Perputaran uang judi daring tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun. Dan, pada bulan pertama 2024, nilainya Rp 100 triliun.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meyakini kunci pengungkapan judi daring adalah dengan membuka 5.000 rekening mencurigakan yang telah teridentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Rekening mencurigakan tersebut menunjukkan anomali berupa frekuensi transaksi besar tetapi dengan nilai transaksi kecil.
Jika rekening itu bisa dibuka, jaringan pengelola judi daring diklaim akan terlihat. Dengan demikian, penegakan hukum akan lebih mudah dijalankan.
”Keinginan kita adalah bandarnya yang kena,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi dengan beberapa pimpinan kementerian dan lembaga di Jakarta, Rabu (23/4/2024).
Saat ini, 5.000 rekening tersebut telah dibekukan. Namun, Hadi menolak menyebutkan jumlah total uang yang ada dalam rekening tersebut.
Menurut Hadi, sejak 2017 sampai 2024, pengguna judi daring meningkat secara signifikan. Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta orang di Indonesia yang bermain judi daring. Sekitar 80 persen di antaranya bermain judi dengan nilai di bawah Rp 100.000.
”Perputaran uang (judi daring) di tahun 2023 itu mencapai Rp 327 triliun. Itu angka agregat ya. Uang keluar masuk. Bulan pertama tahun 2024 saja tercatat Rp 100 triliun. Luar biasa, ujar Hadi.
Di sisi lain, papar Hadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 30 Desember 2023 telah menindak dan menutup 805.923 konten judi daring. Kebanyakan peladen dari situs judi daring tersebut berada di luar negeri.
Perputaran uang (judi daring) di tahun 2023 itu mencapai Rp 327 triliun. Itu angka agregat, ya. Uang keluar masuk. Bulan pertama tahun 2024 saja tercatat Rp 100 triliun. Luar biasa.
Di sisi lain, Hadi mengakui pemberantasan judi daring tidak mudah karena pengelola judi daring berada di luar negeri, meski masih berada di kawasan ASEAN. Berbeda dengan Indonesia, di beberapa negara ASEAN, judi merupakan kegiatan legal.
Sehubungan hal itu, Kementerian Luar Negeri berencana memperluas nota kesepahaman dengan beberapa negara ASEAN lain di bidang kejahatan teknologi informasi. Saat ini, kerja sama dengan bentuk nota kesepahaman baru di bidang tindak pidana perdagangan orang.
”Walaupun (nilai) judi online di bawah Rp 100.000, dampak ikutannya yang membahayakan,” terang Hadi.
Pembukaan 5.000 rekening mencurigakan yang diduga terkait kegiatan ilegal tersebut merupakan salah satu target satuan tugas pemberantasan judi online atau daring yang akan dibentuk pemerintah. Pembentukan satuan tugas yang anggotanya lintas kementerian/lembaga tersebut merupakan tindak lanjut perintah dari Presiden Joko Widodo untuk segera memberantas judi daring.
”Judi online sudah meresahkan masyarakat karena dampaknya kepada masyarakat, terutama pada generasi penerus, mulai tingkat SMP, SMA, bahkan SD," kata Hadi.
Judi daring ditengarai semakin berkembang. Dari sisi metode, jika pada 2015 judi daring menggunakan mekanisme kredit, kemudian dilakukan secara tunai, kini judi daring sudah menggunakan tautan otomatis.
Jenis judi daring yang paling diminati adalah dengan slot. ”(Hal ini) Karena lebih mudah dilakukan di mana saja. Sambil duduk, kapan saja, bisa judi online,” ujar Hadi.
Secara terpisah, pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, berpandangan, tantangan pemberantasan judi daring pertama-tama adalah karena ruang digital yang tidak dibatasi oleh sekat atau batas negara (stateless). Dengan kondisi tersebut, pengguna atau pelaku judi daring juga bersifat anonim.
”Negara menjadi sulit ikut campur untuk mengintervensi ruang digital, bahkan ketika terjadi perbuatan melawan hukum. Regulasi yang bersifat parsial tidak efektif untuk membatasi terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut,” kata Khairul.
Itulah sebabnya, lanjut Khairul, tindakan pemerintah berupa penutupan situs judi daring tidak akan efektif. Sebab, ketika satu situs ditutup, akan mudah dibuat situs lain dengan jumlah yang lebih banyak.
Khairul meragukan pembentukan satgas oleh pemerintah. Sebab, pembentukan satgas—sebagaimana pernah beberapa kali dilakukan untuk hal atau bidang lain, semisal satgas saber pungli—tidak pernah efektif. Meski demikian, dia mengapresiasi upaya pemerintah yang berupaya memberantas judi daring.
Khairul berharap satgas tersebut nantinya bertindak taktis sesuai skala prioritas. Sebab, dalam memberantas judi daring, banyak hal yang harus diperbaiki. Selain itu, satgas juga mesti menggencarkan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya jika terjerat judi daring.