Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Prabowo Subianto meminta kepada pendukungnya untuk tidak menggelar aksi apa pun di tempat-tempat lain dan di jalanan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menemui pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden peraih suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024 menurut Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto, meminta kepada 96,2 juta pendukungnya untuk tidak melakukan aksi apa pun di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sebab, menjaga kesejukan demokrasi dan menjaga persatuan serta keutuhan antarseluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang utama.

”Saya, Prabowo Subianto, meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran, untuk tidak melakukan aksi apa pun di depan gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Prabowo dalam keterangan video yang diunggah pada laman media sosial Instagram Partai Gerindra, Jumat (19/4/2024).

Selain melarang aksi di depan gedung MK, Prabowo juga meminta kepada pendukungnya untuk tidak menggelar aksi apa pun di tempat-tempat lainnya dan di jalanan. Menurut dia, hal ini diperlukan supaya dapat memberikan kesejukan demokrasi, menjaga persatuan serta keutuhan bangsa, dan menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Hasil Pemilu 2024: Prabowo Presiden Terpilih, PDI-P Suara Terbanyak

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, bersama pimpinan Koalisi Indonesia Maju menggelar jumpa pers usai keputusan KPU soal rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

”Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, kearifan, dan kesejukan, maka Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa,” tutur Prabowo.

Baca juga: Terobosan Hakim Konstitusi Pulihkan Kepercayaan terhadap MK

Prabowo juga menjelaskan, pasangan Prabowo-Gibran yang meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024 dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak.

Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, kearifan, dan kesejukan, maka Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa.

Prabowo juga membantah tuduhan bahwa ada penggunaan bantuan sosial dan pengerahan aparat penegak hukum untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Menurut ia, tuduhan tersebut kejam dan tak mendasar.

Baca juga: Jokowi Pakai ”Dompet Khusus” untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang Pemilu

Atas tuduhan tersebut, para pendukungnya banyak yang merasa terganggu. Walau demikian, Prabowo meminta kepada para pendukungnya untuk tidak terpancing terhadap hal tersebut.

”Kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk selalu waspada dan hati-hati. Terutama agar tidak terpancing dan tidak dapat diprovokasi oleh apa pun. Apalagi, pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tenteram,” ucap Prabowo.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasasa lobi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Sebelumnya, rencana aksi damai di depan Gedung MK disampaikan Komandan Golf Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti. Aksi yang akan digelar di depan gedung MK pada Jumat (19/4/2024) itu untuk menepis tuduhan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 karena penyalahgunaan bansos oleh pemerintah.

Aksi tersebut diprediksi akan dihadiri kurang lebih 100.000 pemilih dan pendukung Prabowo-Gibran. Secara bersamaan, pihaknya juga akan mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan oleh relawan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: ”Amicus Curiae” Wujud Atensi Masyarakat Cermati Perkara Pilpres 2024

Kompas telah berupaya menghubungi Haris untuk meminta tanggapan terkait rencana aksi damai yang akan dilakukan pada Jumat (19/4/2024) tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, Haris belum memberikan tanggapan baik melalui telepon maupun pesan singkat.

Baca juga: Hasil Akhir Pilpres Segera Diputus Delapan Hakim MK

Secara terpisah, Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, mengatakan, menjelang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada 22 April mendatang, MK memperketat penjagaan dan pengamanan di area gedung. Pihak kepolisian juga telah menjaga area luar gedung MK.

”Kalau di MK dan di seputaran gedung MK tentu penebalan-penebalan ada, tapi kalau di luar sana, saya tidak tahu persis jumlahnya karena itu otoritasnya kepolisian. Kita belum terinformasi,” tutur Fajar.