Redam Konflik dan Cegah Bentrok, Panglima TNI Kumpulkan Polisi Militer dan Propam
Membangun hubungan kuat TNI-Polri tak perlu dengan kegiatan megah, tapi dengan hal-hal kecil yang bisa meredam konflik.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pusat Polisi Militer TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar Rapat Koordinasi Teknis 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/5/2024). Rapat bertujuan untuk mewujudkan sinergi dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang berujung pada bentrok antarinstansi di masyarakat.
Secara umum, rapat menyoroti berbagai isu yang berpotensi menjadi masalah, dari penyalahgunaan pelat nomor kendaraan dinas hingga bentrok antara prajurit dan polisi. Hadir Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Syahar Diantono, dan petinggi TNI-Polri lainnya.
Panglima TNI Agus Subiyanto, dalam amanatnya yang disampaikan oleh Yusri Nuryanto, berpandangan, jajaran prajurit dan polisi perlu mengevaluasi hubungan kerja antara TNI dan Polri. Dua institusi itu harus bersinergi dalam pelaksanaan tugas karena banyak insiden pelanggaran hukum yang menuntut kerja sama.
”Harapannya adalah kita personel TNI dan Polri menjadi pribadi yang taat hukum, memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi dan dalam rangka menjadi TNI yang prima dan Polri yang presisi,” katanya.
Harapannya adalah kita personel TNI dan Polri menjadi pribadi yang taat hukum, memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi dan dalam rangka menjadi TNI yang prima dan Polri yang presisi.
Yusri tidak memungkiri sejumlah topik yang dibahas berhubungan dengan kejadian viral beberapa waktu belakangan. Misalnya, penyalahgunaan pelat nomor kendaraan adik anggota TNI yang sempat cekcok dengan pengendara lainnya di tol. Selain itu, bentrok antara TNI Angkatan Laut dan Brimob Polri turut menjadi sorotan.
Dengan prajurit dan polisi duduk bersama, lanjut Yusri, solusi untuk mencegah kejadian yang tak diinginkan bisa ditemukan. Pertemuan ini bakal menemukan titik temu dari masalah yang sudah muncul sehingga tidak muncul lagi ke depan.
Harapannya adalah kita personel TNI dan Polri menjadi pribadi yang taat hukum, memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi dan dalam rangka menjadi TNI yang prima dan Polri yang presisi.
”Kami mengambil solusi yang terbaik untuk pencegahan memang kita mengutamakan pencegahan, baru dalam hal represif atau penindakan. Harapannya yang hadir di sini punya satu frekuensi dalam hal bagaimana mengatasi permasalahan yang sudah muncul dan mungkin akan muncul lagi ke depan,” katanya.
Dalam peristiwa konflik antarinstansi, Puspom akan menangani dari sisi prajurit TNI, sedangkan Propam bakal menindak polisi. Meskipun demikian, penerapannya perlu menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan.
Pemahaman dari bawah
Kadiv Propam Polri Syahar Diantono menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sinergi antara TNI-Polri harus ditanamkan hingga jajaran paling bawah. Setelah ini, bakal ada rapat koordinasi dari tingkat daerah provinsi sampai kecamatan.
”Ditindaklanjuti, tidak berhenti sampai di sini untuk menanamkan dari tingkat atas sampai bawah. Kalau dari tingkat atas sampai tingkat bawah sudah memahami, saya yakin, semua permasalahan, semua yang ada potensi konflik, pasti bisa dicegah dengan baik,” ujarnya.
Ditindaklanjuti, tidak berhenti sampai di sini untuk menanamkan dari tingkat atas sampai bawah. Kalau dari tingkat atas sampai tingkat bawah sudah memahami, saya yakin, semua permasalahan, semua yang ada potensi konflik, pasti bisa dicegah dengan baik.
Dalam penindakannya, lanjut Syahar, TNI-Polri akan berkoordinasi melalui investigasi gabungan. Tim bakal membentuk grup dan perkembangan penanganan selalu terbuka untuk mencegah persepsi negatif serta ego sektoral.
Komunikasi perlu dijalin kuat
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, berpendapat, gesekan antara TNI-Polri memang kerap terjadi di lingkup paling bawah. Bangunan komunikasi yang kuat perlu dijalin bukan hanya di tingkat pusat, melainkan juga daerah-daerah.
”Yang terpenting, kedua institusi dapat berjalan bersama-sama melayani masyarakat umum karena mereka dibiayai oleh negara dari hasil pajak. Jangan sampai konflik terjadi terus-menerus dan melupakan fungsi utamanya,” katanya.
Dalam membangun hubungan, kata Dave, tiap unit TNI-Polri bisa mengadakan kegiatan bersama seperti senam dan bersih-bersih. Kegiatan tidak perlu megah dan sekadar formalitas, tetapi kecil dan berdampak.