Kubu Prabowo-Gibran Beda Pendapat, Demokrat Anggap Penting ”Teman” Debat di Parlemen

Sejumlah partai pengusung Prabowo-Gibran berpandangan, ”teman” berdebat di parlemen tetap diperlukan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bersenda gurau dengan para ketua parpol pendukung dan tim suksesnya ditengah Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum satu kata soal upaya untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik untuk mendukung pemerintahan. ”Teman” debat di parlemen dinilai tetap diperlukan demi efektivitas pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, langkah Prabowo untuk merangkul partai politik (parpol) yang sempat berlawanan dalam Pemilihan Presiden 2024 memang tepat. Sebab, pemerintahan mendatang setidaknya perlu dukungan lebih dari 50 persen kursi parlemen.

”Partai pendukung pemerintah memang harus mayoritas di parlemen agar program dan rencana yang telah disusun lebih cepat tereksekusi. Ini kebutuhan,” ujar Herzaki saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Koalisi Prabowo-Gibran Menguasai Parlemen

Meskipun demikian, kata Herzaky, pemerintah tetap memerlukan kekuatan penyeimbang di parlemen. Karena itu, Prabowo-Gibran diharapkan tidak mengajak semua partai di parlemen untuk bergabung di barisan pendukung pemerintah.

DOKUMENTASI PRIBADI HERZAKY DARI TWITTER

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Berdasarkan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), empat parpol pengusung Prabowo-Gibran lolos ke parlemen karena meraih lebih dari 4 persen suara sah nasional. Keempat partai itu adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Diperkirakan, empat partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu menguasai 280 atau 48,29 persen dari total 580 kursi DPR. Dibutuhkan tambahan 2-3 persen kursi agar koalisi pendukung pemerintahan menguasai kursi mayoritas di parlemen. Hal ini berarti Prabowo-Gibran tak perlu mengajak semua parpol di parlemen untuk bergabung.

”Cukup satu atau dua partai politik yang diakomodasi. Tentu Pak Prabowo sudah punya rumusannya,” ujar Herzaky.

Herzaky mengungkit pengalaman Demokrat yang berada di luar pemerintahan dan terus melemparkan kritik apabila tidak sejalan dengan pemerintah. Sebagian dari kritik itu pun dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma ’ruf Amin.

Cukup satu atau dua partai politik yang diakomodasi. Tentu Pak Prabowo sudah punya rumusannya.

Parpol yang akan bergabung dengan pemerintahan diharapkan patuh dan sepakat dengan program-program awal rumusan Prabowo-Gibran. Partai Demokrat tak ingin ada pertentangan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

”Keinginan bergabung itu sangat baik, tapi tolong komitmen, semua visi-misi di awal harus disepakati. Jangan program kami yang bagus dianggap tidak baik. Kalau ingin bergabung, semua program harus diyakini dulu,” ujarnya.

Senada dengan Demokrat, Golkar juga menganggap penting kekuatan penyeimbang di parlemen. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung berpandangan, adanya parpol yang menjadi ”oposisi” di parlemen sama baiknya dengan tanpa ”oposisi”. Sebab, secara teori, kehadiran oposisi memang penting untuk menjamin adanya mekanisme kontrol (check and balances).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (kiri) menyerahkan persetujuan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna ke-VII DPR di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Di sisi lain, lanjut Doli, tanpa ”oposisi”, mekanisme kontrol tetap berjalan karena anggota DPR harus kritis dalam menjalankan tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Hal terpenting adalah komitmen semua pihak untuk membangun bangsa.

”Kalau di dalam (pemerintahan) semua, mungkin ini pertama kali terjadi. Tapi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Nanti pasti akan muncul ada kekuatan non-formal yang nanti mungkin lebih kritis. Kepemimpinan Pak Prabowo tentu dalam situasi yang dinamikanya berbeda. Mungkin selama ini yang dihadapi partai politik di luar pemerintahan. Mungkin nanti masyarakat, civil society, dan segala macam,” ujarnya.

Doli mengungkapkan, komunikasi politik yang dibangun Prabowo-Gibran saat ini bertujuan untuk merangkul lawan politik. ”Kalaupun mereka ingin ikut bergabung dalam pemerintahan, saya kira kami juga harus hargai. Saya yakin, Pak Prabowo sudah punya rumusan mana yang dulu prosesnya panjang kerja samanya, mana yang baru,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mantan cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Sementara itu, politikus senior Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menerangkan, kebijakan merangkul serta pembentukan kabinet mendatang diserahkan kepada Prabowo. Sebab, Ketua Umum Gerindra itu lebih tahu dan memiliki rumusannya. Apalagi, pertemuan antar-parpol juga kerap dihadiri oleh Prabowo.

”Pokoknya soal itu, serahin sama Pak prabowo, kami tidak ingin komen, tidak ingin bicara. Karena itu, nanti bagaimana ininya semua Pak Prabowo yang lebih tahu. Dan beliau kan sudah sering ketemu dengan parpol-parpol, ya,” katanya.

Baca juga: Koalisi Prabowo Sudah Siapkan Jatah Menteri untuk PKB dan Nasdem