Pascaputusan MK, Parpol Koalisi Perubahan Belum Tentukan Sikap
PKB, Partai Nasdem, dan PKS belum menentukan sikap akan bergabung dengan Prabowo-Gibran di pemerintahan atau tidak.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tiga partai politik pengusung calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan belum menentukan sikap. Mereka masih berdiskusi apakah akan berada di luar atau bergabung dengan pemerintahan capres-cawapres peraih suara terbanyak di Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga partai dimaksud adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (22/4/2024) malam, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB, mengatakan, PKB telah rapat untuk menampung seluruh pandangan menyangkut langkah PKB ke depan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan kemenangan Prabowo-Gibran.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Pada rapat tertutup tersebut terjadi berbagai macam pandangan yang berbeda-beda dan dinamis. ”Kami tadi menyimpulkan bahwa ini dalam proses. Kita yang penting menyimpulkan bahwa kita berkomitmen terus memperjuangkan perubahan,” kata Muhaimin.
Ia mengatakan, diskusi terkait apakah PKB akan ada di dalam atau luar pemerintahan masih berlanjut. Pembicaraan dengan Dewan Syura PKB akan dilanjutkan sampai lusa. Karena itu, PKB masih terus menampung seluruh pemikiran, pertimbangan, dan berbagai perkembangan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal.
Saat konferensi pers di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Surya mengingatkan bahwa perjuangan untuk membangun negeri ini tidak boleh berhenti.
Saat ditanya apakah Nasdem merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Surya tidak menjawab secara pasti. Ia justru bertanya balik, apakah ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan. Nasdem akan mempertimbangkan usulan lain yang lebih baik bagi Nasdem.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, PKS akan rapat untuk membahas apakah akan ada di luar atau bergabung ke pemerintahan. Secara pribadi, Mardani menyarankan agar PKS berada di luar pemerintahan. Sebab, program dan kampanye PKS saat Pilpres 2024 berbeda dengan kubu Prabowo-Gibran. ”Landasan dan asumsinya juga beda,” kata Mardani.
Selain itu, lanjut dia, diperlukan kontrol terhadap pemerintah. Sebab, kekuasaan cenderung korup.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, persoalan PKS akan di luar atau di dalam pemerintahan akan diputuskan oleh pimpinan partai.
”Yang jelas, pascaputusan MK, PKS siap menjalin komunikasi dengan semua pihak,” kata Mabruri.
PKS masih perlu melihat dinamika politik yang terjadi sepekan ke depan untuk mengambil sikap. Ia menegaskan, bagi PKS, berada di luar atau di dalam pemerintahan sama terhormatnya.