Rp 21,9 Triliun untuk Bangun Perbatasan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga Papua Niugini melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Sabtu (15/7). Kebanyakan warga berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari di Pasar Perbatasan Skouw karena harganya lebih murah. Kompas/Agus Susanto

MERAUKE, KOMPAS — Pemerintah mengalokasikan Rp 21,95 triliun untuk membangun dan mengembangkan 10 kawasan perbatasan negara tahun ini. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pos lintas batas negara serta konektivitas ke lokasi terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran pembangunan 10 kawasan perbatasan itu berasal dari 27 kementerian dan lembaga. Alokasi terbesar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 7,83 triliun,   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 7,48 triliun), Kementerian Agama (Rp 1,73 triliun), serta Kementerian Perhubungan (Rp 1,66 triliun).

Indonesia berbatasan wilayah darat dengan Malaysia di utara, Timor Leste di selatan, dan Papua Niugini di timur. Adapun di laut, Indonesia berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Niugini, dan Australia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan hal ini saat meresmikan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Merauke, Papua, Senin (16/4/2018). Acara itu juga dihadiri  Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tjahjo Kumolo, Pelaksana Tugas Gubernur Papua Soedarmo, Bupati Merauke Frederikus Gebze, dan anggota DPRD setempat.

”Kalau perbatasan lemah, longgar, dan kosong, ancaman dengan mudah masuk. Tapi dengan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, diharapkan ada percepatan pembangunan di sana tidak hanya dari segi ekonomi, tapi dari berbagai hal. Nantinya hal itu akan memperkuat pertahanan nasional kita,” kata Wiranto.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 9.000 kilometer dari Pulau Rondo, Aceh, hingga Merauke. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi.

KOMPAS/HAMZIRWAN

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo meninjau setelah meresmikan Kompleks Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk-Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3). Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan kawasan perbatasan agar bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Kompas/Hamzirwan

Indonesia memiliki 35 PLBN laut dan 52 PLBN darat (Kompas, 26/1/2017). Pada  2017, pemerintah mengalokasikan  Rp 17,839 triliun untuk membangun 7 PLBN yang sudah diresmikan Presiden Jokowi dan beroperasi.

Sota Menanti Jokowi

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan, perbatasan merupakan halaman depan Indonesia. Pemerintah pun bekerja keras membangun infrastruktur perbatasan, mulai kompleks perkantoran instansi pemerintah pusat, penampungan logistik ekspor, dan jalan raya sejak tahun 2015.

Tidak instan

Mendagri mengatakan, pembangunan wilayah selalu berjalan bertahap dan tidak bisa instan. Percepatan pembangunan di perbatasan, mulai penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti sekolah, pasar, infrastruktur kelistrikan, kesehatan, hingga keimigrasian dan keamanan, diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Bangunan kompleks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di Kabupaten Malaka yang merupakan salah satu pintu perbatasan Indonesia-Timor Leste, Selasa (1/8). PLBN Motamasin saat ini dalam tahap penyelesaian akhir pembangunan. Kompas/Iwan Setiyawan

”Papua Niugini tidak perlu mendatangkan beras dari Malaysia, tapi bisa dari Merauke saja,” kata Tjahjo.