investasi tersebut.
Digitalisasi
Anas menuturkan, transformasi digital pun akan terus dipercepat. Tony di dalam pertemuan meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali melalui program digitalisasi,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas memberikan keterangan kepada wartawan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Executive Chairman Tony Blair Institute Tony Blair, Kamis (18/4/2024).
Presiden Jokowi pun sudah mengarahkan supaya layanan digital diintegrasikan melalui portal nasional. Hal itu diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
”Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27.000 aplikasi. Dan, setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi, yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat,” kata Anas.
Sampai saat ini, lanjutnya, sudah dilakukan 260 kali rapat untuk mendorong integrasi berbagai layanan digital yang sudah dibuat berbagai kementerian/lembaga secara sendiri-sendiri.
Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi, yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat.
Presiden Joko Widodo menerima Tony Blair, mantan PM Inggris yang juga Executive Chairman Tony Blair Institute, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Investasi sektor energi baru terbarukan sampai transformasi digital dibahas.
”Khusus Digital ID saja kita memerlukan 36 kali rapat karena kewenangan IKD (Identitas Kependudukan Digital) ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tapi identitas digital dasar itu ada di Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” ujar Anas.
Diskusi mencari solusi pun perlu proses panjang. ”Alhamdullilah, kita sudah selesaikan ini semua sehingga govtech Indonesia telah melakukan proses 300 perekrutan talenta digital. Dan, ini akan melompat ke penyelesaian sistem portal nasional yang dikerjakan Kominfo, Kemendagri, BSSN, Bappenas, dan kami dari Kementerian PAN RB untuk mengintegrasikan portal lainnya,” tutur Anas.
Tim dari Tony Blair Institute (TBI) meminta INA Digital sebagai govtech Indonesia segera diluncurkan. Kemudian, TBI akan membantu integrasi berbagai sistem layanan.