DPR Minta Audit Menyeluruh

ARSIP KOMPAS

Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi daring, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam cip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindaklanjuti penjualan itu setelah menerima laporan Kompas.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi blangko KTP elektronik. Temuan adanya perdagangan blangko KTP-el di toko daring Tokopedia serta kios-kios Pasar Pramuka Pojok diduga sebagai puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar, yakni kurang maksimalnya sistem pengawasan distribusi blangko KTP-el.

Kemendagri diminta tidak menyederhanakan persoalan karena blangko KTP-el yang bocor bisa saja disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk berbagai kepentingan. Tidak menutup kemungkinan, kepingan blangko KTP-el yang bocor itu bisa disalahgunakan untuk berbuat curang di pemilihan umum.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Kemendagri tidak menghentikan penyelidikan hanya pada satu oknum penjual blangko, tetapi menyisir keberadaan blangko KTP-el yang lain dan mengusut sampai tuntas praktik serupa oleh penjual blangko yang lain.

”(Kemendagri) Jangan menyederhanakan masalah. Perlu ada audit menyeluruh. Jangan hanya mencari oknum yang salah, tetapi di mana letak kesalahannya. Sebab, bisa saja ini puncak gunung es dari satu gunung persoalan yang besar,” tutur Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Kemendagri diminta tidak menyederhanakan persoalan karena blangko KTP-el yang bocor bisa saja disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk berbagai kepentingan. Tidak menutup kemungkinan, kepingan blangko KTP-el yang bocor itu bisa disalahgunakan untuk berbuat curang di pemilihan umum.

Mardani mengkhawatirkan, peredaran blangko KTP-el yang tidak terkontrol bisa menjadi pintu masuk kecurangan pemilu. Oleh karena itu, audit semakin penting dilakukan.

”Jika ketahuan blangko yang menghilang ternyata dalam jumlah besar, ada indikasi itu bisa disalahgunakan. Makanya, untuk saat ini, fokus di audit dulu, Kemendagri dan polisi harus usut sampai tuntas,” lanjutnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai, Nasdem Tamanuri, juga meyakini, ada lebih dari 10 keping blangko KTP-el yang diperjualbelikan di luar. Ini karena 10 keping blangko yang diklarifikasi Kemendagri hanya yang diperdagangkan secara daring. Sementara blangko yang diperdagangkan di kios-kios Pasar Pramuka Pojok peredarannya diduga lebih liar.

”Perlu diteliti, sebetulnya asalnya dari mana dan berapa banyak? Karena, kan, tempat penjualannya ada di tempat lain, di Pasar Pramuka. Kalau di tempat seperti Pasar Pramuka, kita tahulah semua bagaimana kondisinya,” katanya.

YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja persiapan Pemilu 2019 dengan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, kemarin, mengklarifikasi temuan investigasi Kompas terkait penemuan penjualan blangko KTP-el melalui Tokopedia dan sejumlah toko di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

Menurut Tjahjo, sistem jaringan basis data Kemendagri tidak jebol. Munculnya blangko KTP-el yang diperdagangkan di Tokopedia adalah ulah keisengan oknum. Setelah dilacak, penjual blangko itu adalah anak mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang mencuri 10 keping blangko dari ruangan ayahnya, lalu menjualnya di Tokopedia. Kemendagri pun sudah melaporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian.

”Atas dasar iseng, dia menawarkan blangko itu di Tokopedia, dan ada yang membeli,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Mengaku teledor

Saat ditanyakan, Tjahjo membantah ada masalah dengan sistem pengawasan Kemendagri terhadap distribusi blangko KTP-el, yang membuat seorang pensiunan kepala disdukcapil bisa menyimpan blangko KTP-el aktif di rumahnya. Tjahjo mengatakan, kepingan blangko itu dicuri pada Maret 2018, ketika ayah penjual masih menjabat kepala disdukcapil.

”Ini tidak ada urusannya dengan sistem. Ini murni tindak pidana pencurian,” lanjut Tjahjo.

Ia mengatakan, Kemendagri memiliki mekanisme pengawasan yang detail terhadap distribusi blangko KTP-el, termasuk audit rutin untuk memantau keberadaan kepingan blangko tersebut.

”Memegang blangko itu ada daftarnya. (Diambil) Tanggal berapa, hari apa, yang memegang berapa, nomor ID-nya berapa. Kami audit rutin, tidak ada masalah. Ini kebetulan saja yang membeli wartawan, jadi cepat terungkapnya,” tutur Tjahjo.

Kendati demikian, Zudan mengakui, ada keteledoran dari pihak dinas dukcapil setempat. Blangko KTP-el seharusnya tidak dibawa pulang ke rumah kecuali untuk kepentingan melakukan jemput bola perekaman KTP-el. ”Itu teledor. Saat diidentifikasi, yang bersangkutan sedang tidak bertugas untuk jemput bola merekam KTP-el di rumahnya,” ucapnya.

Blangko KTP-el seharusnya tidak dibawa pulang ke rumah kecuali untuk kepentingan melakukan jemput bola perekaman KTP-el.

Namun, kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ. Sebab, berdasarkan temuan Kompas, blangko KTP-el juga dijual di sejumlah kios di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat. Bahkan, salah seorang pedagang di sana mengaku siap menjual kepingan blangko sebanyak 200-300 lembar.

Terkait blangko yang beredar di Pasar Pramuka Pojok, Zudan menyebutkan, dinas dukcapil sudah mendatangi salah seorang penjual di sana. Namun, pihaknya belum bisa melacak sumber pemasok blangko KTP-el di kios-kios Pasar Pramuka karena penjual yang bersangkutan sudah menghilang selama dua hari.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Zudan Arif Fakrulloh

”Kami sudah ke sana, ketemu pedagangnya, tetapi belum tahu dia dapat blangko ini dari siapa. Sekarang sudah dua hari tidak bisa ditemui lagi, calonya mungkin ketakutan karena kabar ini sudah beredar luas. Yang pasti, akan kami tindak keras,” ujar Zudan.

Ia meyakini, jumlah kepingan blangko KTP-el yang beredar tidak mungkin dalam jumlah besar. Sebab, blangko yang menghilang dalam jumlah besar justru lebih mudah diketahui dan dilacak.

”Pedagang itu hanya klaim. Kalau menjual sebanyak itu, justru menangkapnya lebih mudah. Blangko, kan, kami batasi sehingga langsung ketahuan kalau diambil dalam jumlah besar. Kepala dinas setempat pasti juga curiga, ke mana perginya blangko-blangko itu?” katanya.