Enam Bulan Sebelum "Legacy" Jokowi-Ma'ruf Amin Berakhir

Sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Amin tak banyak. Apa yang bisa dilakukan? Terwujudkah "legacy"-nya?

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Cawapres Nomor Urut 01, KH Ma'ruf Amin (kiri), Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo (tengah) dan Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto sebelum dimulainya Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Kkm

Kurang dari enam bulan, masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera berakhir. Banyak yang sudah dikerjakan tetapi masih banyak target yang masih belum rampung dan harus segera diselesaikan. Namun, optimisme mewujudkan Indonesia Maju sebagai legacy Presiden Jokowi akan tetap terjaga dan akan dicapai.

Saat pelantikan sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya di periode 2019-2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakartbba, Minggu (20/10/2019), Jokowi menyampaikan lima program kerja prioritas. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Terakhir, transformasi ekonomi. Itulah yang sering disebut legacy Presiden Jokowi.

Sejauh mana hal-hal itu sudah tercapai? Untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), Kartu Indonesia Pintar masih menjadi andalan, selain membentuk balai-balai latihan kerja. Namun, Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza menilai peningkatan kualitas SDM Indonesia masih stagnan (Kompas, 13 Januari 2023). Salah satu indikator adalah masih tingginya (68 persen) masyarakat yang tak mampu mengonsumsi makanan bergizi. Human capital index Indonesia di 2020 juga masih 0,54 persen, yang berarti produktivitas dari setiap anak yang lahir hanya mencapai 54 persen dari kapasitas idealnya.

Indikator lain adalah kualitas pendidikan dari skor PISA (Programme for International Student Assessment). Pada 2018, skor Pisa Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca di bawah 400. Skor PISA Indonesia pada 2022 yang diumumkan 5 Desember 2023 menunjukkan skor matematika masih di angka 379, sains 398, dan membaca 371. Angka-angka ini turun ketimbang 2018.

Baca juga: Skor Pisa 2022 Indonesia Turun

Di sisi lain, angka tengkes atau kekurangan gizi kronis yang menyebabkan kekerdilan (stunting) masih tinggi kendati ada penurunan. Presiden Jokowi sendiri menargetkan penurunan angka tengkes dari 37,6 persen pada 2015 sampai 14 persen pada 2024. Hal itu menyadari pentingnya kualitas SDM untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.

"Jokowi menyampaikan lima program kerja prioritas. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Terakhir, transformasi ekonomi"

ESTER LINCE NAPITUPULU

Pencapaian skor PISA siswa Indonesia Tahun 2018 tetap terpuruk di bawah dari 78 negara. OECD mengaitkan pencapaian akademik yang rendah di bidang literais, sains, dan matematika ini dengan tidak adanya mindset bertumbuh dalami diri siswa yang pending ditumbuhkan guru.

Namun, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2024 di Kabupaten Tangerang, Banten,Rabu (24/4/2024) lalu, Presiden Jokowi mengakui target ini sangat ambisius. Tahun 2023, angka tengkes masih bertengger di 21,5 persen. “Saya hitung-hitung, ternyata juga nggak mudah (mencapai 14 persen tahun 2024). Tapi nggak tahu kalau dalam setahun ini bisa mencapai 14 persen karena (upaya penanggulangan) harus terintegrasi,” tuturnya.

"Lame duck"

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan menilai dengan waktu yang tersisa, agak sulit untuk melakukan gebrakan menaikkan kualitas SDM. Dalam hitungannya, masa kerja Presiden Jokowi-Wapres Amin mungkin hanya sekitar lima bulan. Sebab, 1-20 Oktober akan menjadi periode untuk menyelesaikan masa transisi dan finalisasi serah terima pemerintahan. Waktu tersisa hanya Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September.

“Bisa dikatakan, lima bulan ini, posisi pemerintahan sebenarnya sudah lame duck atau 'bebek lumpuh' Ini nggak terhindarkan karena ada komposisi baru dalam kepartaian, pemenang pemilu. Pemerintahan akan sulit berjalan optimal"

“Bisa dikatakan, lima bulan ini, posisi pemerintahan sebenarnya sudah lame duck atau 'bebek lumpuh' Ini nggak terhindarkan karena ada komposisi baru dalam kepartaian, pemenang pemilu. Pemerintahan akan sulit berjalan optimal. Parpol dan menteri-menteri dari parpol juga lebih fokus mengamankan jabatan di pemerintahan mendatang,” tutur Djohermansyah. "Bebek lumpuh" yang dimaksud adalah kondisi di mana pemimpin yang tak lagi punya pengaruh kuat karena penggantinya di masa mendatang sudah ada.

KOMPAS/NINA SUSILO

Djohermansyah Djohan Presiden Institut Otda (i-Otda)

Namun, ada beberapa program yang bisa dilakukan Presiden Jokowi-Wapres Amin. Untuk agenda birokrasi, misalnya, Djohermansyah mengingatkan ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan yakni menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer paling lambat Desember 2024 seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kalau membenahi birokrasi jadi profesional dan netral, atau revolusi mental, mungkin sudah ngga ada waktu lagi. Tapi, Presiden bisa meninggalkan legacy untuk para honorer ini”

“Kalau membenahi birokrasi jadi profesional dan netral, atau revolusi mental, mungkin sudah nggal ada waktu lagi. Tapi, Presiden bisa meninggalkan legacy untuk para honorer ini,” tambah Djohermansyah.

Terkait infrastruktur, Presiden bisa memastikan program-program diselesaikan, apalagi dibantu menteri yang profesional. Fokus pada pembangunan infrastruktur strategis termasuk menyelesaikan perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak, dinilai akan bisa menjadi kenangan baik Jokowi untuk masyarakat.

"Kendati ada kenaikan gaji PNS di awal tahun ini, dipastikan pendapatan masyarakat tergerus karena ada kenaikan pajak penghasilan serta kenaikan segala jenis barang dan tarif. Hal ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan bisa dilakukan segera"

Adapun di bidang ekonomi, Djohermansyah menilai pemerintah perlu segera mengatasi inflasi dan mengurangi dampak guncangan geopolitik. Sebab, kendati ada kenaikan gaji PNS di awal tahun ini, dipastikan pendapatan masyarakat tergerus karena ada kenaikan pajak penghasilan serta kenaikan segala jenis barang dan tarif. Hal ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan bisa dilakukan segera.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Para aparatur sipil negara mengikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional di Serang, Banten, Senin (17/6/2019).

Revisi UU Pilkada

Dari sisi regulasi, Presiden Jokowi juga bisa mendorong supaya pemilihan kepala daerah yang akan digelar November mendatang tetap berlangsung penuh dan jangan sampai terjadi persoalan seperti saat pemilihan presiden dan wapres lalu. Meski demikian, pola bagi-bagi sembako, gangguan netralitas ASN, dan politik kekerabatan diperkirakan akan tetap marak di Pilkada 2024.

“Sebaiknya, ada revisi Undang-Undang Pilkada, supaya kepala daerah yang istri, anak, ponakan, atau mantunya maju dalam Pilkada – cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian, tidak ada tudingan cawe-cawe”

“Sebaiknya, ada revisi Undang-Undang Pilkada, supaya kepala daerah yang istri, anak, ponakan, atau mantunya maju dalam Pilkada – cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian, tidak ada tudingan cawe-cawe,” tutur Djohermansyah. Namun, tentu harus diperhitungkan waktunya apakah memungkinakn dilakukan revisi UU semnetara waktu berjalan dan tinggal sekitar enam bulan lagi.

Ini sekaligus menjalankan pesan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan putusan perselisihan Pemilu Presiden 2024 lalu, mendorong adanya perbaikan Undang-Undang Pemilu serta penyusunan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk menjaga netralitas kekuasaan eksekutif.

“Ini akan menjadi memori bagi publik bahwa Presiden memiliki niat politik baik. Bahwa revisi UU Pilkada dan pembentukan UU Lembaga Kepresidenan dianggap sebagai kebutuhan, ada urgensi. Ini akan dikenang sebagai legacy yang positif,” tambah Djohermansyah.

“Ini akan menjadi memori bagi publik bahwa Presiden memiliki niat politik baik. Bahwa revisi UU Pilkada dan pembentukan UU Lembaga Kepresidenan dianggap sebagai kebutuhan, ada urgensi. Ini akan dikenang sebagai legacy yang positif”

Transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto sendiri pun dinilai juga akan lebih mulus. Sebab, visi misi yang dibawa Prabowo adalah melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, waktu untuk mempersiapkan pemerintahan baru cukup panjang. “Jadi, bisa saja pemerintahan baru langsung jalan seperti yang diinginkan Presiden Jokowi. Apalagi ini kan didukung Presiden sendiri, tapi Presiden Jokowi perlu langsung meng-address keluhan masyarakat seperti urusan honorer, inflasi, dan pengaturan pilkada,” kata Djohermansyah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pekerja menyelesaikan pembangunan Istana Kepresidenana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (30/10/2023). Perkembangan pembangunan Istana Presiden hingga 19 Oktober 2023 mencapai 32,90 persen. Pada Juli 2024 Gedung Istana, lapangan upacara, dan infrastruktur jalan dalam kawasan IKN ditargetkan selesai dan fungsional 100 persen. KOMPAS/HERU SRI KUMORO 30-10-2023

Jokowi dan "legacy"

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab dengan diplomatis apa yang akan diselesaikan oleh Presiden Jokowi. "Semuanya dalam proses penyelesaian dan penuntasan implementasi program-program. Hingga Oktober, Presiden akan mengerjakannya dengan baik dan berusaha yang terbaik. Hasilnya tentu juga baik," ujarnya, Kamis (26/4/2024) lalu kepada Kompas.

”Kekuasaan ditampilkan dalam karakter tak berjarak. Presiden yang berasal dari orang biasa-biasa saja. Tetapi, Pak Jokowi melanjutkan dan mengajak semua bergerak. Itu artinya Presiden yang berasal dari orang biasa ingin menjadikan Indonesia luar biasa dengan cara yang tak biasa”

Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi, Anak Agung Gede Ngurah pernah menyatakan, pada periode kedua ini, Presiden Jokowi memang tak punya beban setelah fokus menangani pandemi Covid-19. Legacy Presiden akan diselesaikan. ”Fokus Presiden kini bagaimana membuat agenda strategis bisa berjalan efektif dan ter-delivered. Dan itu legacy Presiden untuk Indonesia, kecepatan kemajuan Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Antara Pemimpin Biasa dan Luar Biasa…

Tentang Ibu kota Nusantara (IKN) yang kini terus didorong dan dipacu untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus, Ari menyebutnya merupakan lompatan besar yang diputuskan oleh Presiden Jokowi. ”Bukan hanya meringankan beban Jakarta dan Pulau Jawa, melainkan juga pemerataan pembangunan agar sentra ekonomi tersebar dan ketimpangan antardaerah mengecil. Representasi kemajuan karena konsep pembangunan ibu kota negara akan membuktikan kemampuan dan talenta Indonesia,” ujar Ari.

Ia optimistis Presiden Jokowi bisa menyelesaikan legacy-nya tersebut. ”Dengan visi dan arahan jelas, leadership dan manajemen lapangan berorientasi outcome, dan ter-delivered, saya yakin Presiden bisa selesaikan legacy-nya,” kata Ari.

Dengan pengalaman memimpin 2014 hingga 2024, sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta dua periode menjabat Wali Kota Surakarta, Presiden Jokowi dinilai dapat membawa sesuatu yang baru bagi kemajuan bangsa. ”Kekuasaan ditampilkan dalam karakter tak berjarak. Presiden yang berasal dari orang biasa-biasa saja. Tetapi, Pak Jokowi melanjutkan dan mengajak semua bergerak. Itu artinya Presiden yang berasal dari orang biasa ingin menjadikan Indonesia luar biasa dengan cara yang tak biasa,” katanya. (Kompas, 26/10/2021)

Mungkinkah?