Pilihan Jalan “Oposisi” dan Bangun Demokrasi Bagi Ganjar dan Mahfud

Selesai Pemilu 2024, Ganjar mendeklarasikan diri jadi oposisi. Mahfud konsolidasikan "civil society" bangun demokrasi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat tiba menjelang digelar sidang pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dalam Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dengan pemohon pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Rabu (27/3/2024).

Usai kalah dalam Pemilihan Presiden 2024, untuk kali pertama, Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri bakal berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Sementara Mahfud MD, sebagai tokoh nonpartai, juga akan terus berjuang mengawal hukum dan demokrasi melalui gerakan politik di luar partai, masyarakat sipil.

Di depan puluhan anggota Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, mula-mula Ganjar hanya bercerita kenangannya selama didampingi oleh TPN dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia merasa bangga dengan TPN yang telah ikut berjuang demi menegakkan demokrasi di Indonesia.

Kemudian, Ganjar mengungkapkan, meski kalah dalam kontestasi, perjuangan mencintai Republik ini tidak boleh berhenti. Negara jauh lebih penting dibandingkan urusan para kandidat pilpres. Tiba-tiba, ia pun mendeklarasikan diri untuk siap mengawal pemerintahan calon presiden-calon wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Jejak Kiprah Kepemimpinan Ganjar di Jateng

“Saya declare pertama. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tetapi, saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” ujar Ganjar di sela-sela pembubaran TPN Ganjar-Mahfud, Senin (6/5/2024) malam. Seluruh anggota TPN pun bertepuk tangan, seakan menyambut gembira ketegasan sikap Ganjar tersebut.

“Saya declare pertama. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tetapi, saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar”

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

(kiri ke kanan) Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo, Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyapa wartawan usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Hingga dua pekan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran, tidak ada satu partai pun yang tegas menyatakan bakal menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Begitu pula partai tempat Ganjar bernaung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P baru akan memutuskan sikapnya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P, pertengahan Mei mendatang.

Itulah cara yang paling bagus sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol.

Ganjar menegaskan bahwa pilihan berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sama-sama terhormat. Untuk itu, tidak boleh ada yang saling mencibir. Justru, cara mencibir yang paling benar adalah melalui jalur parlemen.

“Itulah cara yang paling bagus sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas,” tegas Ganjar.

Meluruskan cara berhukum

Keberanian Ganjar mendeklarasikan diri menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dibilang karena Ganjar merupakan kader partai, sementara Mahfud bukanlah kader partai. Namun, itu bukan berarti membuat Mahfud tidak bisa bersikap.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mahfud MD

Mahfud menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah meski kalah. Perjuangan masih panjang. Bagi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu, perjuangan mencintai Republik ini tidaklah sekadar melalui gerakan politik di partai, melainkan bisa dari luar partai atau masyarakat sipil (civil society).

“Civil society itu gerakan politik, tetapi bukan parpol. Nah, saya itu sedang mengonsolidasikan civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi. Nah, semua ini yang harus kita tata agar negara ini selamat,” ucap Mahfud.

Baca juga : Paradoks Demokrasi Tanpa Oposisi

Mahfud juga akan kembali ke kampus-kampus, kemudian meluruskan cara berhukum dan berdemokrasi sesuai konstitusi. Ia melihat, cara negara ini berhukum sudah rusak. Pembuatan undang-undang selalu berdasarkan selera elite-elite yang mempunyai kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Ironisnya, jika para elite itu tidak berhasil meloloskan undang-undang yang diinginkan, mereka langsung bermanuver di pengadilan.

Ia juga mengkritik cara berpolitik para elite yang sekarang ini semakin tidak baik. Setiap kegiatan politik selalu disertai bagi-bagi jabatan. Jabatan-jabatan tidak penting ditambah. Bahayanya, setiap ada pemilu, jabatan-jabatan setingkat menteri akan terus bertambah. Tak heran, lima kali pemilu, negara ini sudah memiliki banyak sekali menteri.

“Seharusnya, politik itu tidak sampai ke situ. Ya sudahlah, menang, ya menang. Lakukanlah yang sesuai, dengan kembali ke yang prof esional,” kata Mahfud.

Menghargai pilihan

Terhadap pilihan oposisi yang diambil Ganjar, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partai menghargainya. Ia pun tak memungkiri bahwa sikap Ganjar tersebut mencerminkan sikap partai.

“Itu merupakan sikap kenegarawanan. Sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Perindo, Partai Hanura, Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Hasto, saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang tak mudah, seperti masalah pangan, investasi yang menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, persoalan terkait dampak pemanasan global, serta dampak pertarungan geopolitik global. “Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Itulah energi yang akan diberikan,” ucapnya.

“Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik, menjamin perbedaan politik antarpara pihak. Sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah atau tidak baik”

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir pasa acara kampanye untuk pemilih muda di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Baca juga: Jawaban Mahfud Saat Kiai Bertanya jika Dia Kalah Pilpres

Sementara itu, pihak Prabowo juga turut menghargai sikap Ganjar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pilihan menjadi oposisi merupakan hak pribadi Ganjar. “Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik, menjamin perbedaan politik antarpara pihak. Sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah atau tidak baik,” ujarnya.

Habiburokhman pun mengklaim, hingga saat ini komunikasi antara Gerindra dengan Ganjar-Mahfud, maupun Prabowo dengan Ganjar-Mahfud, semua terjalin dengan baik. Ia meyakini, apa pun pilihan Ganjar-Mahfud, niatnya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara.