Separuh Jemaah Haji Indonesia Masuk Jalur Cepat

Tahun ini, Pemerintah Arab Saudi memberikan fasilitas ”fast track” untuk 120.000 dari 241.000 jemaah haji Indonesia.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed al-Rabiah, Selasa (30/4/2024), di Istana Wapres, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 ini akan memberangkatkan 241.000 anggota jemaah haji, sesuai dengan kuota yang diberikan otoritas Arab Saudi. Separuh jemaah haji di antaranya akan mendapatkan layanan jalur cepat atau fast track, fasilitas baru yang diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk proses keimigrasian.

Persiapan penyelenggaraan ibadah haji dibahas dalam pertemuan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed al-Rabiah di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (30/4/2024). Salah satu persiapan yang dibahas adalah pemberian fasilitas jalur cepat yang disebut proyek fast track atau road to Mekkah.

”Persiapan untuk ibadah pada tahun ini, kami telah lakukan secara dini dan persiapan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Al-Rabiah dalam bahasa Arab kepada wartawan seusai pertemuan.

Tahun ini, Indonesia akan memberangkatkan 241.000 anggota jemaah haji, sesuai dengan kuota yang diberikan Arab Saudi. Dari jumlah ini, sebanyak 171.000 orang sudah mendapatkan visa jemaah haji. Diperkirakan, pengurusan visa bagi jemaah haji lainnya akan selesai dalam sepekan ke depan.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed al-Rabiah menyampaikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2024 kepada wartawan, Selasa (30/4/2024), di Istana Wapres, Jakarta.

Terkait dengan fast track, Al-Rabiah mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan fasilitas jalur cepat bagi lebih kurang 120.000 anggota jemaah haji Indonesia. ”Ini merupakan jumlah yang paling besar dari semua negara yang menggunakan fasilitas di fast track,” katanya.

Dalam situs Kementerian Agama dijelaskan bahwa fast track merupakan salah satu program Kementerian Agama RI dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memperluas layanan ”Thariq Makkah”. Melalui fasilitas ini, jemaah akan mendapatkan layanan keimigrasian Arab Saudi dari Tanah Air. Dengan demikian, jemaah sudah tidak perlu diperiksa lagi ketika tiba di Arab Saudi.

Menurut rencana, layanan jalur cepat ini disiapkan di tiga bandara, yakni Bandara Juanda Surabaya, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

Pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan fasilitas jalur cepat bagi lebih kurang 120.000 anggota jemaah haji Indonesia. Ini merupakan jumlah yang paling besar dari semua negara.

Menurut Al-Rabiah, Pemerintah Arab Saudi menjamin pelayanan jemaah haji yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bekerja sama dengan sektor-sektor lain, seperti penerbangan sipil, guna melayani jemaah haji.

Dalam pertemuan itu, Wapres Ma’ruf Amin, menurut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi, khususnya Menteri Haji dan Umrah, yang telah memberikan kuota khusus untuk 20.000 anggota jemaah haji tambahan.

Wapres Amin juga berharap Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah akan terus memberikan kuota jemaah haji tambahan untuk Indonesia secara kontinu setiap tahun.

”Karena memang sampai saat ini Pemerintah Indonesia punya problem jumlah jemaah haji yang menunggu terlalu banyak. Kalau memang ada kuota tambahan terus-menerus dengan jumlah seperti yang sekarang, itu diharapkan akan meringankan beban buat Pemerintah Indonesia ke depan, 5-10 tahun ke depan akan ringan,” tambah Masduki.

Baca juga: Keberangkatan Haji Tanpa Visa Resmi Akan Ditindak Tegas

Harapannya, masa tunggu jemaah haji Indonesia bisa kembali seperti dulu, tak lebih dari lima tahun. Namun, saat ini, dengan banyaknya antrean jemaah haji Indonesia, masa tunggu jemaah bisa mencapai 20 tahun.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed al-Rabiah, Selasa (30/4/2024), di Istana Wapres, Jakarta.

Selain membahas kuota haji, lanjut Masduki, pada pertemuan ini juga dibahas mengenai penyelenggaraan haji secara keseluruhan, di antaranya terkait peningkatan kualitas manajemen dan pelaksanaan haji di Tanah Suci.

”Harapan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi terus berkoordinasi dengan baik, dengan harapan manajemen haji, pelaksanaan di lapangan terutama itu lebih baik, makin efisien, dan tentu saja tidak memberatkan segala pembiayaannya, baik kepada Pemerintah Indonesia maupun jemaah haji di Indonesia,” tambahnya.

Hal tersebut dinilai penting karena saat ini Pemerintah Arab Saudi tengah gencar berusaha meningkatkan kunjungan wisata, termasuk wisata religi haji dan umrah. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada sektor minyak bumi dan gas.

Umrah lebih awal

Di sisi lain, kata Al-Rabiah, jumlah jemaah umrah yang datang dari Indonesia pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini tergolong besar, yakni lebih dari 1,2 juta orang. Atas dasar itulah Arab Saudi merancang untuk mempercepat izin masuk bagi jemaah umrah.

KOMPAS/ILHAM KHOIRI

Penampilan Kabah di Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (3/8/2022) pagi, yang telah bersih dari pembatas fiber dan tanda jarak barisan yang terpasang selama dua tahun pandemi.

Menurut rencana, umrah bagi jemaah dari Indonesia akan mulai dibuka pada 14 Zulhijah atau empat hari setelah Idul Adha. Ini berarti proses ibadah haji di Tanah Suci baru saja rampung. Karena itu, pesawat yang akan menjemput jemaah haji di Tanah Suci akan membawa jemaah umrah dari Tanah Air.