Partai Koalisi Prabowo Mulai Bahas Serius Jatah Menteri

Pembahasan komposisi menteri pemerintahan koalisi Prabowo-Gibran mulai serius dibahas. PAN dan Golkar menyerahkan keputusan pada ketua umum, sementara PKB dan Nasdem tidak meminta jatah menteri.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpamitan setelah menerima surat penetapan sebagai presiden dan wakil presiden dari Komisi Pemilihan Umum pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai membahas secara serius komposisi menteri pemerintahan. Hasil diskusi internal masing-masing parpol bakal disampaikan ke Prabowo pada waktu yang tepat.

Adapun pembahasan lebih serius dimulai setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal Pemilihan Presiden. Saat parpol koalisi awal berdiskusi jatah menteri, partai yang baru bergabung seperti Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo mengatakan, proses lobi dan penugasan kader partai sebagai menteri telah diamanatkan pada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Meski begitu, rancangannya tetap berdiskusi dengan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa dan elite lainnya.

Baca juga: Koalisi Prabowo Sudah Siapkan Jatah Menteri untuk PKB dan Nasdem

”Bincang-bincang sudah dimulai. Untuk urusan koalisi hingga penugasan kader PAN di kabinet sudah diamanatkan kepada ketua umum. Tentu Bang Zul (Zulkifli Hasan) akan mendiskusikannya dengan Bang Hatta dan unsur pimpinan PAN yang lain,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (29/4/2024).

DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo di Jakarta Kamis (22/2/2024).

Ditentukan Prabowo

Meski begitu, Dradjad enggan membeberkan lebih jauh soal jumlah ataupun nama-nama yang bakal diusulkan PAN. Namun, hasil final diskusi internal akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan selaku ketua umum untuk disampaikan pada Presiden terpilih, Prabowo.

Hal senada dituturkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menyebutkan, jatah menteri hingga kader yang bakal dikirim oleh Golkar ke kabinet Prabowo-Gibran ditentukan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Hasilnya bakal disampaikan kepada Prabowo.

”Sepenuhnya diserahkan ke Ketua Umum Airlangga,” terangnya.

Dukungan tanpa mahar

Secara terpisah, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menegaskan, Nasdem tidak meminta mahar apa pun dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk meminta jatah kursi menteri. ”Nasdem tidak bicara kursi menteri,” ujarnya.

Bagi Nasdem, untuk mengontrol kebijakan pemerintahan, tidak harus menjadi oposisi. Dari dalam pemerintahan pun, Nasdem bisa memberikan masukan dan mengontrol kebijakan pemerintahan ke depan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto menyambut salaman pamit dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh setelah pertemuan mereka di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

PKB koalisi sejak dulu tidak pernah bicara soal bagi-bagi kursi menteri.

”Yang utama bagi kami, kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Jadi, ke depan tentu program dan regulasinya harus berpihak kepada rakyat agar Indonesia sejahtera bisa dicapai,” ucap Irma.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan partainya tidak meminta jatah menteri saat memutuskan untuk bekerja sama. Pihaknya menyerahkan keputusan kepada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Gibran Menguasai Parlemen

”PKB koalisi sejak dulu tidak pernah bicara soal bagi-bagi kursi menteri. Tunggu saja, nanti Pak Prabowo yang dilantik, nanti beliau yang punya hak prerogatif, siapa-siapa saja yang akan membantu,” jelasnya.