Kecewa pada Jokowi, PDI-P Dinilai Akan Terus Peringatkan Kader Jangan Berbohong

PDI-P dinilai sangat kecewa pada Jokowi dan keluarga. Renggangnya hubungan keduanya dinilai akan berlangsung lama.

SEKJEN PDI-P HASTO KRISTIYANTO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo dinilai akan semakin merenggang pasca-Pemilu 2024. PDI-P merasa sangat kecewa dengan langkah politik Jokowi dan keluarga yang tidak mendukung partai yang telah membesarkan dan mengharumkan namanya.

Karena itu, pernyataan Megawati yang mengingatkan kader-kader partainya agar tidak berbohong, terutama bagi mereka yang akan maju menjadi bakal calon kepala daerah, merupakan pesan mendalam agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Sabtu (27/4/2024), di Jakarta, menilai, saat ini PDI-P sangat kecewa bahkan marah kepada Jokowi dan keluarga. Sebab, Jokowi dianggap tidak patuh dengan instruksi PDI-P untuk memenangkan pasangan calon presiden yang diusung, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jokowi justru dituding meninggalkan PDI-P begitu saja.

Baca juga: PDI Perjuangan Sepeninggal Jokowi, Gibran, dan Bobby

”Untuk menghadapi pilkada pun PDI-P akan terus mengkritik Jokowi seperti pernyataan kader harus jujur, tidak bohong, dan satu kata dengan perbuatan. Yang jelas, pernyataan itu sangat mengarah dan tertuju kepada Jokowi dan keluarganya,” kata Ujang.

DOKUMENTASI PDI-P

Rapat koordinasi PDI-P dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P yang dilaksanakan secara tertutup di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (26/4/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pada Pilpres 2024, Jokowi terbukti mendukung pasangan calon presiden dan calon wapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi. Sikap politik Jokowi itu membuat hubungan Jokowi dan PDI-P akan retak, bahkan keretakannya diperkirakan berlangsung dalam waktu yang lama.

Diketahui, Jokowi memulai karier politiknya di PDI-P sejak Pemilihan Wali Kota Surakarta 2005 dan 2010, menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Gibran juga mengawali karier politiknya dengan maju pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 dari PDI-P dan terpilih. Keberhasilan serupa dirasakan Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang juga maju pada Pemilihan Wali Kota Medan 2020 dan kini menjadi Wali Kota Medan, Sumatera Utara.

Mengambil pelajaran

Menurut Ujang, PDI-P telah mengambil pelajaran dari kasus Jokowi dan keluarga. PDI-P sangat kecewa pada Jokowi sehingga arahan kepada kader dan pemimpin tidak boleh bohong dan harus jujur akan terus berulang disampaikan. Ini juga diartikan sebagai cara PDI-P mencegah hal serupa tidak terjadi kembali.

”PDI-P tidak mau dirugikan lagi. Mungkin PDI-P juga tidak mau hanya dijadikan alat oleh calon kepala daerah nantinya yang diusung PDI-P, tetapi justru berbalik, dan jangan sampai merugikan PDI-P,” ucap Ujang.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader partai, khususnya yang akan maju di pilkada, agar tidak berbohong. Kejujuran menjadi salah satu kualifikasi sikap serta tindakan yang harus diperkuat selain kedisiplinan dan bekerja keras mengatasi problem rakyat. Menurut Megawati, kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi.

Ia mencontohkan, jika partai menginstruksikan sebuah program kerja tertentu, kemudian kader berbohong dengan mengaku sudah melaksanakan, tetapi realitasnya justru dilakukan dengan setengah hati.

Sebagai pemimpin, istilahnya saya boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong, apalagi sebentar lagi dilantik menjadi Wakil Presiden RI.

”Tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya, harus die hard benaran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah. Daripada nanti sudah jadi (pejabat), tetapi nanti berbohong, lebih baik satu wilayah itu kosong (dari kader yang duduk sebagai kepala daerah). Jadi, jangan gombal,” tutur Megawati saat memberi arahan dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Kebohongan Gibran

Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Komarudin Watubun juga menyinggung soal kebohongan Gibran terhadap PDI-P. Sebelum memutuskan maju di Pilpres 2024, Gibran pernah menegaskan bahwa dirinya akan setia kepada PDI-P. Bahkan, dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P yang dihadiri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Juni 2023, Gibran juga mengaku akan tetap berada di PDI-P meski dilirik partai lain.

”Mas Gibran sendiri maju ke mimbar, lalu disampaikan waktu itu, tetap bersama PDI Perjuangan. Jadi, kalau sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres, lalu sekarang Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto) meluruskan pembicaraan itu, lalu dianggap Pak Sekjen berbahaya, justru yang berbahaya itu Mas Gibran. Sebagai pemimpin, istilahnya saya boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong, apalagi sebentar lagi dilantik menjadi Wakil Presiden RI,” ungkapnya (Kompas.id, 24/4/2024).