Tak Paham soal Toksik, JK Sebut Menteri Harus Jelas Bekerja untuk Rakyat

Usulan untuk tidak memasukkan sosok toksik sebagai menteri memantik diskusi. Kriteria menteri seharusnya seperti apa?

KOMPAS/NINA SUSILO

Jusuf Kalla menyampaikan kriteria paling penting dalam memilih menteri. Hal ini disampaikan seusai Halalbihalal Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai, penyusunan kabinet harus sesuai dengan program kerja pesiden dan wakil presiden terpilih. Kriteria sosok yang menjadi menteri adalah harus jelas bekerja untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Jusuf Kalla mengaku tidak memahami perihal usulan politisi Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan supaya Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, menyusun kabinet dengan sosok-sosok yang tidak toksik. Alih-alih membahas soal toksik, Jusuf Kalla dengan tegas menilai arti penting parameter siap bekerja demi kepentingan rakyat bagi sosok yang akan mengisi kabinet mendatang.

”Pertama, saya tidak paham soal toksik. (Hal) yang saya pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan UUD (1945) pasal 33 (bekerja) untuk kepentingan rakyat, tidak boleh masuk (kabinet) itu. (Jadi) lebih keras. Itu lebih tidak boleh ketimbang toksik,” tuturnya kepada wartawan seusai menghadiri Halalbihalal Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Presiden Dukung Usulan Luhut agar Prabowo-Gibran Jangan Bawa ”Orang Toxic” ke Kabinet

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kabinet mendatang diisi sosok profesional. Hal ini disampaikannya seusai Halalbihalal Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Saya tidak paham soal toksik. Yang saya pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan UUD Pasal 33 untuk kepentingan rakyat tidak boleh masuk itu.

Wapres Ma'ruf Amin seusai acara tersebut juga menyampaikan harapan yang sama, yaitu supaya kabinet mendatang bisa diisi kalangan profesional. ”Cuma profesional itu bisa mempresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya, nanti tergantung negosisasinya,” ujarnya.

Profesionalitas menteri menjadi hal yang penting. ”Profesionalnya, ya, profesional politisi, profesional nonpolitisi. Apakah dari partai, apa dari profesional murni, gitu. Itu dalam menjalankan tugas menteri-menteri dengan profesional,” tutur Wapres Amin.

Baca juga: Kabinet Prabowo Diharapkan Diisi Kalangan Profesional

Sebelumnya, ketika ditanyakan wartawan terkait hal ini di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024) pagi, Presiden Joko Widodo pun tertawa sembari menyampaikan dukungan untuk tidak memasukkan orang toksik dalam kabinet. ”Udahbener, dong, bener, bener,” ujarnya.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya tidak memberikan masukan dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut dinilainya sebagai hak presiden terpilih.

Baca juga: Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi: Jangan Nimbrung jika Tak Diminta

Pengajar Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, pun menilai, toksik sebagai parameter yang tidak jelas. ”Parameter toksik itu bisa berbeda, tergantung menurut siapa?” ujarnya.

Menurut Gitadi, rekrutmen kabinet perlu mendahulukan kompetensi dan keahlian di bidang atau sektor tertentu. Kriteria kedua, barulah peran atau sumbangan pada pemenangan di pemilu presiden lalu. Ketiga, bisa juga presiden terpilih melihat aspirasi masyarakat dan rekam jejak calon menteri.