Otorita IKN Akui Masih Ada 2.086 Hektar Lahan di IKN yang Bermasalah

Masih ada lahan yang didiami warga di IKN. Beberapa skema pun disiapkan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kanan) meninggalkan Istana Merdeka seusai rapat terkait pembangunan IKN, Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa lokasi lahan di Ibu Kota Nusantara masih perlu dibebaskan sebelum pembangunan berlanjut. Beberapa opsi skema, baik ganti untung maupun pembangunan dan penataan, disiapkan.

Hal ini dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Rabu (24/4/2024) sore, di Istana Merdeka. Rapat ini juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono.

Baca juga: Bersatu dalam Harmoni di Tanah Sepaku

Dalam rapat yang berlangsung sekitar satu jam itu, menurut Agus, dibahas percepatan, terutama pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. ”Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Jadi, ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya,” katanya kepada wartawan seusai rapat.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono

Humanis

Dari luasan tersebut, seluas 2,75 hektar atau 22 bidang tanah terdapat di lokasi pengendali banjir Sepaku dan 44,6 hektar atau 48 bidang tanah terdapat di lokasi pembangunan jalan tol segmen 6A dan 6B.

Beberapa mekanisme penyelesaian disiapkan, termasuk antisipasi dampak sosial kemasyarakatan yang bisa terjadi.

Presiden Jokowi, menurut Bambang, meminta supaya penataan kawasan dilakukan secara humanis. OIKN pun banyak berdialog dengan masyarakat di masa Ramadhan dan Lebaran. "Intinya Bapak Presiden ingin agar semuanya diselesaikan dengan baik,” katanya.

”Jadi, akan kita lihat case by case. Pada intinya kita ingin semua dalam posisi diuntungkan. ”

Oleh karena itu, tidak semua warga dipindahkan. Ada yang dilakukan penataan kawasan saja. Seperti di Pasar Sepaku, akan dibangun pasar tradisional, tetapi modern, yang membuat semua orang nyaman. Selain itu, ada juga pembangunan desa yang bercirikan kawasan adat dan masyarakat bisa tetap di lokasinya.

”Jadi akan kita lihat case by case. Pada intinya kita ingin semua dalam posisi diuntungkan,” tambah Bambang.

KOMPAS/NINA SUSILO

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memberikan keterangan seusai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (24/4/2024).

Kendati demikian, ada pula opsi ganti rugi yang disebutnya sebagai ganti untung.

Agus menambahkan, secara umum pembangunan IKN terus berproses. Kementerian ATR/BPN juga mendukung penuh sepanjang sudah jelas statusnya.

Nusantara Expo

”Intinya Nusantara Expo ini adalah memberikan kepada masyarakat tentang visi dan misi IKN ke depan seperti apa, teknologi ke depan yang akan digunakan di IKN seperti apa, dan nantinya akan ada beberapa bangunan yang sifatnya tidak permanen. ”

Selain membahas penyelesaian lahan yang masih belum dibebaskan, Bambang mengatakan dibicarakan juga rencana penyelenggaraan Nusantara Expo dari bulan Agustus 2024 hingga Februari 2025. ”Intinya Nusantara Expo ini adalah memberikan kepada masyarakat tentang visi dan misi IKN ke depan seperti apa, teknologi ke depan yang akan digunakan di IKN seperti apa, dan nantinya akan ada beberapa bangunan yang sifatnya tidak permanen,” ujarnya.

Baca juga: Kemudahan Berinvestasi di IKN

”Itulah yang akan jadi showcase, showcase dari teknologi, showcase seni dan budaya, kemudian bagaimana nanti transformasi untuk bekerja dan hidup di IKN, semua akan disuguhkan sehingga masyarakat nanti akan mendapat pencerahan tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya dalam rangka Nusantara 2045 nanti,” tutur Bambang.

Selain itu, OIKN juga akan roadshow bersama para property developer yang akan groundbreaking di IKN untuk mulai memasarkan. Beberapa pembangunan institusi pendidikan juga segera dimulai. Institusi yang segera masuk antara lain Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, Stanford University yang akan bekerja sama dengan Bakrie University untuk membangun pusat riset, serta kampus asal Malaysia.