Rano Karno hingga Airin Incar Tiket Pilkada Banten dari PDI-P

Tiga mantan kepala daerah, yakni Rano Karno, Airin, dan Dimyati, mendaftar sebagai bakal cagub Banten dari PDI-P.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rachmi Diany turut bersama rombongan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidich Paulus mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Minggu (14/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah mantan kepala daerah mulai berburu tiket agar dapat kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sebagian telah berhasil mengantongi dukungan, sedangkan sebagian lainnya baru mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah ke sejumlah partai politik.

Mantan kepala daerah yang tengah berburu tiket pemilihan kepala daerah (pilkada) di antaranya adalah mantan Gubernur Banten Rano Karno, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan mantan Bupati Pandeglang A Dimyati Natasukumah. Ketiganya sama-sama telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Banten ke DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Banten.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P Banten Muhlis, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/4/2024), mengungkapkan, hingga hari terakhir pengambilan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Banten, sudah ada enam tokoh yang mengambil formulir. Lima untuk bakal calon gubernur (cagub) dan satu lainnya untuk bakal calon wakil gubernur (cawagub).

”Lima orang yang sudah mengambil formulir bakal cagub itu adalah Airin Rachmi Diany, Eden Gunawan, Dimyati Natakusumah, Ratu Ageng Ekawati, dan Rano Karno. Untuk bakal cawagub ada Ade Sumardi yang mengambil formulir,” tutur Muhlis yang memimpin tim penjaringan bakal calon kepala daerah DPD PDI-P Banten.

ALIF ICHWAN

Mantan Gubernur Banten Rano Karno

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, para tokoh itu diminta untuk mengembalikan formulir pendaftaran paling lambat 5 Mei 2024. Namun, menurut Muhlis, Airin dan Dimyati akan mengembalikan formulir ke DPD PDI-P Banten pada Rabu (1/5/2024) besok.

Tiga dari lima tokoh yang berniat mengikuti penjaringan bakal calon gubernur Banten itu merupakan mantan kepala daerah. Airin merupakan mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Dimyati adalah mantan Bupati Pandeglang yang kini anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR, dan Rano Karno merupakan anggota Fraksi PDI-P DPR yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten. Adapun Eden merupakan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten, sementara Ratu Ageng merupakan Ketua Harian DPP Paguron Jalak Banten Nusantara.

Dengan demikian, hanya Rano Karno yang berasal dari internal PDI-P. Sedangkan Airin merupakan kader Partai Golkar yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai bakal cagub Banten dari partainya.

Lima orang yang sudah mengambil formulir bakal cagub itu adalah Airin Rachmi Diany, Eden Gunawan, Dimyati Natakusumah, Ratu Ageng Ekawati, dan Rano Karno.

Muhlis mengungkapkan, PDI-P Banten membuka penjaringan bakal cagub karena tidak bisa mengusung pasangan cagub dan cawagub sendiri. PDI-P hanya mendapatkan 14 dari 100 kursi DPRD Banten, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk dapat mengusung cagub dan cawagub.

”PDI-P memang masih kurang empat kursi lagi untuk dapat mengajukan calon di Pilgub Banten. Karena itulah kami membuka penjaringan,” tutur Muhlis.

Sama dengan PDI-P, Golkar juga tidak dapat mengusung pasangan cagub-cawagub Banten sendiri karena memiliki 14 kursi di DPRD Banten. Mau tidak mau, Golkar harus berkoalisi dengan partai lain agar dapat mengikuti pilgub.

Baca juga: Golkar Bakal Usung Airin di Pilkada Banten 2024

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pengendara melintasi deretan bendera Partai Golkar yang terpasang di Jalan Penjernihan 1, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Dalam penjaringan, ujar Muhlis, tugas DPD PDI-P Banten sekadar mencatat dan meneliti berkas para bakal calon yang mendaftar. Sementara pendalaman visi-misi dan lainnya menjadi kewenangan DPP PDI-P.

Menurut Muhlis, salah satu hal yang akan ditanyakan kepada para bakal calon adalah kesediaan mereka untuk membawa partai politik lain bergabung dengan PDI-P dalam Pilgub Banten. ”Saat nanti di DPP, bakal calon akan ditanya, apakah akan membawa teman koalisi atau tidak? Itu juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok yang akan diusung. Airin dari Golkar, misalnya, di DPRD Banten punya 14 kursi,” katanya.

Lobi-lobi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menuturkan, lobi-lobi untuk membangun koalisi dalam pilkada tak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga bakal calon kepala daerah. Hal ini setidaknya terlihat dari upaya Airin yang turut mengikuti penjaringan bakal cagub Banten dari PDI-P.

”Koalisi tidak selalu sama dengan koalisi pilpres. Semua tergantung kecocokan dan dinamika wilayah,” terangnya.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Kader dan bakal calon anggota legislatif saat menghadiri Rapat Kerja Daerah III PDI-P Provinsi Banten, di Serang, Banten, Minggu (10/9/2023).

Langkah kader Golkar untuk mengikuti penjaringan bakal calon partai lain juga dinilai sah demi pembentukan koalisi. Sebab, tujuannya tentu realistis dan obyektif, yakni untuk mencapai kemenangan.

Sementara itu, selain Banten, penjaringan bakal calon kepala daerah oleh PDI-P juga dilakukan di selmua daerah, termasuk DKI Jakarta. Hingga saat ini, PDI-P masih terus membangun lobi dengan partai-partai politik lain untuk mengajukan cagub-cawagub DKI Jakarta.

Baca juga: Penguatan Generasi Kedua Dinasti Politik di Banten

Sekretaris DPD PDI-P Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan, elite-elite politik masih saling melobi. Sebab, tidak ada satu partai politik pun di Jakarta yang bisa mengusung calon sendiri.

”Perlu berkoalisi semua. Prosesnya masih lobi-lobi tertutup. Kami sudah buka (pendaftaran), tapi belum secara terang benderang,” ujarnya.