Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri upacara peringatan tahunan untuk perdana menteri pertama negara itu, David Ben Gurion, di makamnya, di Sde Boker, Israel, Rabu (14/11/2018).
KAIRO, KOMPAS -- Setelah kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza tercapai, pertarungan beralih ke pentas politik Israel. Pemerintahan koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di ujung tanduk setelah Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, Rabu (14/11/2018), mengundurkan diri.
Lieberman mundur sebagai protes atas kesepakatan gencatan senjata yang disetujui pemerintahan Netanyahu. Partai yang dipimpin Lieberman, Yisrael Beiteinu, memiliki enam kursi di parlemen. Keluarnya Yisrael Beiteinu dari koalisi membuat Netanyahu memiliki mayoritas yang tipis, 61 dari 120 kursi di Knesset (parlemen Israel).
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Lieberman menyerukan digelarnya pemilu dini. Adapun jadwal reguler pemilu parlemen pada November 2019.
Netanyahu, seperti dilansir harian Israel, The Jerusalem Post, Kamis (15/11), menggelar pertemuan dengan anggota koalisi pada Rabu malam. Pertemuan itu membahas upaya penyelamatan koalisi pemerintahan.
Pemerintah sekarang merupakan hasil pemilu pada Maret 2015. Pemerintahan ini semula terdiri atas lima partai yang berhaluan kanan dan agama dengan mengontrol mayoritas tipis, 61 dari 120 kursi Knesset. Lima partai itu adalah Likud (30 kursi), United Torah Judaism (6 kursi), Shas (7 kursi), Kulanu (10 kursi), dan The Jewish Home (8 kursi).
Pada Mei 2016, Partai Yisrael Beiteinu (6 kursi) yang dipimpin Lieberman masuk koalisi sehingga pemerintahan Netanyahu menguasai 67 dari 120 kursi Knesset. Lieberman kemudian menjabat menteri pertahanan (menhan).
Pasca-pengunduran diri Lieberman, Netanyahu merangkap sebagai menhan. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu juga bersikeras menolak pemilu dini, sebagaimana yang dituntut Lieberman. Partai Likud menegaskan, pemerintah koalisi masih dipertahankan sampai pemilu parlemen, November 2019.
Tekanan politik dialami Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mundur dan keluar dari koalisi.
Minta pos menhan
Namun, posisi Netanyahu menjadi di ujung tanduk menyusul langkah The Jewish Home (8 kursi) menuntut kursi menhan dijabat oleh Naftali Bennett, ketua partai itu yang kini menjadi menteri pendidikan. The Jewish Home mengancam keluar dari koalisi jika pos menhan tidak segera diberikan kepada mereka.
Jika The Jewish Home melaksanakan ancamannya dengan mundur dari koalisi, pemerintahan Netanyahu menjadi minoritas. Tinggal 53 kursi yang dikuasai mereka di parlemen.
Kalau menjadi minoritas di parlemen, secara de facto pemerintahan Netanyahu ambruk. Mereka tidak bisa lagi mengambil keputusan karena akan dijegal partai-partai oposisi yang menguasai mayoritas di parlemen.
Bagi Netanyahu, hanya ada dua pilihan. Pertama, ia segera menyerahkan pos menhan kepada The Jewish Home. Kedua, Netanyahu menyerukan digelarnya pemilu dini pada akhir 2018 atau awal 2019.
Pertarungan politik di Israel akan berlanjut beberapa pekan mendatang. Kubu oposisi yang kini diperkuat Partai Yisrael Beiteinu akan melakukan manuver agar pemilu dini digelar.
Sebaliknya, Netanyahu dan Partai Likud yang dipimpinnya berusaha membendung manuver oposisi, mengupayakan pemilu digelar sesuai jadwal pada November 2019, dan mencari solusi kompromi agar tidak ada partai lain yang hengkang dari koalisi.
