Halalbihalal menjadi momentum untuk memperbaiki silaturahmi menuju beragam hal positif, termasuk membangun bangsa.
Oleh
NINA SUSILO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Halalbihalal adalah momentum untuk saling meminta maaf. Saling memberi maaf dapat menghilangkan hambatan psikologis dalam membangun solidaritas, keutuhan, dan kebersamaan.
”Halalbihalal itu meminta halal dan memberi halal. Artinya, minta dihalalkan kesalahannya dan menghalalkan,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara Halalbihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (7/5/2024), di Jakarta.
Halalbihalal dihadiri, antara lain, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
Selain itu, hadir juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta Ketua Baznas Noor Achmad.
Halalbihalal itu meminta halal dan memberi halal. Artinya, minta dihalalkan kesalahannya dan menghalalkan.
Saling meminta maaf juga dinilai penting dalam menghilangkan hambatan psikologis. Sebab, kata Wapres Amin, merasa memiliki salah bisa menjadi hambatan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan.
Silaturahmi dan menjaga muamalah (sikap dan perilaku) juga menentukan nasib suatu negeri. ”Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri semata-mata karena kemusyrikan. Apabila mereka dalam satu sama lain bermuamalahnya baik, hubungannya baik, Allah tidak akan menghancurkan negeri itu,” ujar Wapres mengutip ulama Syekh Nawawi al-Bantani.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menambahkan, MUI yang menaungi 87 ormas Islam dengan anggota lebih dari 200 juta orang adalah mitra pemerintah. MUI juga menjaga agar ruang berdialog, bermusyawarah, saling menyayangi, memaafkan, dan saling memberi nasihat tetap ada.
MUI memiliki setidaknya tiga tanggung jawab besar, yakni menjaga agama, menjaga kedaulatan NKRI, dan mengayomi umat. MUI bermitra dengan pemerintah.
”Ketika pemerintah memiliki komitmen pasti dalam melayani rakyat, memiliki program-program yang bermanfaat pada rakyat, tidak ada pilihan lain bagi MUI selain berdiri di belakang pemerintah dan mendukung pemerintah,” tambah Anwar.
Apalagi, saat ini kontestasi politik sudah selesai. Sudah saatnya seluruh warga bangsa apa pun latar politik dan kepentingannya bergandeng tangan dan bersatu.
Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, menjadi tema halalbihalal, yakni ”Menguatkan Solidaritas Umat Demi Kemajuan Bangsa”. Sebab, persatuan dan stabilitas dinilai modal penting bagi bangsa dan negara untuk menuju Indonesia yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU). Pertama, MoU tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara MUI dan Bank Indonesia.
Kedua, MoU tentang peningkatan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MUI dan OJK antara MUI dan OJK. Ketiga, MoU tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan antara MUI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan kemanusiaan MUI untuk Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).