Bupati Hulu Sungai Tengah Ditangkap Bersama Pengusaha
Oleh
Jumarto Yulianus
·2 menit baca
Kompas/Alif Ichwan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan bersama penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang Rp. 4,7 miliar terkait dengan operasi tangkap tangan di Jambi saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11). KPK pada Kamis (4/1) menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif. Latif diduga menerima suap dari pengusaha terkait dengan fee proyek infrastruktur.
BARABAI, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Kamis (4/1), tim penyidik KPK menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di ruang kerja bupati itu di Barabai.
Latif ditangkap sekitar pukul 11.00 Wita. Bersama bupati, turut ditangkap seorang pengusaha yang juga merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia ) Kabupaten Hulu Sungai Tengah H Fauzan.
Penyidik KPK kemudian membawa keduanya ke Markas Brimob Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan memang ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Hulu Sungai Tengah dan Surabaya. ”Betul ada giat (kegiatan) di Hulu Sungai Tengah Kalsel (Kalimantan Selatan) dan Surabaya. Tunggu konferensi pers lebih lanjut,” kata Agus.
Dari informasi yang diperoleh Kompas, penangkapan bupati dan pengusaha tersebut terkait dengan dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di RSUD H Damanhuri, Barabai. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 70 miliar.
Berdasarkan pantauan di Barabai, seusai menggeledah dan menyegel ruang kerja Bupati Hulu Sungai Tengah, tim penyidik KPK langsung bergerak menuju RSUD H Damanhuri dan menyegel beberapa ruangan di rumah sakit milik pemda tersebut.
Operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan ini merupakan yang kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir. Sebelumnya, pada September 2017, tim penyidik KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Banjarmasin dalam kasus dugaan suap penyusunan Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih oleh Pemkot Banjarmasin.
ANTARA/WAHYU PUTRO A
Tersangka dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015, Moch Arief Wicaksono (kiri); tersangka dugaan suap pembangunan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017, Edi Setiawan (tengah); dan tersangka dugaan suap penambahan penyertaan modal kepada PDAM Bandarmasih Banjarmasin tahun 2017, Trensis, berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (20/12). Ketiga tahanan KPK itu diperiksa sebagai tersangka.
