Sudah 10 Hari sejak Putusan MK, Megawati dan Prabowo Belum Bertemu Juga

Meski Puan Maharani ditugasi jadi ”jembatan” Megawati-Prabowo, memasuki hari ke-10, pertemuan keduanya tak terealisasi.

DOKUMENTASI GERINDRA

Ketua DPR Puan Maharani mengajak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk berswafoto bersama di kediaman Megawati, Jakarta, Senin (2/5/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Sepuluh hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan kemenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Senin (22/4/2024) lalu, pertemuan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputeri dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo hingga kini masih belum juga terwujud.

Puan Maharani, putrinya yang juga ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P dan Ketua DPR, yang ditugaskan oleh Megawati untuk membangun komunikasi dengan Prabowo, hingga kini juga belum memberikan pernyataan apa-apa terkait dengan rencana pertemuan ibunya dengan pemenang pemilu tersebut. Padahal, Puan membawa amanat Ketua Umum PDI-P untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya dalam menjajaki pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.

Rencana pertemuan Puan dan Prabowo sebelumnya pun diharapkan akan menentukan pertemuan antara Megawati dan Prabowo kelak. Melihat aspek ideologis ataupun politis, selama ini kedua tokoh tersebut tidak pernah ada masalah. Demikian pula kedua partainya, PDI-P dan Partai Gerindra. Artinya, peluang bertemunya Megawati dan Prabowo diyakini banyak pihak akan terbuka lebar.

Baca juga: Megawati Tugaskan Puan Berkomunikasi dengan Prabowo

Namun, hingga Kamis (2/5/2024) petang, PDI-P belum memutuskan pertemuan Megawati dan Prabowo. Apalagi menentukan bakal berada di luar atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap partai akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Terlepas dari itu, Partai Gerindra pun menegaskan akan mengajak semua pihak untuk bersama-sama masuk pemerintahan.

Sikap politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diputuskan oleh Megawati. Sebelum mengambil keputusan tersebut, Megawati akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk para kadernya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P, yang akan digelar pada 24-26 Mei mendatang.

Saat dihubungi di Jakarta, Kamis sore ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diputuskan oleh Megawati. Sebelum mengambil keputusan tersebut, Megawati akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk para kadernya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P, yang akan digelar pada 24-26 Mei mendatang.

”Masalah sikap politik ke depan, apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, merupakan ranah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat kongres,” ujar Hasto.

Masalah sikap politik ke depan, apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, merupakan ranah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat kongres.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hasto Kristiyanto

”Tembok” tebal Jokowi

Hasto tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo menjadi tembok tebal yang menghalangi PDI-P untuk berkoalisi dengan Prabowo-Gibran. Ia justru menjelaskan tentang aturan yang menekankan Megawati berhak memutuskan sikap partai politiknya ke depan.

”Dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, Ketua Umum dalam melaksanakan kepemimpinannya memiliki hak prerogatif untuk menentukan perubahan sikap politik partai dalam hal pemerintahan,” tutur Hasto.

Dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, Ketua Umum dalam melaksanakan kepemimpinannya memiliki hak prerogatif untuk menentukan perubahan sikap politik partai dalam hal pemerintahan.

Dalam aturan tersebut, Megawati berhak mengubah sikap politik partainya ke depan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang dimaksud ialah melihat sejauh mana komitmen pemerintahan nanti dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila hingga UUD 1945.

FAJAR RAMADHAN

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

Komunikasi diharapkan terus berjalan

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi menjadi tembok tebal pertemuan antara Prabowo dan Megawati. ”Itu tidak benar. Sekali lagi, tidak benar bahwa anggapan Pak Jokowi itu sebagai ’tembok; tebal ataupun halangan’, sama sekali tidak,” tuturnya.

Sekali lagi, tidak benar bahwa anggapan Pak Jokowi itu sebagai ’tembok; tebal ataupun halangan’, sama sekali tidak.

Menurut Rahayu, komunikasi antara Prabowo dan PDI-P masih berjalan dengan baik. Sebaliknya, Prabowo juga berharap komunikasi itu bisa terus terjalin ke depannya.

”Komunikasi berjalan dengan baik. Dan, tentunya Pak Prabowo berharap komunikasi itu bisa berjalan terus ke depan,” ucap Rahayu.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Komunikasi itu sedang kami bangun, komunikasi itu sedang kami rencanakan, insya Allah. Sudah diomong-omongkan (rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo),

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa komunikasi Gerindra dan PDI-P saat ini berjalan baik. Bahkan, ia menyebut sudah ada rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

”Komunikasi itu sedang kami bangun, komunikasi itu sedang kami rencanakan,insya Allah. Sudah diomong-omongkan (rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo),” ujar Muzani.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati Disebut Tinggal Menunggu Waktu

Muzani tak menampik bahwa tujuan pertemuan itu ialah untuk mengajak PDI-P masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, sejak awal, Gerindra memang ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama masuk pemerintahan.

”Kami akan mengajak semua kekuatan, semua pemimpin untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan,” kata Muzani.