Prabowo Utamakan Kompetensi dalam Tentukan Alokasi Jumlah Menteri
Pemilihan menteri yang kompeten jadi faktor terpenting untuk memenuhi kebutuhan sesuai agenda dan prioritas pembangunan.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU, NIKOLAUS HARBOWO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Calon presiden peraih suara terbanyak pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto, disebut akan menjadikan prinsip kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam memilih menteri. Meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial untuk diperhatikan guna memastikan janji kampanye bakal terpenuhi.
Enam bulan sebelum memulai pemerintahan, Prabowo masih merumuskan komposisi kabinet yang bakal dia pimpin. Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Prabowo biasanya berfokus pada aspek kompetensi dalam memilih orang yang akan bekerja sama dengan dirinya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Apalagi, dalam konteks posisinya sebagai presiden, pemilihan tokoh yang kompeten menjadi faktor terpenting untuk memenuhi kebutuhan sesuai agenda dan prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan. ”Kompetensi adalah yang utama,” kata Dahnil saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (18/4/2024).
Meski soal kompetensi menjadi prioritas, politisi Partai Gerindra itu tidak memungkiri bahwa penentuan tokoh dan penentuan alokasi jumlah menteri perlu dilakukan dalam konteks pembagian kekuasaan. Itu merupakan hal yang wajar dilakukan dalam pembentukan pemerintahan baru.
”Fondasi dasarnya adalah kompetensi, salah satu jalannya dalam politik, tentu power sharing (pembagian kekuasaan), hal yang mafhum dalam demokrasi,” ujar Dahnil.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu tidak membantah adanya keinginan dari sejumlah partai politik (parpol) pengusung agar Prabowo mengutamakan kontribusi parpol dalam perolehan suara di pilpres. Namun, TKN memiliki mekanisme tersendiri untuk mengevaluasi kerja setiap parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Adapun keputusan final akan ditetapkan Prabowo. ”Semuanya kembali ke Pak Prabowo. Beliau paling tahu. Tim juga punya evaluasi kinerja suksesi pilpres kemarin,” ungkap Dahnil.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan keberatan jika pengalokasian jumlah menteri didasarkan pada perolehan suara partai. Sebab, peran setiap parpol dalam hal tersebut tak bisa diukur secara pasti.
Alih-alih menghitung kontribusi mereka, rekomendasi nama dari pimpinan parpol akan lebih diperhitungkan karena indikator untuk menyetujui atau menolaknya akan lebih jelas.
”Yang akan kami perhitungkan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau yang diusulkan,” kata Ahmad Muzani (Kompas, 19/4/2024).
Sebelumnya, terjadi silang pendapat di antara parpol anggota KIM mengenai dasar penetapan alokasi kursi menteri di kabinet 2024-2029. Adapun KIM antara lain terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu, ada pula Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Garuda.
Partai Golkar, misalnya, mengusulkan agar penentuan jumlah menteri yang akan didapatkan ditentukan sesuai dengan kontribusi dalam perolehan suara Prabowo-Gibran. Golkar sempat mewacanakan untuk meminta lima menteri karena memenangi perolehan suara pada 15 provinsi dari total 38 provinsi.
Kader terbaik
Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Prabowo telah meminta kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono agar mempersiapkan kader terbaik dari parpol tersebut untuk masuk kabinet.
Meski mengaku tak mengetahui jumlah tokoh yang diminta, Herzaky mengatakan, sosok yang disiapkan Demokrat merupakan kader terbaik yang memiliki loyalitas terhadap partai serta kompetensi dan kredibilitas pada bidang yang akan ditugaskan.
”Ada tentunya kriteria yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) terkait kader Demokrat. Tapi, bagaimanapun, intinya bisa memberikan yang terbaik untuk kabinet,” ujar Herzaky.
Terkait dengan kemungkinan kubu lawan politik Prabowo-Gibran masuk ke kabinet, menurut Herzaky, itu hal yang baik. Sama halnya dengan Prabowo, Demokrat pun menginginkan semua tokoh bangsa bersatu. Persatuan dibutuhkan karena membangun bangsa bukan perkara mudah.
Ada tentunya kriteria yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) terkait kader Demokrat. Tapi, bagaimanapun, intinya bisa memberikan yang terbaik untuk kabinet.
Kendati demikian, ia menegaskan, hal itu bukan berarti Demokrat menginginkan tidak adanya parpol yang berperan sebagai oposisi. Bagaimanapun oposisi dibutuhkan pemerintah. ”Kami merangkul. Namun, kalau ada oposisi, tetap bagus, karena bagaimanapun kita butuh teman, baik di dalam maupun di luar,” kata Herzaky.