Tanpa Oposisi, Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Prabowo Bisa Berjalan Mulus

Prabowo seharusnya biarkan parpol tetap berada di luar pemerintahan agar mekanisme ”checks and balances” terbangun.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat pertanyaan jurnalis setelah menerima surat penetapan sebagai presiden dan wakil presiden dari Komisi Pemilihan Umum pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Keinginan Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua rival politik pada Pemilihan Presiden 2024 dinilai dapat menjadi pertanda bahaya demokrasi ke depan. Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan ditopang oleh mayoritas anggota DPR yang dapat membuat segala rencana kebijakan pemerintah berjalan mulus. Semestinya, partai politik yang menjadi lawan dari kubu Prabowo-Gibran tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi pihak yang dapat menjalankan fungsi legislatif di DPR.

Sebelumnya, Partai Nasdem menyatakan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang langsung disampaikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh seusai bertemu Prabowo di kediamannya di Jakarta, Kamis (25/4/2024). Di Pilpres 2024, Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan raihan suara Nasdem di Pemilu 2024, partai tersebut berpotensi menguasai 69 kursi DPR periode 2024-2029. Sementara Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), berpotensi menguasai 280 kursi DPR. Dengan demikian, jika diakumulasi total berjumlah 349 kursi DPR atau 60,17 persen dari semua kursi DPR sebanyak 580 kursi.

Demikian pula Partai Kebangkitan Bangsa secara terbuka menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan menitipkan delapan program perubahan. Meski demikian, pembicaraan jatah kursi menteri yang akan diperoleh PKB dari hasil dukungan tersebut belum diputuskan. Sebab, masih ada waktu enam bulan bagi Prabowo-Gibran untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Gibran Menguasai Parlemen

Penguasaan kursi di DPR bisa lebih dominan jika bentuk dukungan dari PKB berarti pula bergabungnya partai tersebut dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. PKB berpotensi menguasai 68 kursi DPR. Bentuk dukungan partai itu telah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat bertemu Prabowo pada Rabu (24/42024).

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor,

Biarkan partai di luar pemerintahan

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, saat dihubungi Jumat (26/4/2024), mengatakan, keinginan Prabowo untuk merangkul semua rival politiknya itu karena ingin membuat kekuatan politik di parlemen menjadi mayoritas mendukung pemerintah. Padahal, akan lebih baik, jika Prabowo membiarkan partai-partai politik pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tetap berada di luar pemerintahan.

Dengan demikian, mekanisme checks and balances bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terbangun dan pemerintahan akan berjalan efektif. Sebab, sebelumnya mekanisme kontrol tidak terlihat sepanjang dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hampir semua parpol di parlemen menjadi bagian dari pemerintah.

”Kekuatan demokrasi akan berjalan baik jika ada kontrol di luar pemerintahan dan mengawasi presiden. Jadi oposisi juga bukan yang harus menang. Setidaknya, setiap kebijakan ataupun keinginan presiden tidak mudah terwujud. ”

”Kekuatan demokrasi akan berjalan baik jika ada kontrol di luar pemerintahan dan mengawasi presiden. Jadi, oposisi juga bukan yang harus menang. Setidaknya, setiap kebijakan ataupun keinginan presiden tidak mudah terwujud,” kata Firman.

Firman memprediksi, kemungkinan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PKS yang akan berada di luar pemerintahan. Sebab, kedua partai tersebut juga belum dikunjungi oleh Prabowo setelah resmi ditetapkan sebagai calon presiden terpilih. PDI-P dan PKS tidak mudah diajak untuk berkoalisi untuk mendukung pemerintah selanjutnya.

”Kedua partai ini juga berpengalaman dalam menjadi oposisi atau di luar pemerintahan. Keduanya cenderung punya kekuatan di basis ideologis dan konsistensi. Di tambah, PDI-P punya catatan hitam dengan trah keluarga Jokowi yang ada di kubu Prabowo,” tambah Firman.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh saling berangkulan setelah menggelar konferensi pers setelah pertemuan mereka di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Tak punya pengalaman oposisi

Adapun Nasdem dan PKB, lanjut Firman, sudah diduga dari awal akan merapat ke kubu Prabowo-Gibran. Nasdem dan PKB juga tidak mempunyai pengalaman menjadi oposisi. Bahkan, Firman menduga partai bergabung ke kubu Prabowo-Gibran untuk mengamankan posisinya atau menghindari kasus hukum.

”Padahal, secara empirik, negara yang makmur, solid, sejahtera itu adalah negara-negara katakanlah, demokrasi yang berjalan dengan baik. Artinya, oposisi di sana itu dihormati,” kata Firman.

”Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusung Prabowo-Gibran pasti membutuhkan partai politik lainnya untuk memperkuat dukungan di parlemen. Dengan bergabungnya satu atau dua partai pasti akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo-Gibran di parlemen.

Pengajar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusung Prabowo-Gibran pasti membutuhkan partai politik lainnya untuk memperkuat dukungan di parlemen. Dengan bergabungnya satu atau dua partai pasti akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo-Gibran di parlemen.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Suasana sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran, PKB Serahkan Delapan Program Perubahan

Kini hanya PDI-P dan PKS yang punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan. Kedua partai tersebut tidak punya masalah jika mengambil pilihan berada luar pemerintahan. Namun, langkah kedua partai tersebut juga patut ditunggu ke depan. Sebab, saat ini publik belum mengetahui apakah dua partai ini akan mempertimbangkan masuk dalam pemerintahan atau tidak.

”Hal yang juga perlu dicermati adalah bagaimana kita tetap memperkuat kekritisan publik yang direpresentasikan oleh kekuatan partai politik di parlemen. Jangan mengabaikan check and balances kekuasaan di sebuah negara yang demokratis. Ini yang perlu diperbincangkan secara serius oleh publik,” katanya.