Serius Bentuk ”The Presidents Club”, Prabowo Disebut Bakal Segera Temui Megawati

Pembentukan forum antarpresiden bermanfaat jika berani bahas hal-hal mendasar perkuat komitmen atas semangat konstitusi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural presiden Republik Indonesia dari masa ke masa tergambar di kawasan Curug, Depok, Jawa Barat, Minggu (19/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, disebut akan segera menindaklanjuti gagasannya untuk membentuk wadah diskusi antara presiden yang tengah menjabat dan sejumlah presiden dari periode sebelumnya. Komunikasi politik dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga akan digencarkan untuk meretas relasi politik dan personal antartokoh yang dinilai banyak pihak bakal menjadi hambatan pembentukan ”The Presidents Club”.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ide pembentukan The Presidents Club yang dikemukakan Prabowo Subianto, presiden terpilih 2024-2029, bukan sekadar wacana. Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah sering menyampaikannya kepada kader-kader partai politik (parpol) tersebut setidaknya sejak 2014. Bagi Prabowo, meminta pendapat kepada presiden yang pernah menjabat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

”Bahkan, beliau (Prabowo) tidak menyebut (mereka sebagai) mantan presiden, karena presiden itu, kan, jabatan tidak ada bekasnya, hanya periodenya saja. Nah, ini (mereka) harus dimintai pendapatnya, karena untuk mengonfirmasi atau menanyakan kebijakan yang pernah diambil, tempat yang paling tepat adalah top leader yang merumuskannya di waktu lalu. Jadi, ini sangat serius,” ujar Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Habiburokhman membantah anggapan sejumlah pihak bahwa ide pembentukan The Presidents Club akan terhambat karena relasi politik dan personal antarpresiden tak selalu mulus. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, misalnya, dispekulasikan sulit untuk berdiskusi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono karena hubungan yang merenggang sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. Megawati juga diprediksi sulit bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena perbedaan pandangan pada Pilpres 2024.

Baca juga: “The President's Club” ala Prabowo, Mungkinkah Terwujud?

Relasi prospektif

Menurut Habiburokhman, saat ini komunikasi Prabowo dengan ketiga tokoh itu berlangsung dengan baik. Khusus mengenai Megawati, ada banyak hal yang belum bisa ia sampaikan secara detail kepada publik. Akan tetapi, ia mengklaim, hubungan dengan Megawati dan parpol yang dipimpinnya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), berlangsung baik, bahkan prospektif.

Saya pikir, tokoh-tokoh bangsa akan mengesampingkan egonya masing-masing dan akhirnya bisa saling bertemu.

”Saya melihat baiknya hubungan antarinstitusi PDI-P dengan Gerindra, antara orang-orang Pak Prabowo dan orang-orang Ibu Megawati, saya sih hakulyakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa jadi akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega,” ujar Habiburokhman.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan salam kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat Prabowo akan meninggalkan kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Ia memandang, waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan Megawati masih panjang mengingat pemerintahan Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, baru akan dimulai pada 20 Oktober 2024 atau sekitar enam bulan lagi. Dalam rentang waktu tersebut, komunikasi dengan para juru bicara PDI-P juga terus dilakukan.

Sejauh ini, kubu Prabowo menilai bahwa PDI-P juga melihat urgensi pembentukan The Presidents Club karena saat Megawati memimpin pada 2001-2004 ada banyak capaian dan prestasi yang perlu dilanjutkan saat ini.

Terkait dengan relasi antarpresiden yang tak selalu mulus, Habiburokhman mengatakan, publik semestinya optimistis agar para elite nasional bisa bersatu. Persatuan itu krusial karena dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok elite masing-masing, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Kami yakin, hati kecil para pemimpin tersebut sama kalau sudah bicara kepentingan bangsa dan negara, bicara situasi saat ini, kan, penuh tantangan, geopolitik internasional ada ketegangan. Saya pikir, tokoh-tokoh bangsa akan mengesampingkan egonya masing-masing dan akhirnya bisa saling bertemu,” kata Habiburokhman.

PARTAI DEMOKRAT

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, meminta restu kepada Presiden ke-6 RI yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo datang ke kediaman Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, sebelum berangkat ke KPU untuk didaftarkan sebagai peserta Pilpres 2024 bersama pasangannya, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, politikus senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, mengatakan, gagasan untuk mempertemukan para presiden merupakan ide yang baik. Hal itu menunjukkan upaya untuk meletakkan modal guna menciptakan demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Akan tetapi, dibutuhkan jiwa besar untuk membahas ganjalan dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara serta berkomitmen untuk meluruskannya.

Mereka, kan, presiden yang pernah menjabat. Tentu kami harus kasih tempat yang lebih terhormat.

Pembentukan forum antarpresiden itu, kata Hendrawan, juga akan bermanfaat jika berani membahas hal-hal mendasar dan memperkuat komitmen terhadap semangat konstitusi. Sebab, dalam bingkai konstitusi, perbedaan pandangan bisa mengarah pada konvergensi dan sinergi dalam eksekusi kebijakan sehingga pelaksanaan program-program strategis akan lebih efektif. Dalam kerangka itu, menurut dia, Megawati tentu bersedia untuk menjadi bagian dari perkumpulan yang dimaksud.

”Jika hanya sebatas gimik atau pencitraan semata, Ibu Mega saya duga tidak tertarik sama sekali,” kata Hendrawan (Kompas, 6/5/2024).

Belum ada bentuk resmi

Kendati serius dengan wacana tersebut, Habiburokhman mengakui belum ada bentuk final lembaga tersebut. Sejauh ini pihaknya terbuka pada setiap usulan, misalnya memasukkan klub ini ke Dewan Pertimbangan Presiden. Bagi Prabowo, menurut dia, yang terpenting adalah memberikan wadah kepada para presiden yang lebih dulu menjabat untuk memberikan masukan kepada presiden yang tengah memerintah secara eksklusif.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Mural bergambar wajah Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menghiasi tembok rumah warga di kawasan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023). Suhu politik Tanah Air mulai menghangat menjelang Pemilu 2024.

”Mereka, kan, presiden yang pernah menjabat. Tentu kami harus kasih tempat yang lebih terhormat,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf mengatakan, keberadaan klub presiden yang digagas Prabowo akan sah-sah saja. Sebagai wadah informasi, The Presidents Club bisa menjadi ruang intuk melakukan lobi atau pertemuan informal antarelite. Hal itu juga wajar karena presiden terpilih berhak untuk bertemu siapa saja dan meminta masukan dari berbagai pihak untuk menjalankan pemerintahannya.

Baca juga: Pertemuan Presiden Jokowi-Amien Rais, Langkah Awal Rekonsiliasi

Akan tetapi, elite parpol yang berada di kubu pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu mengingatkan, Indonesia sudah memiliki institusi formal yang bertugas memberikan pertimbangan bagi presiden, yakni Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga tersebut didirikan untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dibangun sejak era Orde Baru. Sebab, keberadaan DPA dinilai kurang fleksibel dalam memainkan peran sebagai penasihat presiden sehingga harus dibentuk lembaga yang baru.

Oleh karena itu, pembentukan institusi formal terkait dengan klub presiden tersebut perlu dipertimbangkan kembali. ”(Sudah ada) Wantimpres (yang) dibentuk di bawah kewenangan Presiden. Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara,” ujar Muzammil.