Kemiskinan Jadi Isu Strategis
SURABAYA, KOMPAS — Kemiskinan menjadi isu strategis dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Kemiskinan yang merupakan masalah klasik masih membelenggu kehidupan.
Untuk itu, rakyat mengharapkan gubernur dan wakil gubernur baru yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan.
Demikian terungkap dari hasil survei oleh Surabaya Survey Center (SSC) terhadap 940 responden di 38 kabupaten/kota yang ditentukan secara rambang berjenjang.
Kemampuan kandidat mengatasi kemiskinan, prasarana, pendidikan, dan pekerjaan isu utama yang diperhatikan oleh responden.
”Kemampuan kandidat mengatasi kemiskinan, prasarana, pendidikan, dan pekerjaan isu utama yang diperhatikan oleh responden,” ujar Direktur SSC Mochtar Oetomo, Senin (18/12).
Dari survei, ada sembilan isu besar pembenahan yang harus diatasi oleh gubernur dan wagub baru nanti. Sebanyak 25,6 persen responden mencermati masalah kemiskinan. Sebanyak 20,1 persen responden menginginkan perbaikan prasarana.
Yang menyoroti pendidikan gratis ada 17,9 persen sedangkan penciptaan lapangan kerja (12,1 persen). Isu lainnya ialah layanan kesehatan (6 persen), memajukan pertanian (4,7 persen), layanan publik dan lain-lain masing-masing 2,8 persen, dan responden tidak menjawab sebanyak 8 persen.
Adapun Kepala Badan Pusat Statistik Jatim Teguh Pramono mengatakan, pengentasan warga dari kemiskinan terus menjadi agenda strategis pemerintahan. Pada 2011, ada 5,251 juta warga miskin (13,85 persen). Pada 2017 jumlah warga miskin menjadi 4,62 juta jiwa (11,77 persen).
Setiap tahun jumlah penduduk bertambah 1 persen secara alami dan migrasi dan data ini jelas menunjukkan kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus diatasi oleh gubernur dan wagub baru nantinya.
Sebagai catatan, setiap tahun, jumlah penduduk bertambah 1 persen secara alami dan migrasi. Dari data jelas menunjukkan kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus diatasi oleh gubernur dan wagub baru nantinya.
Karakter pasangan calon seperti apa yang diharapkan oleh responden untuk mengatasi berbagai masalah tadi? Menurut hasil penilikan SSC, 18,3 persen responden menghendaki kandidat yang jujur.
Yang berikutnya ialah kandidat yang terbukti dan teruji kinerjanya (17,2 persen). Kandidat merakyat juga diharapkan oleh 15,8 persen responden, sedangkan yang alim disoroti oleh 11,1 persen responden.
Sampai sekarang baru ada dua pasangan yang sudah mendapatkan dukungan partai politik untuk maju di Pilgub Jatim.
Mereka adalah Wagub Jatim Saifullah Yusuf-Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas didukung PKB (20 kursi) dan PDI-P (19 kursi). Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa-Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak didukung Demokrat (13 kursi) dan Golkar (11 kursi).
Dukungan juga masih mengalir tetapi belum sampai pada pengumuman surat resmi rekomendasi. PKS (6 kursi) misalnya menyatakan mendukung Saifullah-Anas. PPP (5 kursi), Nasdem (4 kursi), dan Hanura (2 kursi) menyatakan mendukung Khofifah-Emil.
Sementara Gerindra (13 kursi) dan PAN (7 kursi) masih ditunggu apakah mengajukan kandidat ketiga yang disebut poros emas atau mendukung salah satu dari dua pasangan tadi.
Jika Pilgub Jatim diikuti oleh hanya dua pasang kandidat, berarti terjadi penurunan kuantitas yang diyakini juga akan memengaruhi kualitas kontestasi.
Kepala Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan Universitas Brawijaya Faza Dhora Nailufar mengharapkan poros emas benar-benar akan terwujud dan menampilkan kilaunya demi kontestasi yang lebih menarik.
Jika Pilgub Jatim diikuti oleh dua pasang kandidat, berarti terjadi penurunan kuantitas yang diyakini juga akan memengaruhi kualitas kontestasi.
Pilgub Jatim 2008 diikuti oleh lima kandidat yang terdiri atas satu pasangan perseorangan dan empat pasangan dengan dukungan partai.
Pilgub Jatim 2013 diikuti oleh empat pasangan dukungan partai. Di dua edisi sebelumnya, Saifullah dan Khofifah bertarung dengan kemenangan Saifullah yang berpasangan dengan Soekarwo (Gubernur Jatim).
Kalau cuma dua pasang, potensi konflik mungkin lebih besar, sedangkan kontestasi jadi kurang menarik.
”Kalau cuma dua pasang, potensi konflik mungkin lebih besar, sedangkan kontestasi jadi kurang menarik,” kata Faza.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim Mohammad Amin mengharapkan Pilgub Jatim yang berbarengan dengan pilkada di 18 kabupaten/kota berlangsung aman dan tertib dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi.
Untuk mendorong partisipasi, Bawaslu Jatim mulai gencar melaksanakan program sosialisasi.