Analisis terhadap 101 daerah Pilkada Serentak 2017, baik provinsi, kabupaten, dan kota, mengungkapkan, Kota Sorong, Papua Barat, merupakan daerah yang paling pesat laju pembangunannya. Sebaliknya, masih dalam pulau yang sama, Kabupaten Tolikara, Papua, menjadi daerah yang paling lambat pembangunannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Pembangunan yang dimaksud merujuk pada berbagai perubahan positif di setiap daerah, baik kondisi pembangunan fisik dan manusianya. Kedua aspek tersebut ditunjukkan dari adanya peningkatan indikator aktivitas perekonomian daerah -berupa seluruh penciptaan nilai tambah barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian daerah yang dibagi jumlah penduduknya (PDRB per kapita)- dan indikator kualitas pembangunan manusia yang diperoleh dari hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dari 101 daerah Pilkada, pada level kabupaten dan kota terdapat 20 daerah yang kedua indikator pembangunannya meningkat pesat. Dari seluruh daerah tersebut laju peningkatan yang tergolong spektakuler hanya Kota Sorong, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Namun jika kondisi rata-rata nasional ditambahkan sebagai tolok ukur kemajuan, dari ketiga daerah tersebut hanya Kota Sorong dan Kota Banda Aceh yang IPM dan PDRB per kapita berada di atas capaian nasional. Selanjutnya, dari kedua kota tersebut, pencapaian Sorong paling melesat. Pembangunan manusia (IPM) di Kota Sorong meningkat, jika pada tahun 2011 mencapai dari 72.80 maka lima tahun kemudian menjadi 75.91 (Grafik 1). Sementara dari sisi pembangunan ekonominya, meningkat dari Rp 28.01 juta (PDRB per kapita 2011) menjadi Rp 48,3 juta per kapita tahun 2015 (Grafik 2).
[kompas-highchart id="daerah-1" /]
[kompas-highchart id="daerah-2" /]
Jika dielaborasi, pada pencatatan terakhir (2015) berbagai indikator IPM Kota Sorong menunjukkan, Angka Harapan Hidup kota ini 69,04 tahun; Harapan Lama Sekolah 13,99 tahun; Rata-rata Lama Sekolah 10,87 tahun, Pengeluaran Perkapita Rp 12,59 juta. Capaian tersebut kecuali terhadap indikator Angka Harapan Hidupnya (Angka Nasional sebesar 70,78 tahun), semua berada di atas rata-rata capaian nasional pada tahun yang sama. Begitu pula dalam pencapaian PDRB per kapitanya, tahun 2015 mencapai Rp 48,3 juta, masih di atas rata-rata PDB per kapita nasional (Rp 45,2 juta).
Bertolak belakang dengan daerah-daerah yang tergolong pesat pembangunannya, dari101 daerah Pilkada, terdapat juga 20 daerah dengan kemajuan pencapaian indikator pembangunan yang lambat. Dikatakan lambat, oleh karena laju pertumbuhan IPM maupun PDRB per kapita daerahnya paling rendah di provinsinya masing-masing. Tidak hanya itu saja, capaian IPM dan PDRB per kapita daerah dalam kelompok ini di bawah pencapaian nasional.
Dari seluruh daerah yang tergolong lambat, tiga daerah yitu Kabupaten Mappi, Pulau Morotai, dan Tolikara tampak paling rendah. Dari ketiganya, Kabupaten Tolikara menjadi daerah yang terlambat. Pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tolikara pada tahun 2011 mencapai dari 44.41 maka lima tahun kemudian menjadi 46.38 (Grafik 3). Sementara dari sisi pembangunan ekonominya, meningkat dari Rp 6,53 juta (PDRB per kapita 2011) menjadi Rp 8,56 juta per kapita tahun 2015 (Grafik 4).
[kompas-highchart id="daerah-3" /]
[kompas-highchart id="daerah-4" /]
Pencapaian Kabupaten Tolikara yang tergolong rendah jika dielaborasi disumbangkan oleh rendahnya Angka Harapan Hidup penduduknya (64.86 tahun), Harapan Lama Sekolah (7,68 tahun), Rata-rata Lama Sekolah (3,06 tahun), Pengeluaran Perkapita Rp 4,51 juta. Semua berada di bawah rata-rata capaian nasional pada tahun yang sama. Begitu pula dalam pencapaian PDRB per kapitanya, tahun 2015 mencapai Rp 8,56 juta, masih di atas rata-rata PDB per kapita nasional (Rp 45,2 juta).
Menelusuri kondisi pembangunan yang berlangsung pada kedua daerah, baik daerah yang tergolong paling pesat dan paling lambat, tampak jurang perbedaan yang mencolok. Sebagai gambaran, apabila rata-rata warga Tolikara mengenyam pendidikan formal di sekolah selama 3,06 tahun maka di Kota Sorong mencapai 10,87 tahun. Jurang kondisi terjadi pada berbagai aspek. Terlebih jika dijadikan patokan kondisi daerah yang tergolong tinggi pencapaiannya secara nasional, DKI Jakarta misalnya (Grafik 5). Semua menunjukkan kemajuan pembangunan –khususnya pada 101 daerah pilkada-- yang masih belum merata di negeri ini.
[kompas-highchart id="daerah-5" /]
Artikel Terkait:
Peta Kompetisi Peningkatan Pembangunan Manusia
Konfigurasi Prestasi Daerah Pilkada
