Kebijakan Pro Pemuda

Kebijakan Pemprov DKI dinilai belum sepenuhnya mewadahi kepentingan warga muda ibu kota. Pemuda berusia 17-38 tahun itu berharap, DKI lebih memberi ruang kreativitas dan usaha bagi mereka.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Salah satu jajanan yang dijual di kios OK Oce Smart di Kampung Betawi, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, seperti yang terlihat pada Rabu (13/6/2018) sore.

Harapan itu terungkap dalam jajak pendapat Kompas akhir Mei. Sebanyak 43 persen responden berusia 17-38 tahun di Jakarta menyatakan, upaya pemerintah menata dan memperbaiki kota Jakarta telah sesuai dengan harapan mereka.

Namun, hampir separuh sisanya mengaku kebijakan pemerintah yang ada selama ini belum sepenuhnya memuaskan.

Ketidakpuasan tersebut terutama karena menurut pandangan hampir 60 persen responden, kebijakan pemerintah belum memadai untuk menampung kebutuhan anak muda. Menurut responden itu, Pemprov DKI perlu menambah program yang yang dibutuhkan warga muda.

Hampir separuh responden berpendapat, pemerintah perlu menambah ruang usaha dan tempat latihan kerja untuk mengurangi pengangguran. Catatan BPS DKI Jakarta, angka pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 7,14 persen. Tingkat pengangguran di DKI cukup tinggi dibandingkan angka pengangguran nasional (5,5 persen).

Selain itu, 28 persen responden membutuhkan lebih banyak ruang kreativitas untuk menampung berbagai ide ala anak muda. Tak lupa, sebagian kecil responden juga menginginkan lebih banyak ruang publik terbuka untuk berolahraga dan bersosialisasi.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana Toko Daging OKE OCE, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (11/6/2018).

Di sisi lain, anak muda yang puas dengan kebijakan Pemda DKI menilai, ada beberapa program bagus yang perlu dipertahankan. Di antaranya, program OK OCE (One Kecamatan One Centre for Enterpreneurship), seperti yang diutarakan 23 persen generasi muda Jakarta.

Program OK OCE dinilai dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Program yang dilaksanakan melalui peran serta masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah itu diharapkan menjadi lokomotif untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan.

Pembangunan moda transportasi massal MRT dan LRT juga dianggap hampir 20 persen responden sebagai peningkatan moda transportasi yang layak untuk diteruskan. Apalagi 38 persen responden menilai kemacetan menjadi masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.

Program jaminan kesehatan seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dinilai sekitar 17 persen responden bisa dipertahankan. Kebijakan KJS ditambah jaminan kesehatan nasional BPJS yang telah berjalan beberapa tahun ini terbukti membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan akses kesehatan murah.

Harapan

Persoalan kriminalitas juga mendapat sorotan 15 persen responden. Meski laporan Polda Metro Jaya menunjukkan angka kriminalitas menurun 20 persen selama 2016-2017. Namun nyatanya, ancaman kejahatan di ibu kota masih saja terjadi.

KOMPAS/DHANANG DAVI

Beberapa pemain skate bersiap untuk melewati rintangan di RPTRA Kalijodo, Jakarta, Rabu (20/3/2018)

Sebagian kecil responden berharap, ruang publik terbuka bisa ditambah. Selama ini, pemerintah banyak membangun ruang publik seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ke depan, generasi muda Jakarta berharap pemerintah bisa konsisten dengan berbagai program dan kebijakan yang telah berjalan baik selama ini. Juga berharap, pemerintah bisa lebih banyak menciptakan wadah untuk menampung kreatifitas, ruang usaha, dan ruang publik bagi anak muda Jakarta.