Pemerintah Siap Bentuk Satgas Terpadu Berantas Judi Daring

Menkominfo Budi Arie menyampaikan, sebanyak empat orang bunuh diri akibat judi daring sehingga negara harus serius.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kedua dari kanan, berbatik hijau), dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri, berkemeja putih) seusai mengikuti rapat tertutup terkait judi daring di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Setelah selama ini kementerian dan lembaga bekerja sendiri-sendiri, pemerintah berencana memberantas judi daring secara lebih holistik. Semua instansi, melalui satuan tugas terpadu yang akan dibentuk, harus bekerja sama untuk menuntaskan pemberantasan judi daring tersebut.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup khusus membahas judi daring ini di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Rapat dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Berikutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung St Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Baca juga: Lawan Judi ”Online”, Presiden Jokowi Gelar Rapat Khusus Terkait Judi Daring

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup terkait judi daring, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Seusai rapat yang berlangsung pukul 14.00-15.10 WIB, Budi Arie menjelaskan, pemerintah akan membentuk satuan tugas terpadu untuk memberantas judi daring. ”Ini lebih ke kementerian/lembaga, nanti, semuanya, holistik,” ujar Budi Arie kepada wartawan.

Selama ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memblokir situs judi daring. Namun, aliran uang judi daring terus mengalir.

Baca juga: Ekosistem Judi Daring Menggempur Kita

Otoritas Jasa Keuangan bisa memblokir, tetapi tidak bisa membuka atau membekukan rekening. Hal itu mesti dilakukan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, satuan tugas diharapkan dapat memberantas judi daring secara holistik dan komprehensif.

Budi Arie menuturkan, perputaran uang judi daring di Indonesia sepanjang 2023—menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)—sekitar Rp 327 triliun. Omzet sebesar ini dinilainya sangat merugikan rakyat kecil.

”Tahun ini saja saya sampaikan di awal rapat tadi, empat orang bunuh diri akibat judi online. Kita, negara ini, harus seriuslah,” ujarnya.

Baca juga: Korban Kolateral Judi ”Online”

Untuk memberantas judi daring dan menangkap bandarnya, lanjut Budi, Satgas akan disusun beranggotakan aparat penegak hukum, Kementerian Kominfo, OJK, PPATK, dan lainnya. Adapun koordinatornya diperkirakan Menko Polhukam.

Tahun ini saja saya sampaikan di awal rapat tadi, empat orang bunuh diri akibat judi ’online’. Kita, negara ini, harus seriuslah.

”Lihat aja seminggu lagi akan ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Kalau perlu, ditangkap aja bandarnya, ya,” seloroh Budi Arie.

KOMPAS/NINA SUSILO

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup terkait judi daring, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Efektivitas pemblokiran

Adapun Mahendra menuturkan, sejak akhir tahun 2023 sampai Maret 2024 sudah 5.000 rekening terkait judi daring yang diblokir. Upaya memblokir situs dan rekening yang dilakukan Kominfo dan OJK dinilainya bukan berarti tidak efektif.

”Namun, kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu lapisan dari berbagai lapisan yang ada di dalam proses aktivitas judi online ini. Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, di lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank,” ujar Mahendra.

Baca juga: Memberantas Judi Daring

Ada yang perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank, termasuk apabila dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Lapisan berikutnya ini juga harus diselesaikan sehingga tak ada ruang kosong yang terus terjadi.

”Bukan berarti sekarang yang dilakukan itu efektif atau tidak, tetapi setelah itu apalagi? Karena, kan, persoalan dasarnya kita lihat sendiri belum terselesaikan menyeluruh,” tutur Mahendra.

TIM KOMPAS

Suasana kasino Hotel Holiday Palace Sihanoukville, Kamboja, awal Desember 2023.

Satgas akan mempertajam koordinasi dan langkah-langkah pemberantasan judi daring. Apalagi, seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme sehari sebelumnya, kripto digunakan dalam kejahatan tersebut. Hal serupa terjadi di judi daring.

Baca juga: Presiden: Indikasi Pencucian Uang melalui Aset Kripto Rp 139 Triliun

Seringkali, judi daring pun bersifat dinamis. ”Jadi, orang tutup (situs judi daring) di sini, muncul (situs) pakai nama lain,” ujar Budi Arie.

Pusat pengelola judi daring Indonesia di negara seperti di Kamboja juga akan ditelusuri. ”Kamboja itu 90 orang di sana. Dan, saya sampaikan enggak ada penerbangan langsung Jakarta-Phnom Penh. Lewat Thailand. Bilangnya mau piknik," ujar Budi.

Selain itu, Mahendra menengarai modus judi daring pun terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman, termasuk penanganan dari para penegak hukum, juga harus lebih komprehensif.