Wapres Minta Faktor Penghambat Penurunan Tengkes Ditemukan
Memasuki masa transisi, program penurunan tengkes harus tetap terjaga. Jika tak tercapai, jadi target pemerintah baru.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Meskipun telah ditetapkan menjadi prioritas utama agenda pembangunan nasional, upaya percepatan penurunan stunting atau tengkes masih mengalami perlambatan dalam dua tahun terakhir. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar indikator yang menjadi penghambat percepatan penurunan prevalensi tengkes ini segera ditemukan.
”Saya minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini agar diidentifikasi dan dinavigasi,” ujar Wapres Amin ketika memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional Bangga Kencana yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Auditorium BKKBN, Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian.
Wapres menegaskan, tengkes akan memengaruhi daya saing bangsa yang bertumpu pada mutu sumber daya manusia. Pencegahan tengkes harus dilakukan sejak dini di tingkat keluarga dengan pemenuhan gizi bagi setiap anggota rumah tangga. ASI eksklusif harus diberikan bagi bayi usia 0–6 bulan, akses sanitasi dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengasuhan yang layak.
Saya minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini agar diidentifikasi dan dinavigasi.
”Keluarga juga harus lebih proaktif untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, seperti pemeriksaan ibu hamil secara rutin, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang bagi anak-anak secara berkala,” ujar Wapres.
Keluarga juga harus lebih proaktif untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, seperti pemeriksaan ibu hamil secara rutin, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang bagi anak-anak secara berkala.
stunting
stunting
Memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini, Wapres mengingatkan agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun daerah harus tetap terjaga. Setiap pihak diajak menjaga dan memperkuat kerja sama, sinergi, dan kolaborasi, menuju Indonesia bebas stunting.
Prioritas pemerintah berikutnya
Pada rakernas yang diikuti 3.317 peserta tersebut, Wapres mengingatkan bahwa target prevalensi stunting 14 persen yang ada pada RPJMN 2020-2024 akan segera dievaluasi. ”Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya,” tutur Wapres.
Pendekatan keluarga berisiko stunting yang merupakan intervensi hulu, pendekatan multisektor dan multipihak atau pendekatan pentahelix, serta pendekatan intervensi gizi terpadu secara spesifik dan sensitif.
Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi berbagai langkah penanganan stunting dan akan berfokus pada tiga pendekatan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran dan wilayah yang lebih berdampak.
”Pendekatan keluarga berisiko stunting yang merupakan intervensi hulu, pendekatan multisektor dan multipihak atau pendekatan pentahelix, serta pendekatan intervensi gizi terpadu secara spesifik dan sensitif,” ujar Hasto.
Dari tahun ke tahun, angka tengkes ditegaskan mengalami penurunan yang signifikan. Hasto mencontohkan bahwa angka tengkes pada 2021 turun 2.8 persen dalam setahun. ”Kami juga menyadari bahwa kemarin dari SKI (Survei Kesehatan Indonesia), penurunan (tengkes) belum siginifikan, sangat kecil,” ujarnya.