JAKARTA, KOMPAS -- Meski ditolak sebagian warga, program sterilisasi beberapa trotoar Tanah Abang, Jakarta Pusat tetap diberlakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan program tersebut per Kamis (7/2/2019) ini. Pemerintah menyiapkan rambu dan petugas untuk memastikan tidak ada pejalan kaki yang melintas.
Sterilisasi trotoar berlaku di Jalan Jatibaru Raya yang bersisian dengan Stasiun Tanah Abang. "Trotoar di seberangnya yang bersisian dengan sejumlah gang tidak disterilisasi. Pejalan kaki masih bisa melintas di sana," ucap Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi, di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Sebagai persiapan, Irwandi telah memasang rambu-rambu penunjuk bagi pejalan kaki. Utamanya, pejalan kaki yang berjalan dari dalam Stasiun Tanah Abang.
Sebanyak 60 petugas Satpol PP yang sehari-harinya berjaga di sekitar Jalan Jatibaru Raya juga telah diberikan arahan. Irwandi mengatakan, mereka mendapatkan tugas tambahan yakni mengamankan trotoar yang disterilisasi dari pejalan kaki.
Dengan adanya sterilisasi trotoar tersebut, pejalan kaki dari Stasiun Tanah Abang yang hendak menuju ke Pasar Tanah Abang diarahkan melintasi Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). Apabila ingin melanjutkan perjalanan dengan jaringan Jak Lingko, pejalan kaki dapat langsung turun di tangga dekat pintu penghubung stasiun dengan JPM. Jika ingin melanjutkan perjalanan dengan ojek, pejalan kaki dapat keluar di pintu Stasiun Tanah Abang yang berada di Jalan Jatibaru Bengkel.
Sebelumnya, Walikota Jakarta Pusat Bayu Megantara menyatakan, sterilisasi ini berkaitan dengan kepadatan lalu-lalang pejalan kaki di Stasiun Tanah Abang yang mencapai 30.000 orang per hari. Kepadatan ini menghambat lalu lintas Bus Transjakarta di jaringan Jak Lingko Tanah Abang. Sterilisasi ini juga ingin menegaskan kawasan Tanah Abang sebagai salah satu titik integrasi antarmoda transportasi publik.
Meskipun demikian, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus berpendapat, sterilisasi trotoar tersebut menghilangkan hak dasar pejalan kaki. Pengalihan akses pejalan kaki ke JPM menurutnya bukan solusi karena JPM dibangun untuk aktivitas pedagang kaki lima.